Portal Berita Ekonomi Kamis, 19 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:16 WIB. New York - The dollar was last up 0.56 percent at 106.80 yen on Wednesday (18/7).
  • 06:14 WIB. New York - West Texas Intermediate (WTI) crude futures rose 68 cents, or one percent, to settle at $68.76 a barrel on Wednesday (18/7).
  • 06:13 WIB. London - Brent crude futures rose 74 cents to settle at $72.90 a barrel on Wednesday (18/7).
  • 06:12 WIB. New York - The Nasdaq Composite added 0.67 points (0.01 per cent) to 7,854.44 on Wednesday (18/7).
  • 06:10 WIB. New York - The S&P 500 gained 6.08 points (0.22 per cent) to 2,815.63 on Wednesday (18/7).
  • 06:09 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average rose 79.40 points (0.32 per cent) to 25,199.29 on Wednesday (18/7).
  • 22:50 WIB. Pilpres - Gerindra: Prabowo jenguk SBY tidak ada kesepakatan pilpres.
  • 22:50 WIB. Nasional - BNPT: Teroris bisa sasar apa saja.
  • 22:50 WIB. Nasional - Kemensos pastikan bansos mampu tekan kemiskinan.
  • 22:49 WIB. Pilpres - Mahfud MD: Jokowi tahu siapa yang didukung rakyat.
  • 19:44 WIB. PTPN III - PTPN III akan impor gula mentah 85.000 ton pada September.
  • 19:43 WIB. JSMR - JSMR catat pendapatan usaha di luar konstruksi Rp4,79 triliun pada semester I 2018, naik 5,76% YoY.
  • 19:43 WIB. JSMR - Pendapatan konstruksi JSMR naik 61% YoY pada semester 1 2018, dari Rp8,56 triliun jadi Rp13,87 triliun.
  • 19:42 WIB. JSMR - Pertumbuhan EBITDA JSMR pada semester I 2018 capai Rp2,90 triliun, tumbuh 10,39% YoY.
  • 19:42 WIB. JSMR - JSMR raup laba bersih Rp1,05 triliun pada semester I 2018, tumbuh sebesar 2,90% YoY.

Jokowi Teken Perpres Pengolahan Sampah Jadi Listrik

Foto Berita Jokowi Teken Perpres Pengolahan Sampah Jadi Listrik
Warta Ekonomi.co.id, Bogor -

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018.

Dikutip dari Setkab.go.id, Jumat (20/4/2018), dalam Perpres ini ditegaskan bahwa Pengolahan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, yang dilakukan secara terintegrasi dari hilir sampai ke hulu melalui pengurangan dan penanganan Sampah.

"Pengelolaan sampah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah menjadi energi listrik," bunyi Pasal 2 ayat (3) Perpres ini.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) ini dengan pertimbangan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota, sehingga pemerintah memandang perlu mempercepat pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tertentu.

Lokasi Pembangunan Dalam Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, perlu dilakukan percepatan pembangunan instalasi Pengolah sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Yang disebut dengan PLTSa, melalui Pengelolaan Sampah yang menjadi urusan pemerintah daerah: Provinsi DKI Jakarta; b. Kota Tangerang; c. Kota Tangerang Selatan; d. Kota Bekasi; e. Kota Bandung; f. Kota Semarang; g. Kota Surakarta; h. Kota Surabaya; i. Kota Makassar; j. Kota Denpasar; k. Kota Palembang; dan l. Kota Manado.

Pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud, dalam Perpres ini disebutkan, dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sekitar dalam satu daerah provinsi.

"Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pemerintah daerah provinsi sepanjang Pengelolaan Sampah menggunakan aset provinsi, dilakukan melalui perjanjian kerjasama," bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini.

Selain itu, menurut Perpres ini, pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Dalam melakukan percepatan pembangunan PLTSa itu, menurut Perpres ini, gubernur atau wali kota, dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau melalui kompetisi Badan Usaha.

