Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:51 WIB. Politik - Sore nanti, Yenny Wahid dan konsorsium kader Gus Dur umumkan dukungannya.
  • 12:31 WIB. Hukum - Anggota DPRD Sumba Barat Daya, NTT ditangkap Polres Jakbar soal narkoba.
  • 12:29 WIB. PSI - Tidak mungkin materi negatif diproduksi TKN Jokowi-Ma'ruf.
  • 12:29 WIB. PSI - Kampanye hitam tidak boleh berkembang dalam demokrasi.
  • 12:28 WIB. PSI - Kampanye hitam bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan Jokowi.
  • 12:28 WIB. PSI - Pendukung Jokowi-Ma'ruf, wajib mengutuk kampanye hitam.
  • 12:26 WIB. PSI - Meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus fitnah Sandiaga.
  • 12:25 WIB. PSI - Bisa saja situs fitnah Sandiaga dibuat pendukung Prabowo-Sandi.
  • 12:23 WIB. KBRI - Jika ada WNI mendapatkan persoalan hukum, KBRI pasti diberitahu.
  • 12:22 WIB. KBRI - KBRI belum menerima pemberitahuan dari Kerajaan Arab Saudi soal pencekalan Habib Rizieq.
  • 11:15 WIB. BTN - BTN mengkaji kemungkinan rights issue pada 2020.
  • 11:12 WIB. UUS BTN - UUS BTN mengkaji kemungkinan untuk memisahkan usaha dari induk.
  • 11:11 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan blok migas baru.
  • 11:10 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan US$100 miliar untuk bisa meningkatkan produksi minyak.
  • 11:05 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VIII mencegah aksi korupsi dilingkungan kerjanya dengan menggelar LPP.

Mencari Solusi untuk Masa Depan Bank Muamalat

Foto Berita Mencari Solusi untuk Masa Depan Bank Muamalat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Beberapa waktu lalu Bank Muamalat yang merupakan bank syariah tertua di Indonesia diterpa oleh isu kekurangan modal dan ingin mencari investor baru.

Calon investor sempat bermunculan, salah satunya adalah PT Minna Padi Investama Tbk yang sempat sepakat untuk menjadi pembeli siaga hak memesan efek terlebih dahulu (right issue). Meski demikian, penyuntikan modal tersebut belum berjalan dengan mulus dan hingga saat ini proses pencairan investor baru di bank yang berdiri sejak November 1991 terus berlangsung.

Upaya lain untuk mencari modal bagi Bank Muamalat sempat dilakukan oleh Ustaz Yusuf Mansur yang merangkul jamaah dan umat untuk membuka rekening tabungan secara beramai-ramai di bank syariah tersebut. Perusahaan finansial berbasis teknologi milik Yusuf, yaitu Paytren, juga disinyalir siap bekerja sama dengan Bank Muamalat untuk menambah dana pihak ketiga (DPK).

Melihat kondisi yang ada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Bank Muamalat tidak mengalami persoalan likuiditas yang mengkhawatirkan, tetapi membutuhkan investor yang bisa menyuntikkan modal untuk ekspansi usaha.

"Bank Muamalat basisnya mempunyai likuiditas bagus, hanya membutuhkan tambahan modal untuk beroperasi ke depan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, belum lama ini.

Wimboh mengatakan penguatan permodalan sangat dibutuhkan karena sebagai pionir bank syariah di Indonesia sangat wajar apabila Bank Muamalat memutuskan untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal.

Saat ini komposisi pemilik modal Bank Muamalat terdiri atas Bank Pembangunan Islam (IDB) sebesar 32,74 persen; Grup Boubyan Bank-Kuwait 30,45 persen; Grup Sedco 24,23 persen; perseorangan dalam negeri 12,58 persen; dan perseorangan mancanegara 6,23 persen. Namun, IDB memutuskan tidak lagi menambah modal di Bank Muamalat karena terdapat peraturan internal yang membatasi kepemilikan modal hanya sebesar 20 persen.

Demikian pula, Boubyan Bank-Kuwait dan Sedco Holdings yang memutuskan untuk melakukan konsolidasi atas kepemilikan saham di Bank Muamalat.

