Portal Berita Ekonomi Rabu, 15 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:32 WIB. China - Duterte: Tiongkok tak berhak klaim wilayah udara di Laut China Selatan.
  • 16:41 WIB. Impor - BPS: defisit tinggi disebabkan impor mesin.
  • 16:40 WIB. Kementan - Kementan larang pasokan unggas dari Malaysia.
  • 16:38 WIB. Beauty - Sulam bibir jadi tren di dunia kecantikan.
  • 16:37 WIB. UMKM - Dinkop: sebagian pelaku UMKM belum mengoptimalkan internet untuk memasarkan produk mereka.
  • 15:20 WIB. KPK - Nilai harta Sandiaga Uno mengalami kenaikan sebanyak Rp1,2 triliun.
  • 15:19 WIB. KPK - Berdasarkan LHKPN, jumlah harta Sandiaga Uno sebanyak Rp5 triliun.
  • 15:13 WIB. Upah Buruh Tani - Upah nominal harian buruh tani naik 0,34%.
  • 14:54 WIB. Syafruddin - Saya tidak pernah dititip. Jabatan tersebut karena prestasi.
  • 14:53 WIB. KPK - Jumlah harta kekayaan Jokowi berdasarkan LHKPN sebanyak Rp50,2 miliar.
  • 14:52 WIB. KPU - LHKPN Ma'ruf Amin belum diserahkan ke KPU. 
  • 14:52 WIB. KPU - Berkas Jokowi tidak ada perbaikan.
  • 17:35 WIB. Daerah - Presiden Jokowi minta sekolah roboh di Lombok segera dibangun.

DPR: Awas, Peredaran Uang Palsu Jelang Pilkada

Foto Berita DPR: Awas, Peredaran Uang Palsu Jelang Pilkada
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Lebaran, karena dikhawatirkan mulai maraknya uang palsu yang beredar.

"Karena biasanya peredaran uang palsu marak jelang pilkada dan Lebaran," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/4/2018). Ia merespons terungkapnya sindikat pemodal, pembuat dan pengedar uang palsu pecahan Rp100 ribu yang sedang ditangani Baresksim Polri.

Dia meminta Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) untuk terus mengawasi peredaran uang yang ada.

Bambang mengingatkan masyarakat agar mewaspadai uang yang diterima dari pihak lain karena dirinya mensinyalir peredaran uang palsu sedang marak sehingga meminta masyarakat untuk membeli ataupun menukar uang hanya di bank pemerintah maupun swasta dan tempat penukaran uang.

"Masyarakat juga harus selalu waspada dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang guna meminimalisasi terjadinya penipuan uang palsu," ujarnya.

Bambang menegaskan bahwa Polri harus mengusut tuntas sindikat uang palsu karena harus ada hukuman berat bagi pihak-pihak yang terlibat demi menimbulkan efek jera.

Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menetapkan AP sebagai tersangka peredaran uang palsu yang diduga berperan sebagai pemodal.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan berdasarkan hasil penyidikan sementara, AP mengaku mengedarkan uang palsu karena terlilit utang.

"AP berharap mendapatkan uang dengan cepat untuk melunasi seluruh utangnya," katanya.

Daniel mengatakan Polri juga menangkap tiga tersangka lainnya yaitu AK (56), AD (62), dan AM (35), masing-masing memiliki peran yang berbeda, mulai dari mendesain hingga mencetak.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Uang Palsu, Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93