"Dalam hal tidak ada badan usaha yang berminat atau tidak lulus seleksi dan tidak ada BUMD yang mampu untuk ditugaskan, percepatan pembangunan PLTSa dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas usulan gubernur atau wali kota," bunyi Pasal 6 ayat (4) Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembelian Tenaga Listrik Setelah menugaskan atau menetapkan Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa, menurut Perpres ini, gubernur atau wali kota mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN (Persero).

Adapun harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dalam Perpres ini ditetapkan berdasarkan besaran kapasitas PLTSa yang dijual kepada PT PLN (Persero).

Pembelian tersebut dengan ketentuan: a. untuk besaran kapasitas sampai dengan 20MW (megawatt) sebesar 13,35 sen dollar AS/kWh yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi, jaringan tegangan menengah, dan jaringan tegangan rendah; atau b. untuk besaran kapasitas lebih dari 20MW yang terinterkoneksi pada jaringan tegangan tinggi atau jaringan tegangan menengah dengan perhitungan: Harga Pembelian (sen dollar AS/kWh) = 14,54 - (0,076 x besaran kapasitas PLTSa yang dijual ke PT PLN).

"Harga pembelian tenaga oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan dari PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero)," bunyi Pasal 11 ayat (2) Perpres ini.

Ketentuan harga sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dikecualikan dalam hal pembangunan PLTSa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN.

"Hasil penjualan listrik kepada PT PLN (Persero) merupakan hak dari pengembang PT PLTSa," bunyi Pasal 12 Perpres ini.

Mengenai pendanaan untuk percepatan pembangunan PLTSa, dalam Perpres ini disebutkan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN, menurut Perpres ini, digunakan untuk Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah kepada Pemerintah Daerah, yang besarnya paling tinggi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per ton sampah.

Ditegaskan dalam Perpres ini, pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tim Koordinasi Dalam Perpres ini disebutkan, untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan PLTSa, yang mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diketuai oleh Menko Kemaritiman. Sementara Menko Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dengan anggota: 1. Wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Kementerian ESDM; 3. Kemendagri; 4. Kementerian PUPR; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kementerian BUMN; 7. Kementerian Hukum dan HAM; 8. Kementerian ATR/BPN; 9. Kementerian PPN/Bappenas; 10. Sekretariat Kabinet; 11. BKPM; 12. BPPT; dan 13. LKPP.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 April 2018 itu.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Sampah, Energi Listrik

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Andi Aliev

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5890.731 29.223 597
2 Agriculture 1448.636 18.709 19
3 Mining 2030.948 37.402 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.836 3.799 70
5 Miscellanous Industry 1171.537 6.552 45
6 Consumer Goods 2430.300 5.099 46
7 Cons., Property & Real Estate 447.579 -0.369 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1090.068 16.401 70
9 Finance 1026.304 6.533 91
10 Trade & Service 871.072 -8.720 143
No Code Prev Close Change %
1 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
2 TCPI 1,090 1,290 200 18.35
3 DSSA 20,525 24,000 3,475 16.93
4 BTON 240 278 38 15.83
5 BNBR 70 81 11 15.71
6 NUSA 254 292 38 14.96
7 POLL 1,305 1,500 195 14.94
8 CSIS 444 505 61 13.74
9 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
10 MGRO 338 372 34 10.06
No Code Prev Close Change %
1 TRIO 1,890 1,420 -470 -24.87
2 MFMI 845 640 -205 -24.26
3 OKAS 334 280 -54 -16.17
4 FORU 146 124 -22 -15.07
5 TRUK 496 424 -72 -14.52
6 RODA 580 505 -75 -12.93
7 PEGE 150 133 -17 -11.33
8 GSMF 126 112 -14 -11.11
9 CEKA 1,100 985 -115 -10.45
10 TIRA 157 141 -16 -10.19
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,870 2,850 -20 -0.70
2 ERAA 2,820 3,130 310 10.99
3 PGAS 1,725 1,720 -5 -0.29
4 GSMF 126 112 -14 -11.11
5 INDR 6,075 7,275 1,200 19.75
6 TLKM 3,940 4,010 70 1.78
7 BKSL 107 105 -2 -1.87
8 WSKT 2,030 2,030 0 0.00
9 ADRO 1,760 1,865 105 5.97
10 PTBA 4,380 4,330 -50 -1.14