Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:46 WIB. Politik - SBY sebut reformasi bisa terjadi lagi di masa depan.
  • 21:46 WIB. Politik - Moeldoko klaim Jokowi akan tetap jalankan agenda reformasi.
  • 21:45 WIB. Nasional - Jokowi kembali tegaskan dirinya bukan kader PKI.
  • 21:44 WIB. Politik - Pansus sebut Densus 88 belum sepakat soal definisi terorisme.
  • 21:21 WIB. MBAP - Mitrabara Adiperdana menyetujui untuk membagikan dividen final sebesar Rp404,99 miliar.
  • 21:21 WIB. CPIN - Charoen Pokphand mencatat laba operasional tumbuh 64% menjadi Rp1,4 triliun per Maret 2018.
  • 21:15 WIB. Pegadaian - Sejumlah Pegadaian di Bekasi belum menunjukkan peningkatan permintaan pembiayaan pada awal Ramadan ini.
  • 21:14 WIB. CPIN - Charoen Pokphand mencatat laba kotor naik sebesar 41% menjadi Rp1,99 triliun per Maret 2018.
  • 21:14 WIB. Nasional Re - PT Reasuransi Nasional Indonesia bidik pertumbuhan premi dan laba bersih di kisaran 15% sepanjang 2018.
  • 21:13 WIB. JSMR - Jasa Marga akan lepas kepemilikan 20% saham dengan target dana serapan Rp3 triliun.
  • 21:13 WIB. CPIN - Charoen Pokphand membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 59% menjadi Rp996 miliar pada kuartal-I 2018.
  • 21:13 WIB. JSMR - Jasa Marga akan lakukan divestasi saham di tiga entitas: JSB, JSN, NKJ.
  • 21:11 WIB. Pertamina - Pada 2018, WK Ogan Komering ditarget memproduksi minyak sebesar 1.950 barel per hari.
  • 21:10 WIB. OCBC - OCBC NISP menyiapkan dana tunai sebesar Rp2 triliun sebagai persiapan menyambut lebaran.
  • 21:09 WIB. OCBC - OCBC NISP membukukan penghimpunan DPK tumbuh 10% menjadi Rp121,1 triliun di kuartal I 2018.

Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, KPU Diacungi Jempol

Foto Berita Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, KPU Diacungi Jempol
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) Tohadi menilai langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Rancangan Peraturan Komisi pemilihan Umum (RPKPU) sudah tepat.

"Ide KPU ini sangat cerdas dan progresif. Saya sangat mendukung dari sisi materinya. Hanya, memang harus dicarikan jalan keluar mengenai formulasi teknis hukumnya. Ini penting agar tidak mengganggu tatanan peraturan perundang-undangan kita," kata Tohadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Tohadi mengatakan persepsi publik terhadap lembaga parlemen sampai saat ini masih sangat negatif, bahkan menempatkannya sebagai lembaga terkorup.

"Pada tataran ini diperlukan caleg yang bersih dan berintegritas," katanya.

Menurut dia, jabatan parlemen sebagai jabatan publik adalah jabatan kepercayaan sehingga setiap calon pejabat publik seperti halnya anggota parlemen harus memiliki integritas moral yang tinggi. Tohadi menambahkan pengaturan mengenai larangan caleg koruptor ini secara teknis hukum tidak boleh diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena PKPU itu sebagai pelaksanaan atau penjabaran dari apa yang diatur dalam UU Pemilu.

"Masalahnya, UU Pemilu tidak melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg. Bahkan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu masih memberikan hak bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih menjadi caleg jika yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," kata Tohadi.

Direktur Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) ini memberi tawaran teknis hukum soal tersebut. Pertama, KPU bersama kekuatan antikorupsi harus meyakinkan Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk mengubah ketentuan persyaratan caleg dengan memasukkan syarat yang melarang caleg koruptor tersebut.

"Sesuai jadwal tahapan pemilu, pendaftaran bakal caleg oleh KPU dijadwalkan mulai 4 hingga 17 Juli 2018. Karena itu, teknis hukum yang mungkin dari sisi waktu melalui terbitnya Perppu," kata Tohadi.

Menurut dia, sebenarnya ada cara biasa dengan mengubah ketentuan persyaratan caleg melalui legislative review.

"Masalahnya apakah anggota parlemen bersedia melakukan perubahan UU Pemilu. Dari sisi waktu, perubahan UU biasanya juga memakan waktu lama," kata Tohadi.

Cara lain, usulnya, melalui uji materi ke MK untuk meminta tafsir ketentuan Pasal 240 huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu agar ada pengecualian di mana mantan koruptor dilarang menjadi caleg. Kuncinya ada pada MK apakah bisa memberi putusan sebelum 4 Juli 2018.

Tag: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Wahyu Putro A

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01