"Dengan kondisi ini, perkembangan Bank Muamalat stagnan karena ekspansi membutuhkan penambahan modal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.

Untuk itu, Heru mengharapkan adanya calon investor yang serius untuk menanamkan modal ke Bank Muamalat agar industri keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh berkembang lebih baik.

Tanggapan Legislator

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar Bank Muamalat tidak selalu disudutkan dengan kabar-kabar tanpa berbasis fakta dan data. Hal ini supaya bank syariah pertama di Indonesia tersebut dapat maju dan berkembang. Ia menambahkan bahwa secara fundamental bank syariah ini mempunyai pendanaan yang cukup kuat sehingga bisa berkembang maju dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Kontribusi yang bisa diberikan oleh bank yang saat ini memiliki 325 kantor layanan, termasuk satu kantor cabang di Malaysia, antara lain dorongan di sektor riil, penyaluran kredit, maupun mekanisme pembiayaan syariah. Untuk itu, politikus Partai Golkar ini mengingatkan OJK untuk benar-benar mencermati calon investor yang hendak berinvestasi di Bank Muamalat agar jangan sampai calon investor itu terlibat hanya atas dasar fanatisme tanpa memiliki pengalaman.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno juga meminta OJK segera memberikan pendampingan agar Bank Muamalat bisa mendapatkan investor baru dalam waktu singkat. Menurut dia, intervensi yang dilakukan oleh otoritas pengawasan sangat penting karena keragu-raguan tidak bisa mengatasi persoalan permodalan bank, padahal waktu sangat mendesak.

"Kalau intervensi berjalan lambat, cost yang harus kita bayarkan lebih besar," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Hendrawan ikut mempertanyakan keputusan pemegang saham yang ragu-ragu dalam menyalurkan modal tambahan. Ada kemungkinan kondisi tersebut disebabkan internal bank yang tidak terlalu baik pada saat ini. Indikator kesehatan Bank Muamalat kurang baik jika dilihat dari standar industri karena kredit bermasalah (NPF) hingga triwulan III 2017 berada pada kisaran 4,5 persen.

Meski demikian, rasio kecukupan modal (CAR) bank syariah ini meningkat dari 12,74 persen pada tahun 2016 menjadi 13,62 persen pada tahun 2017.

Pencarian Investor Baru

Menanggapi masukan yang ada, Direktur Utama Bank Muamalat Achmad Kusna Permana mengatakan banyak investor dari dalam maupun luar negeri yang berminat untuk menambah penguatan modal dan membantu ekspansi usaha di Bank Muamalat. Beberapa investor tersebut, antara lain berasal dari Malaysia, Hong Kong, dan Timur Tengah.

Banyaknya calon investor tersebut memperlihatkan potensi besar dari Bank Muamalat yang saat ini merupakan salah satu ujung tombak industri keuangan syariah di Indonesia. Ia mengakui penguatan modal menjadi isu utama di Bank Muamalat dan tambahan dana dari calon investor sangat dibutuhkan, tidak hanya dari swasta, tetapi juga dari pemerintah apabila memungkinkan.

Menurut Achmad, Bank Muamalat setidaknya membutuhkan dana segar sekitar Rp4,5 triliun untuk mengatasi persoalan kredit bermasalah (NPF) dan ekspansi bisnis. Ia optimistis hal tersebut dapat terwujud karena Bank Muamalat mempunyai keunikan dalam segmen pembiayaan syariah maupun nasabah yang selama ini telah terkenal loyal.

"Bank Muamalat punya pasar yang loyal dan segmen secara emosional. Hal itu terlihat ketika jemaah sempat ramai-ramai memberikan dukungan dengan membuka akun rekening dan melakukan penggalangan dana," katanya.

Meski kelanjutan dari kabar investor baru masih belum jelas, secercah harapan mulai muncul agar Bank Muamalat dapat makin berkibar dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.

Tag: PT Minna Padi Investama Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, Mukhamad Misbakhun, Hendrawan Supratikno, Achmad K Permana

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20