Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:36 WIB. BTN - BTN akan berikan layanan secara terbatas saat libur panjang cuti bersama pada Lebaran tahun ini.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP kantongi izin dari Kementerian BUMN untuk mengemisi obligasi hingga Rp3 triliun.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP sedang memroses penerbitan PUB II Obligasi 2018 senilai Rp1,5 triliun.
  • 16:35 WIB. PTPP - PTPP telah mengemisi SBP tahap I 2018 dengan jumlah pokok Rp150 miliar.
  • 16:34 WIB. Pefindo - Pefindo terus pantau SNP Finance terkait kasus gagal bayar bunga medium tem notes (MTN).
  • 16:29 WIB. PLN - PLN akan bangun pembangkit dengan total daya 896 MW di Kalsel.
  • 16:28 WIB. BTN -  Per April 2018,  DPK BTN capai sekitar Rp192 triliun, naik sekitar 22%.
  • 16:27 WIB. Asabri - Asabri prediksi nilai klaim akan meningkat di tahun politik seiring dengan tensi politik yang meningkat.
  • 16:27 WIB. Pertamina - Pertamina tambah 37 ribu tabung gas melon untuk Banyumas.
  • 16:26 WIB. Nasional Re - PT Reasuransi Nasional Indonesia bukukan premi bruto senilai Rp5,6 triliun sepanjang 2017, tumbuh 15,1%.
  • 16:25 WIB. BTN - BTN siapkan dana Rp43,6 triliun untuk penuhi kebutuhan uang tunai masyarakat jelang Idul Fitri 1439 H. 
  • 16:01 WIB. Grab - Grab bermitra dengan Maybank luncurkan 'mobile wallet' di Malaysia.
  • 15:59 WIB. Kuba - Kuba identifikasi 110 korban insiden jatuhnya pesawat.
  • 15:57 WIB. China - Jelajahi sisi gelap bulan, China kirim satelit relay Chang'e-4.
  • 15:54 WIB. Trump - Departemen Kehakiman AS selidiki upaya infiltrasi FBI ke kampanye Trump di Pilpres AS 2016.

Fahri Akui Sedang Susun Naskah Usulan Angket TKA

Foto Berita Fahri Akui Sedang Susun Naskah Usulan Angket TKA
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan dirinya sedang menyusun naskah usulan Hak Angket DPR tentang Tenaga Kerja Asing.

Naskah tersebut berisikan kesimpulan sementara bahwa dalam keputusan atau kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ada pelanggaran undang-undang, kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/4/2018).

"Ini yang sedang disusun dan saya mendengar beberapa teman juga siap untuk menandatangani, saya juga siap untuk menandatangani karena terlalu banyak masalah karena kedatangan pekerja kasar ke Indonesia," katanya.

Ia menilai kedatangan pekerja kasar ke Indonesia menyebabkan kecemburuan dari masyarakat Indonesia yang menganggur namun tiba-tiba pemerintah mendatangkan pekerja asing tanpa alasan dan diduga bertentangan dengan UU.

Sebelum Perpres itu dikeluarkan, katanya lagi, orang asing sudah banyak yang datang. Setelah kebijakan itu dikeluarkan, seolah-olah melegalkan, padahal undang-undang telah melarang.

Fahri menilai kebijakan soal TKA itu tidak cukup dengan interpelasi melalui jawaban tertulis, tetapi lebih baik dilakukan investigasi melalui Pansus Angket TKA.

Menurut dia, langkah investigasi melalui Pansus juga memberikan ketenangan kepada publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan Perpres tersebut.

"Gaduh itu misalnya ada pekerja asing asal Cina menghina bendera. Dari beberapa kejadian yang dianggap mengganggu oleh aktivitas pekerja asing," katanya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket DPR tentang TKA karena menduga keputusan pemerintah terkait dengan TKA tersebut telah melanggar UU sehingga level pengawasannya, bukan hanya hak bertanya biasa atau interpelasi.

Kalau hak bertanya, kata dia, adalah hak individual anggota, hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga tetapi karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang. Oleh karena itu, pansus angket diperlukan untuk menginvestigasi kebijakan.

"Dalam interpelasi, dia tidak ada investigasi, kunjungan lapangan, tidak ada pemanggilan, hanya bertanya melalui paripurna dan dijawab melalui paripurna," kata Fahri.

Langkah tersebut, menurut dia, diperlukan karena pengiriman TKA tanpa prosedur itu telah terjadi sebelum dan setelah perpres itu dibuat.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Herry Sudarmanto mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) justru bentuk kepastian hukum untuk sisi pekerja, pemberi kerja, hingga pengawasan.

"Perpres ini justru memberi kejelasan hukum dari sisi pekerja. Kalau dahulu dengan visa bisnis pekerja asing bisa dipindah ke visa kerja, sekarang sejak awal mereka masuk untuk bekerja, ya, harus menggunakan visa kerja tidak bisa lagi hanya pakai visa bisnis," kata Sekjen di Jakarta, Selasa (17-4-2018).

Persyaratan untuk mendapatkan visa kerja, lanjut dia, juga dipertegas. Pemberi kerja harus berbadan hukum, calon TKA harus memiliki ijazah dengan latar belakang pendidikan yang memang sesuai dengan jabatan yang akan diisi di perusahan Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa calon TKA juga harus memiliki sertifikat kompetensi, ditambah perusahaan pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas pelatihan bahasa Indonesia.

Dengan kebijakan terkait syarat keimigrasian tersebut, menurut dia, justru pemerintah ingin mempertegas kepastian hukumnya, baik untuk calon pekerja, pemberi kerja, maupun pemerintah sebagai pengawas.

Tag: Fahri Hamzah, Tenaga Kerja Asing (TKA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01