Portal Berita Ekonomi Sabtu, 15 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:58 WIB. Pelindo - Pelindo I, II, II dan IV akan menggelar Pelindo Charity Port Run 2018 di Pelabuhan Tanjung Perak pada Minggu (16/12).
  • 22:56 WIB. BRI - BRI menunjuk Morgan Stanley sebagai penasihat atau advisor dalam rencana penjualan saham minoritas di BRI Life.
  • 22:51 WIB. Pertamina - Pertamina meresmikan beroperasinya Depot Mini LPG Pressurized di Minahasa.
  • 20:07 WIB. ADRO - Adaro Power berencana mengembangkan PLTS berdaya 100 MW di Sumatra.
  • 20:05 WIB. ADRO - Pengerjaan proyek PLTU di Batang ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada 2020.
  • 20:00 WIB. Waskita - Waskita menerima pembayaran senilai Rp1,9 triliun dari proyek Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.
  • 19:59 WIB. Pelindo II - Pelindo II bersinergi dengan Pelindo III dan IV mengoptimalkan pelayanan jasa kepelabuhan.
  • 19:08 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo pelajari penerapan eSIM di Indonesia.
  • 19:06 WIB. Apple - Teknologi eSIM milik iPhone tak bisa dipakai di Indonesia.
  • 19:04 WIB. Indosat - Jaringan 4G Plus Indosat Ooredoo di Sumut akan meliputi 586 spot baru.
  • 19:01 WIB. Apple - Apple Watch 4 resmi dijual di Indonesia seharga Rp8 juta.
  • 18:57 WIB. Apple - Apple buka blokir Tumblr yang mulai bersih-bersih konten porno.
  • 18:55 WIB. MediaTek - MediaTek rilis Helios P90.
  • 18:53 WIB. Huawei - Huawei P30 Pro bakal pakai layar OLED.

Fahri Akui Sedang Susun Naskah Usulan Angket TKA

Foto Berita Fahri Akui Sedang Susun Naskah Usulan Angket TKA
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dirinya sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing.

Naskah tersebut berisikan kesimpulan sementara bahwa dalam keputusan atau kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ada pelanggaran undang-undang, kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/4/2018).

"Ini yang sedang disusun dan saya mendengar beberapa teman juga siap untuk menandatangani, saya juga siap untuk menandatangani karena terlalu banyak masalah karena kedatangan pekerja kasar ke Indonesia," katanya.

Ia menilai kedatangan pekerja kasar ke Indonesia menyebabkan kecemburuan dari masyarakat Indonesia yang menganggur namun tiba-tiba pemerintah mendatangkan pekerja asing tanpa alasan dan diduga bertentangan dengan UU.

Sebelum Perpres itu dikeluarkan, katanya lagi, orang asing sudah banyak yang datang. Setelah kebijakan itu dikeluarkan, seolah-olah melegalkan, padahal undang-undang telah melarang.

Fahri menilai kebijakan soal TKA itu tidak cukup dengan interpelasi melalui jawaban tertulis, tetapi lebih baik dilakukan investigasi melalui Pansus Angket TKA.

Menurut dia, langkah investigasi melalui Pansus juga memberikan ketenangan kepada publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan Perpres tersebut.

"Gaduh itu misalnya ada pekerja asing asal Cina menghina bendera. Dari beberapa kejadian yang dianggap mengganggu oleh aktivitas pekerja asing," katanya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket DPR tentang TKA karena menduga keputusan pemerintah terkait dengan TKA tersebut telah melanggar UU sehingga level pengawasannya, bukan hanya hak bertanya biasa atau interpelasi.

Kalau hak bertanya, kata dia, adalah hak individual anggota, hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga tetapi karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang. Oleh karena itu, pansus angket diperlukan untuk menginvestigasi kebijakan.

"Dalam interpelasi, dia tidak ada investigasi, kunjungan lapangan, tidak ada pemanggilan, hanya bertanya melalui paripurna dan dijawab melalui paripurna," kata Fahri.

Langkah tersebut, menurut dia, diperlukan karena pengiriman TKA tanpa prosedur itu telah terjadi sebelum dan setelah perpres itu dibuat.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Herry Sudarmanto mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) justru bentuk kepastian hukum untuk sisi pekerja, pemberi kerja, hingga pengawasan.

"Perpres ini justru memberi kejelasan hukum dari sisi pekerja. Kalau dahulu dengan visa bisnis pekerja asing bisa dipindah ke visa kerja, sekarang sejak awal mereka masuk untuk bekerja, ya, harus menggunakan visa kerja tidak bisa lagi hanya pakai visa bisnis," kata Sekjen di Jakarta, Selasa (17-4-2018).

Persyaratan untuk mendapatkan visa kerja, lanjut dia, juga dipertegas. Pemberi kerja harus berbadan hukum, calon TKA harus memiliki ijazah dengan latar belakang pendidikan yang memang sesuai dengan jabatan yang akan diisi di perusahan Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa calon TKA juga harus memiliki sertifikat kompetensi, ditambah perusahaan pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas pelatihan bahasa Indonesia.

Dengan kebijakan terkait syarat keimigrasian tersebut, menurut dia, justru pemerintah ingin mempertegas kepastian hukumnya, baik untuk calon pekerja, pemberi kerja, maupun pemerintah sebagai pengawas.

Tag: Fahri Hamzah, Tenaga Kerja Asing (TKA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00