Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:36 WIB. BTN - BTN akan berikan layanan secara terbatas saat libur panjang cuti bersama pada Lebaran tahun ini.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP kantongi izin dari Kementerian BUMN untuk mengemisi obligasi hingga Rp3 triliun.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP sedang memroses penerbitan PUB II Obligasi 2018 senilai Rp1,5 triliun.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP telah mengemisi SBP tahap I 2018 dengan jumlah pokok Rp150 miliar.
  • 16:34 WIB. Pefindo - Pefindo terus pantau SNP Finance terkait kasus gagal bayar bunga medium tem notes (MTN).
  • 16:29 WIB. PLN - PLN akan bangun pembangkit dengan total daya 896 MW di Kalsel.
  • 16:28 WIB. BTN -  Per April 2018,  DPK BTN capai sekitar Rp192 triliun, naik sekitar 22%.
  • 16:27 WIB. Asabri - Asabri prediksi nilai klaim akan meningkat di tahun politik seiring dengan tensi politik yang meningkat.
  • 16:27 WIB. Pertamina - Pertamina tambah 37 ribu tabung gas melon untuk Banyumas.
  • 16:26 WIB. Nasional Re - PT Reasuransi Nasional Indonesia bukukan premi bruto senilai Rp5,6 triliun sepanjang 2017, tumbuh 15,1%.
  • 16:25 WIB. BTN - BTN siapkan dana Rp43,6 triliun untuk penuhi kebutuhan uang tunai masyarakat jelang Idul Fitri 1439 H. 
  • 16:01 WIB. Grab - Grab bermitra dengan Maybank luncurkan 'mobile wallet' di Malaysia.
  • 15:59 WIB. Kuba - Kuba identifikasi 110 korban insiden jatuhnya pesawat.
  • 15:57 WIB. China - Jelajahi sisi gelap bulan, China kirim satelit relay Chang'e-4.
  • 15:54 WIB. Trump - Departemen Kehakiman AS selidiki upaya infiltrasi FBI ke kampanye Trump di Pilpres AS 2016.

Jokowi Teken Perpres Pengolahan Sampah Jadi Listrik

Foto Berita Jokowi Teken Perpres Pengolahan Sampah Jadi Listrik
Warta Ekonomi.co.id, Bogor -

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018.

Dikutip dari Setkab.go.id, Jumat (20/4/2018), dalam Perpres ini ditegaskan bahwa Pengolahan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang dilakukan secara terintegrasi dari hilir sampai ke hulu melalui pengurangan dan penanganan Sampah.

"Pengelolaan sampah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah menjadi energi listrik," bunyi Pasal 2 ayat (3) Perpres ini.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ini dengan pertimbangan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, sehingga pemerintah memandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tertentu.

Lokasi Pembangunan Dalam Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, perlu dilakukan percepatan pembangunan instalasi Pengolah sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Yang disebut dengan PLTSa, melalui Pengelolaan Sampah yang menjadi urusan pemerintah daerah: Provinsi DKI Jakarta; b. Kota Tangerang; c. Kota Tangerang Selatan; d. Kota Bekasi; e. Kota Bandung; f. Kota Semarang; g. Kota Surakarta; h. Kota Surabaya; i. Kota Makassar; j. Kota Denpasar; k. Kota Palembang; dan l. Kota Manado.

Pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud, dalam Perpres ini disebutkan, dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitar dalam satu daerah provinsi.

"Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pemerintah daerah provinsi sepanjang Pengelolaan Sampah menggunakan aset provinsi, dilakukan melalui perjanjian kerjasama," bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini.

Selain itu, menurut Perpres ini, pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Dalam melakukan percepatan pembangunan PLTSa itu, menurut Perpres ini, gubernur atau wali kota, dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau melalui kompetisi Badan Usaha.

"Dalam hal tidak ada badan usaha yang berminat atau tidak lulus seleksi dan tidak ada BUMD yang mampu untuk ditugaskan, percepatan pembangunan PLTSa dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan gubernur atau wali kota," bunyi Pasal 6 ayat (4) Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembelian Tenaga Listrik Setelah menugaskan atau menetapkan Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa, menurut Perpres ini, gubernur atau wali kota mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN (Persero).

Adapun harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dalam Perpres ini ditetapkan berdasarkan besaran kapasitas PLTSa yang dijual kepada PT PLN (Persero).

Pembelian tersebut dengan ketentuan: a. untuk besaran kapasitas sampai dengan 20MW (megawatt) sebesar 13,35 sen dollar AS/kWh yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, dan jaringan tegangan rendah; atau b. untuk besaran kapasitas lebih dari 20MW yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah dengan perhitungan: Harga Pembelian (sen dollar AS/kWh) = 14,54 - (0,076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN).

"Harga pembelian tenaga oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero)," bunyi Pasal 11 ayat (2) Perpres ini.

Ketentuan harga sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dikecualikan dalam hal pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

"Hasil penjualan listrik kepada PT PLN (Persero) merupakan hak dari pengembang PT PLTSa," bunyi Pasal 12 Perpres ini.

Mengenai pendanaan untuk percepatan pembangunan PLTSa, dalam Perpres ini disebutkan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN, menurut Perpres ini, digunakan untuk Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah kepada Pemerintah Daerah, yang besarnya paling tinggi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

Ditegaskan dalam Perpres ini, pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tim Koordinasi Dalam Perpres ini disebutkan, untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa, yang mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diketuai oleh Menko Kemaritiman. Sementara Menko Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dengan anggota: 1. Wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian ESDM; 3. Kemendagri; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kementerian BUMN; 7. Kementerian Hukum dan HAM; 8. Kementerian ATR/BPN; 9. Kementerian PPN/Bappenas; 10. Sekretariat Kabinet; 11. BKPM; 12. BPPT; dan 13. LKPP.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 April 2018 itu.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Sampah, energi listrik

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01