Alih-alih Mempermudah, Kartu Tani Malah Menyengsarakan Petani

Alih-alih mempermudah petani untuk mengakses kebutuhan sarana produksi pertanian, Kartu Tani malah menyengsarakan petani. Hal tersebut disuarakan puluhan petani yang tergabung dalam Gerakan Tani Boyolali (GENI) dalam aksi di Tugu Jagung, di depan kompleks perkatoran Pemda Boyolali (18/4/2018). Menurut mereka, Kartu Tani sangat tidak berpihak, bahkan tidak ada gunanya bagi petani.

Korlap Aksi, Y. M. Hanafi, dalam orasinya, menegaskan bahwa kartu tani justru membuat petani kesusahan dalam mengakses pupuk. Pasalnya, dengan Kartu Tani, petani justru dibuat ribet dan bingung dengan segala macam administrasinya.

"Petani itu tahunya mengolah lahan; waktunya memupuk itu ada pupuknya; butuh bibit, tersedia; waktu panen laku dengan harga yang layak," ujar Hanafi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Hanafi juga menuturkan bahwa Kartu Tani mengharuskan petani untuk menabung terlebih dahulu. Jika tidak punya tabungan, petani tidak bisa mendapatkan pupuk. Padahal, kondisi ekonomi petani di Tanah Air termasuk menengah ke bawah. Bahkan, kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dengan keterbatasan modal usaha tani, para petani biasanya mengambil pupuk di kios dengan pembayaran setelah panen atau istilah di desa disebut yarnen (bayar setelah panen).

Menurut Hanafi, di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, Jawa Tengah seolah membuat gebrakan dengan adanya Kartu Tani. Kartu Tani seolah menjadi angin segar bagi para petani di Boyolali pada khususnya dan masyarakat tani Jawa Tengah pada umumnya untuk mendapatkan pupuk. Akan tetapi, fakta lapangan mengatakan lain.

"Tanggung jawab petani itu sudah berat, harus memproduksi pangan untuk kita semua. Mbok, ya, jangan dipersulit seperti ini. Bagi kami, Kartu Tani ini tidak tepat bagi para petani. Bisa-bisa, malah jadi seperti kasus E-KTP, anggaran pembuatan kartu tani dikorupsi secara berjamaah," tandas Hanafi.