Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:30 WIB. China - AIIB akan investasi US$1,09 M untuk 6 proyek di Asean
  • 15:13 WIB. Mobil Listrik - China miliki 245 pos untuk ganti baterai pada Agustus,  107 diantaranya di Beijing
  • 15:09 WIB. China - Mobil Maserati yang recall akan diperbaiki dengan gratis
  • 15:06 WIB. China - Jumlah pos pengisian energi baru bertambah 9 ribu pos pada Agustus
  • 14:58 WIB. China - Maserati tarik 711 mobil di China karena ada cacat pada lampu (headlight beams)
  • 12:59 WIB. India - Petronet LNG akan pasok 5 juta ton per tahun LNG dari proyek Driftwood
  • 09:56 WIB. China - Wearable device yang dikirim China naik 34,3% pada kuartal 2 atau 23,07 juta unit
  • 09:34 WIB. Serangan Aramco - PBB sambut baik rencana pemberontak Houthi akhiri semua serang ke Arab Saudi
  • 09:04 WIB. AS - Barron Hilton meninggal dalam usia 91 tahun di kediaman Los Angeles

DPR Masih Ributkan Definisi "Terorisme"

DPR Masih Ributkan Definisi
WE Online, Jakarta -

Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih membahas definisi terorisme karena masih ada perbedaan pendapat antara fraksi-fraksi dengan pemerintah dalam pembahasannya.

"Tinggal satu isu yang dibahas yaitu tentang definisi terorisme, memang ada kesepakatan perlunya ada definisi terorisme namun tidak mudah mendefinisikannya," kata anggota Pansus Terorisme Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Politikus PPP itu menjelaskan, dari kalangan Polri sebagai penegak hukum menginginkan ada definisi tidak membatasi gerak mereka dalam penegakan hukum terutama mengenai terorisme di masa mendatang.

"Itu yang kemudian menjadi panjang pembahasannya. Rapat terakhir belum sepakat bulat, masih ada beberapa opsi," ujarnya.

Menurut dia, dalam pembahasannya diusulkan bahwa definisi terorisme merupakan sebuah tindakan karena motif politik, ideologi, dan tindakan yang mengancam keamanan negara. Dia menjelaskan mayoritas fraksi di Pansus Terorisme menginginkan definisi tersebut misalnya kalau ada orang yang menembaki istana karena marah dengan pemerintah, itu tidak dikategorikan terorisme.

"Tapi kalau tembakannya membuat penjaga di istana terbunuh atau terluka tetap dikenakan Pasal 338 tentang pembunuhan atau pembunuhan berencana tetapi tidak boleh dikenakan terorisme karena itu tidak ada urusannya dengan urusan jaringan teroris, dan tidak ada motif ideologi atau politik," katanya.

Hal itu menurut dia sama ketika ada seorang tiba-tiba membakar gerai produk internasional karena marah namun tidak dikategorikan terlibat kelompok jaringan terorisme. Selain itu dia menjelaskan terkait tindakan lone wolf tidak perlu dikenakan pasal terorisme namun pasal yang lain terkait tindakan pidana.

"Kalau tadi misalnya membakar gerai lalu ada orang yang tewas ya dikenakan pasal pembunuhan yang hukumannya mati, pembunuhan berencana. Tetapi tidak kemudian sedikit-sedikit dikenakan pasal terorisme," ujarnya.

Arsul mengatakan pendapat Densus 88 Antiteror menjelaskan bahwa semua kasus terorisme pasti ada jaringannya sehingga fraksi-fraksi termasuk Fraksi PPP memasukan unsur jaringan, motif politik, dan ideologi dalam definisi terorisme.

Tag: Arsul Sani, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Terorisme

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Feny Selly

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.96 3,736.24
British Pound GBP 1.00 17,748.95 17,572.01
China Yuan CNY 1.00 2,001.27 1,981.48
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,155.00 14,015.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,608.41 9,511.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.08 1,789.13
Dolar Singapura SGD 1.00 10,276.61 10,169.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,648.35 15,492.18
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.74 3,348.06
Yen Jepang JPY 100.00 13,113.77 12,980.46

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6231.473 -12.997 654
2 Agriculture 1373.405 5.845 21
3 Mining 1665.437 14.211 49
4 Basic Industry and Chemicals 880.940 -6.688 73
5 Miscellanous Industry 1168.551 -4.934 49
6 Consumer Goods 2224.357 -12.734 53
7 Cons., Property & Real Estate 500.602 -0.838 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1228.506 14.718 75
9 Finance 1256.024 -5.058 90
10 Trade & Service 796.555 -5.213 163
No Code Prev Close Change %
1 AHAP 56 75 19 33.93
2 KPAL 560 680 120 21.43
3 TIRA 244 286 42 17.21
4 SAPX 870 1,000 130 14.94
5 POLI 1,165 1,335 170 14.59
6 SMMA 10,000 11,000 1,000 10.00
7 POWR 1,010 1,100 90 8.91
8 HOTL 155 168 13 8.39
9 ABMM 1,805 1,950 145 8.03
10 SSTM 454 490 36 7.93
No Code Prev Close Change %
1 HOME 113 84 -29 -25.66
2 KRAH 1,500 1,135 -365 -24.33
3 VINS 136 103 -33 -24.26
4 OKAS 258 216 -42 -16.28
5 APEX 550 462 -88 -16.00
6 JKON 500 428 -72 -14.40
7 ALKA 488 420 -68 -13.93
8 FILM 480 416 -64 -13.33
9 TRIM 170 150 -20 -11.76
10 GGRP 945 855 -90 -9.52
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,270 1,250 -20 -1.57
2 HOME 113 84 -29 -25.66
3 MAMI 140 147 7 5.00
4 FREN 163 166 3 1.84
5 YELO 176 176 0 0.00
6 BBRI 4,220 4,160 -60 -1.42
7 IPTV 530 520 -10 -1.89
8 TLKM 4,210 4,290 80 1.90
9 KPAL 560 680 120 21.43
10 SWAT 118 120 2 1.69