Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:44 WIB. Suriah - Netanyahu: Israel akan Lanjutkan Serangan di Suriah.
  • 22:44 WIB. Israel - Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel.
  • 22:43 WIB. PBB - PBB berjanji libatkan generasi muda dalam pembangunan global.
  • 22:42 WIB. Tiongkok - China raup Rp94,3 triliun selama libur musim gugur.
  • 22:42 WIB. Rohingya - AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya.
  • 22:42 WIB. Retno Marsudi - Menlu Retno: Peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan jadi dibahas di PBB.
  • 22:40 WIB. Google - Fitur baru Google Maps 'Decide with Friends meluncur untuk pengguna.
  • 22:38 WIB. Donald Trump - Trump mengkritik Iran sebagai sebuah 'kediktatoran korup'.
  • 22:37 WIB. Venezuela - AS menjatuhkan sanksi terhadap istri presiden Venezuela.
  • 22:36 WIB. Twitter - Twitter sebar kampanye #BeAVoter jelang Pemilu AS.
  • 22:36 WIB. Amerika - Kepercayaan konsumen AS melonjak pada bulan September.
  • 22:36 WIB. Argentina - Peso Argentina jatuh karena kepala bank sentral mengundurkan diri.
  • 22:36 WIB. Malaysia - Istri mantan PM Malaysia Najib akan ditanyai oleh lembaga anti-korupsi Malaysia.
  • 22:35 WIB. The Fed - Dolar melemah menjelang keputusan suku the Fed.
  • 22:34 WIB. Instagram - Saham Facebook tergelincir setelah pendiri Instagram berhenti dari jabatannya.

SBY Minta Jokowi Jelaskan Soal Serbuan TKA

Foto Berita SBY Minta Jokowi Jelaskan Soal Serbuan TKA
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) meminta pemerintah untuk menjelaskan secara gamblang soal kabar serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia.

"Begini saja, karena ini pemerintahan rakyat, yang berdaulat rakyat, tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang, yang transparan, yang jujur. Sebetulnya berapa sih tenaga kerja asing itu, berapa puluh ribu, atau belasan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu," kata Susilo Bambang Yudhoyono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Lanjutnya, kabar terkait serbuan TKA, terutama dari Tiongkok, menjadi topik yang paling banyak ditanyakan warga dalam dialog tersebut. Mereka khawatir, daerah mereka yang terkenal sebagai Kota Industri bakal dikuasai oleh TKA dan mereka akan terpinggirkan.

Menurut SBY, memang sudah lazim terjadi pertukaran tenaga kerja ahli antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, jika saling membutuhkan. Kerja sama tersebut diatur dalam Undang-Undang ASEAN.

"Yang tidak boleh, yang berbahaya, kalau datang tenaga kerja asing besar-besaran. Mengapa?. Pengangguran masih banyak, tenaga kerja kita juga sudah banyak yang terampil dan bisa bekerja sendiri, mengapa kita harus mendatangkan tenaga kerja asing dalam jumlah yang besar," katanya.

Hal itulah yang harus dijelaskan oleh pemerintah, agar tidak beredar hoax atau berita palsu. Di sisi lain, SBY mengaku ia tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan, karena takut nanti menjadi fitnah.

"Maka daripada jadi fitnah, tolong entah presiden, entah menteri, entah siapapun jelaskan kepada rakyat berapa besar tenaga kerja asing yang masuk Indonesia, dari negara mana mereka itu dan bekerja di bidang apa?," katanya.

Tag: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Demokrat, Joko Widodo (Jokowi), Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Asep Fathulrahman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20