Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:18 WIB. BEI - Usai disuspensi, perdagangan saham SURE kembali dibuka pada 17/10/2018. 
  • 11:16 WIB. BTPN - Bunga obligasi keempat BTPN sebesar Rp16,8 miliar dibayarkan hari ini. 
  • 11:13 WIB. Anies - Usulan pemindahan lapangan tembak penting, terkait nyawa.
  • 11:12 WIB. Anies - Usulan pemindahan lapangan tembak dekat gedung DPR RI dimasukkan tahun 2019.
  • 11:10 WIB. Bawaslu DKI - Hari ini kembali digelar sidang kampanye videotron Jokowi-Ma'ruf.
  • 11:08 WIB. Jubir Sandiaga - Pemilih di HIPMI tentu bisa menggerakkan masyarakat di level bawah.
  • 11:08 WIB. Jubir Sandiaga - Dukungan HIPMI sangat penting, karena perubahan sosial diawali oleh masyarakat kelas menengah.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Pemerintahan Jokowi tidak mampu mengelola perekonomian negara.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - HIPMI merupakan pemilih rasional.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Jokowi 'sikat' semua kaki-kaki Sandiaga Uno terutama HIPMI dan KADIN.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Jokowi sudah takut dengan tren positif dari Sandiaga Uno.
  • 10:58 WIB. Saham - Hari ini, 14,8 juta saham CASA hasil konversi waran I mulai diperdagangkan di BEI. 
  • 10:36 WIB. BEI - Sebelas SKS GJTL senilai 1.188 saham diumumkan hilang.
  • 10:04 WIB. Bursa - EXCL catat obligasi dan sukuk sebesar Rp1 triliun ke BEI hari ini. 
  • 09:56 WIB. SUGI - Petronusa Bumibakti ajukan gugatan hukum terhadap SKKP kegiatan hulu minyak dan gas bumi. 

Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, KPU Diacungi Jempol

Foto Berita Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, KPU Diacungi Jempol
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Tohadi menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Rancangan Peraturan Komisi pemilihan Umum (RPKPU) sudah tepat.

"Ide KPU ini sangat cerdas dan progresif. Saya sangat mendukung dari sisi materinya. Hanya, memang harus dicarikan jalan keluar mengenai formulasi teknis hukumnya. Ini penting agar tidak mengganggu tatanan peraturan perundang-undangan kita," kata Tohadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Tohadi mengatakan persepsi publik terhadap lembaga parlemen sampai saat ini masih sangat negatif, bahkan menempatkannya sebagai lembaga terkorup.

"Pada tataran ini diperlukan caleg yang bersih dan berintegritas," katanya.

Menurut dia, jabatan parlemen sebagai jabatan publik adalah jabatan kepercayaan sehingga setiap calon pejabat publik seperti halnya anggota parlemen harus memiliki integritas moral yang tinggi. Tohadi menambahkan pengaturan mengenai larangan caleg koruptor ini secara teknis hukum tidak boleh diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena PKPU itu sebagai pelaksanaan atau penjabaran dari apa yang diatur dalam UU Pemilu.

"Masalahnya, UU Pemilu tidak melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg. Bahkan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu masih memberikan hak bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih menjadi caleg jika yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," kata Tohadi.

Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) ini memberi tawaran teknis hukum soal tersebut. Pertama, KPU bersama kekuatan antikorupsi harus meyakinkan Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk mengubah ketentuan persyaratan caleg dengan memasukkan syarat yang melarang caleg koruptor tersebut.

"Sesuai jadwal tahapan pemilu, pendaftaran bakal caleg oleh KPU dijadwalkan mulai 4 hingga 17 Juli 2018. Karena itu, teknis hukum yang mungkin dari sisi waktu melalui terbitnya Perppu," kata Tohadi.

Menurut dia, sebenarnya ada cara biasa dengan mengubah ketentuan persyaratan caleg melalui legislative review.

"Masalahnya apakah anggota parlemen bersedia melakukan perubahan UU Pemilu. Dari sisi waktu, perubahan UU biasanya juga memakan waktu lama," kata Tohadi.

Cara lain, usulnya, melalui uji materi ke MK untuk meminta tafsir ketentuan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu agar ada pengecualian di mana mantan koruptor dilarang menjadi caleg. Kuncinya ada pada MK apakah bisa memberi putusan sebelum 4 Juli 2018.

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.817 73.561 610
2 Agriculture 1499.514 -10.316 20
3 Mining 1908.385 14.778 47
4 Basic Industry and Chemicals 734.213 11.492 70
5 Miscellanous Industry 1207.433 19.109 45
6 Consumer Goods 2472.151 56.797 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.376 3.894 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.496 21.972 70
9 Finance 1055.585 7.521 91
10 Trade & Service 790.225 1.656 147
No Code Prev Close Change %
1 CITY 436 545 109 25.00
2 DIGI 805 1,005 200 24.84
3 AKPI 825 970 145 17.58
4 RMBA 330 376 46 13.94
5 BACA 268 304 36 13.43
6 LMAS 69 78 9 13.04
7 POLL 1,500 1,695 195 13.00
8 LAND 1,050 1,185 135 12.86
9 PJAA 1,120 1,260 140 12.50
10 GHON 1,150 1,275 125 10.87
No Code Prev Close Change %
1 IBST 7,200 5,775 -1,425 -19.79
2 VRNA 127 110 -17 -13.39
3 LPCK 1,385 1,200 -185 -13.36
4 GOOD 2,510 2,210 -300 -11.95
5 MYTX 140 124 -16 -11.43
6 KARW 92 82 -10 -10.87
7 VINS 98 88 -10 -10.20
8 TELE 730 660 -70 -9.59
9 TRAM 220 199 -21 -9.55
10 APEX 1,760 1,600 -160 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 220 199 -21 -9.55
2 PNLF 280 288 8 2.86
3 CPRO 50 50 0 0.00
4 INKP 11,700 12,250 550 4.70
5 TKIM 10,050 10,300 250 2.49
6 PGAS 2,040 2,200 160 7.84
7 SKRN 1,185 1,170 -15 -1.27
8 TLKM 3,660 3,780 120 3.28
9 ERAA 1,960 2,040 80 4.08
10 PTBA 4,440 4,390 -50 -1.13