Portal Berita Ekonomi Rabu, 15 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:38 WIB. Beauty - Sulam bibir jadi tren di dunia kecantikan.
  • 16:37 WIB. UMKM - Dinkop: sebagian pelaku UMKM belum mengoptimalkan internet untuk memasarkan produk mereka.
  • 15:20 WIB. KPK - Nilai harta Sandiaga Uno mengalami kenaikan sebanyak Rp1,2 triliun.
  • 15:19 WIB. KPK - Berdasarkan LHKPN, jumlah harta Sandiaga Uno sebanyak Rp5 triliun.
  • 15:13 WIB. Upah Buruh Tani - Upah nominal harian buruh tani naik 0,34%.
  • 15:11 WIB. Minyak Goreng Murah - Sinar Mas sediakan minyak goreng murah untuk keluarga besar Kemenlu. 
  • 14:54 WIB. Syafruddin - Saya tidak pernah dititip. Jabatan tersebut karena prestasi.
  • 14:53 WIB. KPK - Jumlah harta kekayaan Jokowi berdasarkan LHKPN sebanyak Rp50,2 miliar.
  • 14:52 WIB. KPU - LHKPN Ma'ruf Amin belum diserahkan ke KPU. 
  • 14:52 WIB. KPU - Berkas Jokowi tidak ada perbaikan.
  • 14:51 WIB. KPU - Berkas Ma'ruf Amin harus dilengkapi dan diperbaiki.
  • 14:49 WIB. PBNU - Soal tuduhan Mahfud MD ke Ma'ruf, silahkan tanya ke cawapres.
  • 14:47 WIB. PBNU - Mahfud itu memang bukan NU, tetapi MD.
  • 14:46 WIB. Kapitra Ampera - Ma'ruf Amin sodorkan nama Mahfud MD ke Jokowi sehari sebelum pengumuman cawapres.
  • 14:44 WIB. Polri - Komjen Pol (Purn) Syafruddin mengundurkan diri dari Wakapolri.

KPK Minta Masyarakat Laporkan Dugaan Penyelewengan, di Mana Pun!

Foto Berita KPK Minta Masyarakat Laporkan Dugaan Penyelewengan, di Mana Pun!
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada seluruh pihak tak ragu melaporkan adanya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran negara oleh penyelenggara negara, termasuk dugaan manipulasi realisasi sejumlah program yang tak sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Juru Bicara KPK Febridiansyah, mengatakan “Prinsip dasarnya penggunaan uang negara harus secara hati-hati dan sesuai peruntukan. Kalau ada penyimpangan tentu harus dipertanggungjawabkan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Hal ini disampaikan Febri menanggapi perihal program wajib tanam bawang putih bagi importir yang diduga berpotensi unsur manipulasi serta adanya issu penyelewengan pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) yang tidak tepat sasaran.

"Jika ada informasi dugaan tindak pidana korupsi, silahkan dilaporkan pada penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdhan mengaku akan menelaah informasi terkait dengan masalah potensi kerugian negara dalam program pertanian.

“BPK sederhana saja, kita harus menunggu hasil pemeriksaan BPK. Artinya saya perlu cari tahu, cari informasi ke unit yang melakukan pemeriksaan apakah memang masalah itu sedang atau tengah diperiksa,” tuturnya.

Ia menjelaskan, terkat pemeriksaan keuangan, pihaknya lebih menilai kewajaran atas pencatatan pelaporan pengelolaan keuangan termasuk subsidi pertanian. “Yang jelas komunikasi kami dengan DPR sangat baik. Jadi kita selalu berkomunikasi baik itu penyerahan laporan tiap semester, juga kalau ada permintaan,” tandasnya.

Di tempat lain, Anggota DPRD Kalimantan Tengah Syahrudin Durasid mengaku menerima keluhan dari petani di Desa Mentaya Seberang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyebut alat dan mesin pertanian yang disediakan dan disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran.

Informasinya Pemerintah pernah menyalurkan alsintan ke Desa tersebut namun penerimanya justru bukan yang bekerja sebagai petani. "Sudah alsintan tidak tepat sasaran, pendamping petani pun sampai sekarang belum ada di desa tertua di Kabupaten Kotim Ini. Padahal 80% masyarakatnya bekerja sebagai petani," kata Syahrudin di Palangka Raya.

Selain itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, klaim keberhasilan terkait dengan sasembada, perluasan lahan pertanian, bibit, pupuk dan peptisida yang ditujukan untuk memperkuat ketahan pangan selama ini memang hanya sekadar klaim semata.

Secara umum, ia melihat tak ada program di Kementan yang berjalan dengan baik sesuai tujuan. Ia malah mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sempat menyatakan dalam auditnya, Kementan perlu mengklarifikasi masalah di pengadaan benih, lahan, dan pestisida.

“Harusnya hal ini ditanggapi. BPK harus bawa ke ranah hukum kalau tak ditanggapi,” serunya.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5769.873 -91.373 598
2 Agriculture 1504.044 10.622 19
3 Mining 1973.743 -15.372 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.065 -19.886 70
5 Miscellanous Industry 1184.524 -40.044 45
6 Consumer Goods 2305.685 -67.033 46
7 Cons., Property & Real Estate 438.876 -4.935 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.907 -8.880 70
9 Finance 1049.919 -7.372 91
10 Trade & Service 831.939 -13.103 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 760 935 175 23.03
2 SQMI 224 274 50 22.32
3 GOLD 452 535 83 18.36
4 BYAN 16,500 19,000 2,500 15.15
5 AIMS 222 250 28 12.61
6 LMSH 555 620 65 11.71
7 DYAN 82 91 9 10.98
8 MAYA 3,510 3,890 380 10.83
9 NUSA 185 204 19 10.27
10 RODA 460 500 40 8.70
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 177 141 -36 -20.34
2 GLOB 220 180 -40 -18.18
3 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
4 KPAL 635 550 -85 -13.39
5 MAPA 4,160 3,700 -460 -11.06
6 LPIN 1,095 980 -115 -10.50
7 NIPS 410 370 -40 -9.76
8 OKAS 232 210 -22 -9.48
9 DMAS 147 134 -13 -8.84
10 MIKA 1,960 1,790 -170 -8.67
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
2 BBRI 3,140 3,130 -10 -0.32
3 TLKM 3,370 3,350 -20 -0.59
4 FILM 760 935 175 23.03
5 IMAS 2,600 2,530 -70 -2.69
6 UNVR 42,600 41,000 -1,600 -3.76
7 PGAS 1,805 1,815 10 0.55
8 BMRI 6,925 6,725 -200 -2.89
9 TARA 900 905 5 0.56
10 BBTN 2,630 2,530 -100 -3.80