Anggaran Tak Kunjung Cair, Fadli: Pemerintah Main-mainlah ke DPR

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah melihat langsung kondisi gedung parlemen agar bisa menilai sendiri, karena pembangunan gedung baru merupakan kebutuhan.

"Pemerintah main-main-lah ke sini, karena ini adalah kebutuhan untuk gedung negara karena kami tidak punya otonomi untuk menentukan anggaran, ya inilah akibatnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Dia mengatakan UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sudah mengatur mengenai adanya penambahan tenaga ahli sehingga dibutuhkan tambahan ruangan.

Menurut dia kalau ada keraguan terkait pembangunan gedung baru DPR, bukan anggota parlemen yang mengerjakan proyek tersebut.

"Ini pemerintah atau BUMN yang ditunjuk dalam sebuah proses transparan?," ujarnya.

Sementara itu Fadli enggan menanggapi terkait informasi bahwa ada surat DPR ke Pemerintah untuk menyetujui anggaran pembangun gedung DPR, ditarik kembali.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (10/4) menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPR RI tahun 2019 sebesar Rp7,721 triliun yang terdiri dari keperluan Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4,8 triliun dan Satuan Kerja Kesekjenan DPR sebesar Rp2,8 triliun.

Anggaran untuk Satker Dewan sebesar Rp4,8 triliun dibagi dalam dua pos yaitu, Program Pelaksanaan Fungsi DPR sebesar Rp926 miliar dan Program Penguatan Kelembagaan DPR sebesar Rp3,9 triliun.

Lalu Anggaran Satker Kesekjenan DPR sebesar Rp2,8 triliun dibagi dalam dua program yaitu untuk Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar Rp2,7 triliun dan Program Dukungan Keahlian Fungsi DPR sebesar Rp68,3 miliar.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing mengatakan RKA DPR RI tahun 2019 senilai Rp7,7 triliun paling banyak digunakan untuk kelanjutan pembangunan gedung baru DPR.

"Saya rasa paling banyak digunakan untuk pembangunan gedung dan alun-alun yang akan datang," kata Anton di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/4).

Dia menjelaskan anggaran pembangunan gedung itu diperuntukkan tahap kedua, meskipun tahap pertama belum dilakukan namun tahap kedua tetap harus tetap dianggarkan termasuk pembangunan alun-alun demokrasi.

Menurut dia, untuk pembangunan gedung baru DPR tahap pertama dan alun-alun demokrasi, DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp601 miliar namun anggaran itu pun sampai saat ini masih belum cair.