Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:18 WIB. Perusahaan Pembiayaan - Izin usaha perusahaan pembiayaan, PT Pracico Multi Finance resmi dicabut OJK.
  • 16:18 WIB. Dana Pinjaman - Asiaplast Industries berikan dan apinjaman Rp1,3 miliar kepada PT Tiga Berlian Electric.
  • 16:18 WIB. Pembatasan Usaha - Perusahaan pialang asuransi, PT Maju Anugerah Proteksi dijatuhi sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh OJK.
  • 16:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,16% ke level 6.432,78 jelang pelaksanaan debat capres-cawapres malam ini. 
  • 14:59 WIB. Perusahaan Pembiayaan - Ketentuan uang muka 0% dapat diterapkan bagi perusahaan pembiayaan yangsehat dan NPF di bawah 1%.
  • 14:59 WIB. Voucher - Huawei adakan voucher Rp50 ribu bagi 2.000 pembeli pertama produk Huawei Y7 pro 2019.
  • 14:59 WIB. Huawei - Produk Huawei Y7 pro 2019 mulai dipasarkan 25/01/2019 dengan harga Rp1,99 juta.
  • 14:58 WIB. Huawei - Pasarkan produk Huawei  Y7 pro 2019, Huawei Device Indonesia gandeng Lazada.
  • 14:58 WIB. Akuisisi - Sejumlah 95,79% saham Bank Agris resmi diakuisisi Industrial Bank of Korea.
  • 14:49 WIB. Rupiah - Jelang sore, rupiah makin tertekan 0,40% ke level Rp14.180 per dolar AS. 
  • 14:11 WIB. SKK - SKK Migas genjot empat proyek strategis di 2019.
  • 14:10 WIB. Bisnis - Pelaku bisnis Indonesia-Thailand gelar business matching saling memperluas jejaring.
  • 14:09 WIB. HET - Harga beras eceran Indonesia menempati urutan ke-81 dari harga beras eceran termahal di dunia.
  • 14:07 WIB. Wisman - Kunjungan wisatawan mancanegara dari kawasan ASEAN hingga November 2018 sebanyak 4,861 juta atau tumbuh 21,02%.
  • 14:05 WIB. PAP - BPD Riau membukukan realisasi pendapatan PAP periode selama 2018 sebesar Rp28,7 miliar, meningkat Rp1,3 miliar.

Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, KPU Diacungi Jempol

Foto Berita Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, KPU Diacungi Jempol
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Tohadi menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Rancangan Peraturan Komisi pemilihan Umum (RPKPU) sudah tepat.

"Ide KPU ini sangat cerdas dan progresif. Saya sangat mendukung dari sisi materinya. Hanya, memang harus dicarikan jalan keluar mengenai formulasi teknis hukumnya. Ini penting agar tidak mengganggu tatanan peraturan perundang-undangan kita," kata Tohadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Tohadi mengatakan persepsi publik terhadap lembaga parlemen sampai saat ini masih sangat negatif, bahkan menempatkannya sebagai lembaga terkorup.

"Pada tataran ini diperlukan caleg yang bersih dan berintegritas," katanya.

Menurut dia, jabatan parlemen sebagai jabatan publik adalah jabatan kepercayaan sehingga setiap calon pejabat publik seperti halnya anggota parlemen harus memiliki integritas moral yang tinggi. Tohadi menambahkan pengaturan mengenai larangan caleg koruptor ini secara teknis hukum tidak boleh diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena PKPU itu sebagai pelaksanaan atau penjabaran dari apa yang diatur dalam UU Pemilu.

"Masalahnya, UU Pemilu tidak melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg. Bahkan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu masih memberikan hak bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih menjadi caleg jika yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," kata Tohadi.

Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) ini memberi tawaran teknis hukum soal tersebut. Pertama, KPU bersama kekuatan antikorupsi harus meyakinkan Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk mengubah ketentuan persyaratan caleg dengan memasukkan syarat yang melarang caleg koruptor tersebut.

"Sesuai jadwal tahapan pemilu, pendaftaran bakal caleg oleh KPU dijadwalkan mulai 4 hingga 17 Juli 2018. Karena itu, teknis hukum yang mungkin dari sisi waktu melalui terbitnya Perppu," kata Tohadi.

Menurut dia, sebenarnya ada cara biasa dengan mengubah ketentuan persyaratan caleg melalui legislative review.

"Masalahnya apakah anggota parlemen bersedia melakukan perubahan UU Pemilu. Dari sisi waktu, perubahan UU biasanya juga memakan waktu lama," kata Tohadi.

Cara lain, usulnya, melalui uji materi ke MK untuk meminta tafsir ketentuan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu agar ada pengecualian di mana mantan koruptor dilarang menjadi caleg. Kuncinya ada pada MK apakah bisa memberi putusan sebelum 4 Juli 2018.

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14