Portal Berita Ekonomi Rabu, 15 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:41 WIB. Impor - BPS: defisit tinggi disebabkan impor mesin.
  • 16:40 WIB. Kementan - Kementan larang pasokan unggas dari Malaysia.
  • 16:38 WIB. Beauty - Sulam bibir jadi tren di dunia kecantikan.
  • 16:37 WIB. UMKM - Dinkop: sebagian pelaku UMKM belum mengoptimalkan internet untuk memasarkan produk mereka.
  • 15:20 WIB. KPK - Nilai harta Sandiaga Uno mengalami kenaikan sebanyak Rp1,2 triliun.
  • 15:19 WIB. KPK - Berdasarkan LHKPN, jumlah harta Sandiaga Uno sebanyak Rp5 triliun.
  • 15:13 WIB. Upah Buruh Tani - Upah nominal harian buruh tani naik 0,34%.
  • 15:11 WIB. Minyak Goreng Murah - Sinar Mas sediakan minyak goreng murah untuk keluarga besar Kemenlu. 
  • 14:54 WIB. Syafruddin - Saya tidak pernah dititip. Jabatan tersebut karena prestasi.
  • 14:53 WIB. KPK - Jumlah harta kekayaan Jokowi berdasarkan LHKPN sebanyak Rp50,2 miliar.
  • 14:52 WIB. KPU - LHKPN Ma'ruf Amin belum diserahkan ke KPU. 
  • 14:52 WIB. KPU - Berkas Jokowi tidak ada perbaikan.
  • 14:51 WIB. KPU - Berkas Ma'ruf Amin harus dilengkapi dan diperbaiki.
  • 14:49 WIB. PBNU - Soal tuduhan Mahfud MD ke Ma'ruf, silahkan tanya ke cawapres.
  • 14:47 WIB. PBNU - Mahfud itu memang bukan NU, tetapi MD.

Penyaluran Dana Desa di Maluku Meningkat

Foto Berita Penyaluran Dana Desa di Maluku Meningkat
Warta Ekonomi.co.id, Ambon -

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat penyaluran dana desa (DD) tahun 2017 di kawasan timur Indonesia (KTI) meningkat sebesar 25,35 persen (yoy) dari tahun sebelumnya.

"Sebanyak 32 persen penerima DD berada di Maluku dan Papua, dari total penerima di KTI sebanyak 29.425 desa," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi di Ambon, Sabtu (21/4/2018).

Menurut Bambang, dalam skala nasional, penyaluran DD di KTI merupakan yang paling besar di Indonesia, yaitu 38,87 persen, diikuti oleh Pulau jawa sebesar 31,19 persen dan Sumatera sebesar 29,94 persen.

Penyaluran DD tersebut diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut, kata Bambang, mengemuka dalam acara diskusi kelompok terarah (focus group discussion atau FGD) bertema Potret pemanfaatan DD dan tantangannya di Maluku selama tahun 2017, yang dilaksanakan di Ambon pada 18 April 2018 antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI), bertempat di kantor KPw BI Maluku.

FGD yang diinisiasi oleh KPw BI Maluku itu dihadiri oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPD) Provinsi Maluku, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku (PMD), Perwakilan Desa di Provinsi Maluku dan Perwakilan Pembina masyarakat desa Wilayah Maluku.

FGD mengidentifikasi empat upaya guna mengoptimalisasi penggunaan dana dan pemanfaatan dana desa.

"Yang pertama penggunaan DD agar diarahkan pada sektor prioritas, kedua kapasitas SDM perangkat desa perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan realisasi DD, yang ketiga yakni selain perangkat desa, kapasitas pendampingdesa lokal juga perlu ditingkatkan, dan yang keempat pengawasan terhadap penggunaan DD juga perlu ditingkatkan," ujarnya.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya proses reviuw pengajuan APB Desa di tingkat kabupaten/kota yang memerlukan waktu, kemudian perubahan regulasi yang belum tersosialisasikan dengan baik, dan belum tersedianya pagu anggaran indikatif yang dapat dijadikan acuan dalam pengajuan APB Desa.

FGD itu menghasilkan beberapa kesimpulan, yang pertama Dinas PMD akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas-dinas di tingkat kabupaten/kota dan kepala desa untuk menyeragamkan interpretasi mengenai ketentuan dan pagu.

Kedua, terkait dengan APBDesa, diharapkan Dinas PMD kabupaten/kota dan Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Aset Daerah (PPKAD) kabupaten/kota dapat segera mengajukan usulan anggaran, agar dapat ditetapkan.

Ketiga, Kanwil DJPB siap mendukung dalam menyusun pembagian/rincian DD tiap kabupaten/kota. Keempat, penyaluran DD tahap kedua tahun 2018 dapat berdasarkan realisasi tahun 2017 dan dilakukan paling lambat minggu keempat Juli 2018.

Kelima, penetapan APBDesa untuk tahun 2019 hendaknya sudah dapat dilakukan pada bulan Juli 2018. Keenam, pagu ditetapkan atas dasar indikatif, tetapi seandainya belum tersedia, maka dapat dilakukan atas dasar pagu tahun sebelumnya.

Ketujuh, terkait Sistem Keuangan Desa, aplikasi ini agar di-update secara rutin, paling lambat bulan Oktober, untuk menghindari keterlambatan pengajuan.

Kedelapan, kebijakan penyaluran DD tahun 2018 dirangkum dalam tiga poin utama. Pertama penyaluran DD menjadi tiga tahap, yaitu 20 persen pada tahap pertama, 40 persen tahap kedua, dan 40 persen tahap ketiga.

DD digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan secara swakelola dengan mengedepankan prinsip Cash For Work (Padat Karya Tunai). (Ant)

Tag: Dana Desa

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5769.873 -91.373 598
2 Agriculture 1504.044 10.622 19
3 Mining 1973.743 -15.372 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.065 -19.886 70
5 Miscellanous Industry 1184.524 -40.044 45
6 Consumer Goods 2305.685 -67.033 46
7 Cons., Property & Real Estate 438.876 -4.935 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.907 -8.880 70
9 Finance 1049.919 -7.372 91
10 Trade & Service 831.939 -13.103 144
No Code Prev Close Change %
1 FILM 760 935 175 23.03
2 SQMI 224 274 50 22.32
3 GOLD 452 535 83 18.36
4 BYAN 16,500 19,000 2,500 15.15
5 AIMS 222 250 28 12.61
6 LMSH 555 620 65 11.71
7 DYAN 82 91 9 10.98
8 MAYA 3,510 3,890 380 10.83
9 NUSA 185 204 19 10.27
10 RODA 460 500 40 8.70
No Code Prev Close Change %
1 HDFA 177 141 -36 -20.34
2 GLOB 220 180 -40 -18.18
3 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
4 KPAL 635 550 -85 -13.39
5 MAPA 4,160 3,700 -460 -11.06
6 LPIN 1,095 980 -115 -10.50
7 NIPS 410 370 -40 -9.76
8 OKAS 232 210 -22 -9.48
9 DMAS 147 134 -13 -8.84
10 MIKA 1,960 1,790 -170 -8.67
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,850 4,160 -690 -14.23
2 BBRI 3,140 3,130 -10 -0.32
3 TLKM 3,370 3,350 -20 -0.59
4 FILM 760 935 175 23.03
5 IMAS 2,600 2,530 -70 -2.69
6 UNVR 42,600 41,000 -1,600 -3.76
7 PGAS 1,805 1,815 10 0.55
8 BMRI 6,925 6,725 -200 -2.89
9 TARA 900 905 5 0.56
10 BBTN 2,630 2,530 -100 -3.80