Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:57 WIB. Debat - Saat debat pertama, pengamat nilai Jokowi kuasai persoalan.
  • 09:57 WIB. Suap - KPK masih dalami fakta yang muncul dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1.
  • 09:56 WIB. Hoaks - Penyebaran hoaks masuk dalam kategori teror.
  • 09:56 WIB. Pendidikan - Kegiatan KBM di Yayasan Pendidikan AK tetap berjalan kondusif. 
  • 09:56 WIB. Narkoba - Yayasan Pendidikan AK diduga jadi gudang penyimpanan narkoba di Jakarta Barat.
  • 09:23 WIB. Perundingan - Penasihat ekonomi AS sebut ada perkembangan dalam perundingan damai dagang AS-China. 
  • 08:23 WIB. PSSI - Kongres PSSI 2019 akan digelar di Bali, Minngu (20/01/2019). 
  • 07:54 WIB. Jambi - Jabatan Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi resmi dicabut.
  • 07:54 WIB. Diskon - JD.ID gelar diskon hingga 88%.
  • 07:53 WIB. Transportasi - Blue Bird akan lakoni bisnis bus AKAP.
  • 07:53 WIB. Hoaks - LIPI sebut daerah dengan nuansa agama yang kental paling mudah termakan hoaks.
  • 05:27 WIB. Eredivisie Belanda - Vitesse 3 vs 2 Excelsior
  • 05:23 WIB. Ligue1 Prancis - Lille 2 vs 1 Amiens
  • 05:21 WIB. Bundesliga Jerman - Hoffenheim 1 vs 3 FC Bayern München
  • 05:10 WIB. LaLiga Spanyol - Getafe 4 vs 0 Deportivo Alaves

Penyaluran Dana Desa di Maluku Meningkat

Foto Berita Penyaluran Dana Desa di Maluku Meningkat
Warta Ekonomi.co.id, Ambon -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat penyaluran dana desa (DD) tahun 2017 di kawasan timur Indonesia (KTI) meningkat sebesar 25,35 persen (yoy) dari tahun sebelumnya.

"Sebanyak 32 persen penerima DD berada di Maluku dan Papua, dari total penerima di KTI sebanyak 29.425 desa," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi di Ambon, Sabtu (21/4/2018).

Menurut Bambang, dalam skala nasional, penyaluran DD di KTI merupakan yang paling besar di Indonesia, yaitu 38,87 persen, diikuti oleh Pulau jawa sebesar 31,19 persen dan Sumatera sebesar 29,94 persen.

Penyaluran DD tersebut diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut, kata Bambang, mengemuka dalam acara diskusi kelompok terarah (focus group discussion atau FGD) bertema Potret pemanfaatan DD dan tantangannya di Maluku selama tahun 2017, yang dilaksanakan di Ambon pada 18 April 2018 antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI), bertempat di kantor KPw BI Maluku.

FGD yang diinisiasi oleh KPw BI Maluku itu dihadiri oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPD) Provinsi Maluku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku (PMD), Perwakilan Desa di Provinsi Maluku dan Perwakilan Pembina masyarakat desa Wilayah Maluku.

FGD mengidentifikasi empat upaya guna mengoptimalisasi penggunaan dana dan pemanfaatan dana desa.

"Yang pertama penggunaan DD agar diarahkan pada sektor prioritas, kedua kapasitas SDM perangkat desa perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan realisasi DD, yang ketiga yakni selain perangkat desa, kapasitas pendampingdesa lokal juga perlu ditingkatkan, dan yang keempat pengawasan terhadap penggunaan DD juga perlu ditingkatkan," ujarnya.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya proses reviuw pengajuan APB Desa di tingkat kabupaten/kota yang memerlukan waktu, kemudian perubahan regulasi yang belum tersosialisasikan dengan baik, dan belum tersedianya pagu anggaran indikatif yang dapat dijadikan acuan dalam pengajuan APB Desa.

FGD itu menghasilkan beberapa kesimpulan, yang pertama Dinas PMD akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota dan kepala desa untuk menyeragamkan interpretasi mengenai ketentuan dan pagu.

Kedua, terkait dengan APBDesa, diharapkan Dinas PMD kabupaten/kota dan Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Aset Daerah (PPKAD) kabupaten/kota dapat segera mengajukan usulan anggaran, agar dapat ditetapkan.

Ketiga, Kanwil DJPB siap mendukung dalam menyusun pembagian/rincian DD tiap kabupaten/kota. Keempat, penyaluran DD tahap kedua tahun 2018 dapat berdasarkan realisasi tahun 2017 dan dilakukan paling lambat minggu keempat Juli 2018.

Kelima, penetapan APBDesa untuk tahun 2019 hendaknya sudah dapat dilakukan pada bulan Juli 2018. Keenam, pagu ditetapkan atas dasar indikatif, tetapi seandainya belum tersedia, maka dapat dilakukan atas dasar pagu tahun sebelumnya.

Ketujuh, terkait Sistem Keuangan Desa, aplikasi ini agar di-update secara rutin, paling lambat bulan Oktober, untuk menghindari keterlambatan pengajuan.

Kedelapan, kebijakan penyaluran DD tahun 2018 dirangkum dalam tiga poin utama. Pertama penyaluran DD menjadi tiga tahap, yaitu 20 persen pada tahap pertama, 40 persen tahap kedua, dan 40 persen tahap ketiga.

DD digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan secara swakelola dengan mengedepankan prinsip Cash For Work (Padat Karya Tunai). (Ant)

Tag: Dana Desa

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56