Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:20 WIB. WIKA - WIKA optimistis target kontrak order book sebesar Rp130 triliun dapat tercapai pada akhir 2018.
  • 22:19 WIB. Mandiri - Bank Mandiri berencana mengembangkan jaringan kantor luar negeri, khususnya di Asia Tenggara.
  • 21:35 WIB. Palestina - Israel robohkan bangunan Palestina di Tepi Barat.
  • 21:34 WIB. Politik - TKN nilai aksi Luhut-Sri Mulyani hanya spontanitas.
  • 21:34 WIB. Australia - Kemlu panggil Dubes Australia soal isu Whatsapp bocor.
  • 21:34 WIB. Politik - Nasdem tolak pemerintah tanggung dana saksi pemilu.
  • 21:34 WIB. Politik - Golkar gelar istighatsah dan peringatan Hari Santri Nasional.
  • 21:33 WIB. Politik - Fahri: Dana saksi dibiayai negara hindari persaingan tidak sehat.
  • 21:33 WIB. Daerah - Kemensos berikan layanan rehabilitasi 14.000 anak Lombok.
  • 21:33 WIB. Megapolitan - Pemprov DKI berupaya rusunawa bisa jadi hak milik.
  • 21:33 WIB. Prancis - Prancis batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi.
  • 21:33 WIB. Daerah - Anak-anak terdampak gempa dapat tabungan Rp2,5 miliar.
  • 21:32 WIB. Nasional - Mentan apresiasi pameran Hari Pangan wujudkan hilirisasi pertanian.
  • 21:32 WIB. TNI - TNI terima kunjungan kehormatan AFWC Bangladesh.
  • 21:32 WIB. Politik - Gerindra: Para menteri harus jaga pemilu berkualitas.

KKP Pacu Diversifikasi Pasar Ekspor Produk Perikanan

Foto Berita KKP Pacu Diversifikasi Pasar Ekspor Produk Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan diversifikasi pasar (negara tujuan ekspor) produk perikanan ke berbagai negara. Pasalnya, perusahaan perikanan terus tumbuh, namun sebagian besar masih bergantung pada pasar Amerika yang kini mulai jenuh.

Uni Eropa pun menjadi target pemasaran produk perikanan Indonesia. Akan tetapi, Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih menemui berbagai hambatan untuk memasuki pasar UE tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan agar dapat memasuki pasar Uni Eropa, perusahaan eksportir harus mengantongi approval number (Nomor Izin Ekspor ke Uni Eropa) yang dikeluarkan langsung oleh otoritas Uni Eropa. Approval number tersebut dapat diberikan kepada perusahaan mana saja yang telah lolos audit dan masuk klasifikasi yang mereka tentukan.

"Saya tegaskan, KKP tidak bisa mengeluarkan izin ekspor ke Eropa. Itu bukan kewenangan kita," tegas Menteri Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Meskipun demikian, Susi mengatakan pemerintah terus mengupayakan tambahan approval number bagi perusahaan Indonesia yang dikoordinasikan dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I). Dari koordinasi tersebut diketahui bahwa memang saat ini kuota ekspor Indonesia ke Uni Eropa dibatasi.

"Kalau mau (kuota ditambah) kita harus membuat perbaikan-perbaikan. Dari Kementerian (KKP) Permen (Peraturan Menteri) yang dibutuhkan, sudah saya buat. Tinggal perusahaan (UPI) itu siap diaudit atau tidak," ujarnya.

Susi juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia yang belum mempunyai approval number untuk memperbaiki kualitasnya dan yang telah punya agar menjaganya dengan baik.

"Saya jadi pengusaha ikan, punya pabrik, punya approval number. Sampai saat ini saya jaga walaupun sudah 15 tahun tidak ekspor. Kenapa pabriknya saya jaga, saya bersihkan? Supaya kalau ada audit setiap tahun perpanjangan kita siap," ungkapnya.

Untuk mendapatkan approval number Uni Eropa, ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi UPI Indonesia. Standar kebersihan, prosedur, dan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Persyaratan Uni Eropa sangat ketat dibanding dengan negara lain sehingga harus memenuhi persyaratan HACCP dengan grade A untuk semua produk, di antaranya untuk produk ikan segar (fresh product), produk perikanan beku (frozen product), ikan kering (dried product), maupun produk kaleng (canned product).

Ketertelusuran (traceability) produk perikanan dari hulu, penanganan saat proses penangkapan atau budi daya, sistem pemberian makan (feeding) bagi budi daya dan penanganan di atas kapal bagi hasil tangkapan, hingga sampai di unit pengolahan harus terjamin.

Tak hanya pengolahan, perusahaan tambak maupun penanganan ikan di atas kapal harus memenuhi persyaratan Uni Eropa dan disertifikasi. Selain hal teknis tersebut, dalam pelaksanaan pengolahan maupun penanganan harus mengantongi sertifikasi untuk memastikan tidak terjadi perbudakan (slavery) dan pelanggaran HAM (Human Right) pada pekerjanya, tidak terjadi pengrusakan lingkungan pada prosesnya, serta memastikan mutu dan keamanan produk untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, para pengusaha perikanan diminta untuk aktif mengupayakan approval number, tak hanya mengandalkan pemerintah.

"Kita (pengusaha perikanan) persiapan, bekerja, meminta, bikin surat, aktif jadi pengusaha. Pemerintah (membantu) memfasilitasi itu. Pemerintah pasti mendukung ekspor. Oleh sebab itu, Peraturan Menteri dibuat agar traceability kita jelas. Lalu, illegal fishing diberantas agar Uni Eropa tidak mengeluarkan yellow card," tambahnya.

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, Perikanan, Ekspor

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94