Optimalisasi Program Tol Laut, Menhub Libatkan Pelayaran Rakyat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berinisiatif untuk menambah jumlah pelabuhan feeder atau pengumpan dengan melibatkan pelayaran rakyat.

Hal tersebut dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait pengoptimalan program Tol Laut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelesaikan persoalan disparitas harga, khususnya bagi masyarakat yang berada di Indonesia Timur.

"Saya cenderung menindaklanjuti usulan Prof. Yamin Jinca (Guru Besar Transportasi Universitas Hasanuddin). Kita sebanyak mungkin menciptakan feeder di beberapa tempat. Katakanlah di Sulawesi Utara, di Ambon, di Maluku Utara, di Papua nanti kita buat feeder. Feeder ini harus diciptakan karena feeder itu dilakukan oleh pelayaran rakyat," jelas Menhub Budi dalam keterangannya, Kamis (19/4/2018).

Menurut Menhub, pelayaran rakyat merupakan ujung tombak pelayaran, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Hal lainnya menurut Menhub dengan melibatkan pelayaran rakyat maka dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Lanjutnya, ke depan pemerintah fokus untuk mengelola barang-barang apa yang diangkut dengan kapal tol laut disesuaikan dengan jenis kapal yang melayani. Maksudnya, di sini adalah kapasitas kapal akan disesuaikan dengan besar kapal yang mengangkut barang tol laut. 

Soal subsidi, Menhub menyebut akan terus memberikan subsidi biaya kapal.

"Kalau subsidi itu harus karena selain untuk masyarakat, barang-barang ini memang harus dibawa dengan suatu jumlah dan suatu tujuan yang tidak favorit. Oleh karenanya, pemerintah turun agar barang itu lebih pasti ada dan harganya lebih murah. Kalau dulu itu harga tidak stabil dan belum tentu ada. Nanti subsidinya lebih ke kapal," jelas Menhub.

Untuk wilayah Indonesia Timur seperti Makassar, Menhub berencana akan mendidik sebanyak 3.000 orang untuk menjadi pelaut. Selain itu, pada kunjungan kerjanya ke Makassar, Menhub akan menyerahkan sebanyak 24 kapal untuk mendukung pelayaran rakyat.