Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:34 WIB. BM - Distributor ponsel lokal keluhkan rugi akibat ponsel BM.
  • 16:33 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo ungkap aduan pornografi tembus 868 ribu.
  • 16:32 WIB. Youtube - Youtube Rewind 2018 jadi video dengan dislike terbanyak.
  • 16:31 WIB. Mobile Legends - Mobile Legends siap rilis hero baru Kadita yang mirip Nyi Roro Kidul.
  • 16:30 WIB. Grab - Grab punya 220 engineer di pusat riset Jakarta.
  • 16:29 WIB. WhasApp - Pengguna WhatsApp Indonesia bisa nonton Youtube sambing chatting.
  • 16:22 WIB. California - Warga California akan kena pajak SMS.
  • 16:21 WIB. SoftBank - SoftBank tak lagi pakai Huawei.
  • 16:21 WIB. Apple - Fitur Connect Apple Music dimatikan.
  • 16:20 WIB. Apple - Apple digugat soal layar iPhone baru.
  • 16:19 WIB. Samsung - Samsung tambal celah berbahaya di situsnya.

Jokowi Teken Perpres Pengolahan Sampah Jadi Listrik

Foto Berita Jokowi Teken Perpres Pengolahan Sampah Jadi Listrik
Warta Ekonomi.co.id, Bogor -

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018.

Dikutip dari Setkab.go.id, Jumat (20/4/2018), dalam Perpres ini ditegaskan bahwa Pengolahan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang dilakukan secara terintegrasi dari hilir sampai ke hulu melalui pengurangan dan penanganan Sampah.

"Pengelolaan sampah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah menjadi energi listrik," bunyi Pasal 2 ayat (3) Perpres ini.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ini dengan pertimbangan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, sehingga pemerintah memandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tertentu.

Lokasi Pembangunan Dalam Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, perlu dilakukan percepatan pembangunan instalasi Pengolah sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Yang disebut dengan PLTSa, melalui Pengelolaan Sampah yang menjadi urusan pemerintah daerah: Provinsi DKI Jakarta; b. Kota Tangerang; c. Kota Tangerang Selatan; d. Kota Bekasi; e. Kota Bandung; f. Kota Semarang; g. Kota Surakarta; h. Kota Surabaya; i. Kota Makassar; j. Kota Denpasar; k. Kota Palembang; dan l. Kota Manado.

Pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud, dalam Perpres ini disebutkan, dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitar dalam satu daerah provinsi.

"Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pemerintah daerah provinsi sepanjang Pengelolaan Sampah menggunakan aset provinsi, dilakukan melalui perjanjian kerjasama," bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini.

Selain itu, menurut Perpres ini, pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Dalam melakukan percepatan pembangunan PLTSa itu, menurut Perpres ini, gubernur atau wali kota, dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau melalui kompetisi Badan Usaha.

"Dalam hal tidak ada badan usaha yang berminat atau tidak lulus seleksi dan tidak ada BUMD yang mampu untuk ditugaskan, percepatan pembangunan PLTSa dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan gubernur atau wali kota," bunyi Pasal 6 ayat (4) Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembelian Tenaga Listrik Setelah menugaskan atau menetapkan Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa, menurut Perpres ini, gubernur atau wali kota mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN (Persero).

Adapun harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dalam Perpres ini ditetapkan berdasarkan besaran kapasitas PLTSa yang dijual kepada PT PLN (Persero).

Pembelian tersebut dengan ketentuan: a. untuk besaran kapasitas sampai dengan 20MW (megawatt) sebesar 13,35 sen dollar AS/kWh yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, dan jaringan tegangan rendah; atau b. untuk besaran kapasitas lebih dari 20MW yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah dengan perhitungan: Harga Pembelian (sen dollar AS/kWh) = 14,54 - (0,076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN).

"Harga pembelian tenaga oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero)," bunyi Pasal 11 ayat (2) Perpres ini.

Ketentuan harga sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dikecualikan dalam hal pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

"Hasil penjualan listrik kepada PT PLN (Persero) merupakan hak dari pengembang PT PLTSa," bunyi Pasal 12 Perpres ini.

Mengenai pendanaan untuk percepatan pembangunan PLTSa, dalam Perpres ini disebutkan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN, menurut Perpres ini, digunakan untuk Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah kepada Pemerintah Daerah, yang besarnya paling tinggi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

Ditegaskan dalam Perpres ini, pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tim Koordinasi Dalam Perpres ini disebutkan, untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa, yang mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diketuai oleh Menko Kemaritiman. Sementara Menko Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dengan anggota: 1. Wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian ESDM; 3. Kemendagri; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kementerian BUMN; 7. Kementerian Hukum dan HAM; 8. Kementerian ATR/BPN; 9. Kementerian PPN/Bappenas; 10. Sekretariat Kabinet; 11. BKPM; 12. BPPT; dan 13. LKPP.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 April 2018 itu.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Sampah, Energi Listrik

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00