Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:20 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas domestik Pelindo III naik 8% dengan total 3 juta TEUs.
  • 21:19 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas sepanjang 2018 di pelabuhan yang dikelola Pelindo III naik 8,5%.
  • 20:04 WIB. Joglosemarkerto - Okupansi kereta Joglosemarkerto mencapai 186%.
  • 19:41 WIB. Garuda - Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung London–Denpasar.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - BUMN juga didorong untuk mengoptimalkan kembali pasar modal dalam negeri.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - Kementerian BUMN mengungkapkan rencana capex total seluruh BUMN karya mencapai Rp108 triliun pada 2019.
  • 19:30 WIB. BRI Agro - BRI Agro tercatat menyalurkan KUR selama 2018 senilai Rp33,6 miliar, 23,51% dari target.
  • 19:30 WIB. PLN - Ganjar menekankan agar PLN mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan.
  • 19:29 WIB. PLN - Potensi PLTP Gunung Ungaran direncanakan mampu menghasilkan 55 MW.
  • 19:29 WIB. PLN - PLN akan menggarap pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Ungaran.
  • 19:28 WIB. PEP - Total produksi minyak dan gas Pertamina EP adalah 255 mboepd atau 101% dari target 253 mboepd
  • 19:28 WIB. PEP - Produksi gas Pertamina EP adalah 1.017 mmscfd atau 103% dari target 986 mmscfd.
  • 19:28 WIB. PEP - Produksi minyak PEP pada 2018 adalah 79.690 bopd atau 96% dari target 83.000 bopd.
  • 06:30 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10 dikabarkan beri fitur baru dalam notch.

KKP Pacu Diversifikasi Pasar Ekspor Produk Perikanan

Foto Berita KKP Pacu Diversifikasi Pasar Ekspor Produk Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan diversifikasi pasar (negara tujuan ekspor) produk perikanan ke berbagai negara. Pasalnya, perusahaan perikanan terus tumbuh, namun sebagian besar masih bergantung pada pasar Amerika yang kini mulai jenuh.

Uni Eropa pun menjadi target pemasaran produk perikanan Indonesia. Akan tetapi, Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih menemui berbagai hambatan untuk memasuki pasar UE tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan agar dapat memasuki pasar Uni Eropa, perusahaan eksportir harus mengantongi approval number (Nomor Izin Ekspor ke Uni Eropa) yang dikeluarkan langsung oleh otoritas Uni Eropa. Approval number tersebut dapat diberikan kepada perusahaan mana saja yang telah lolos audit dan masuk klasifikasi yang mereka tentukan.

"Saya tegaskan, KKP tidak bisa mengeluarkan izin ekspor ke Eropa. Itu bukan kewenangan kita," tegas Menteri Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Meskipun demikian, Susi mengatakan pemerintah terus mengupayakan tambahan approval number bagi perusahaan Indonesia yang dikoordinasikan dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I). Dari koordinasi tersebut diketahui bahwa memang saat ini kuota ekspor Indonesia ke Uni Eropa dibatasi.

"Kalau mau (kuota ditambah) kita harus membuat perbaikan-perbaikan. Dari Kementerian (KKP) Permen (Peraturan Menteri) yang dibutuhkan, sudah saya buat. Tinggal perusahaan (UPI) itu siap diaudit atau tidak," ujarnya.

Susi juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia yang belum mempunyai approval number untuk memperbaiki kualitasnya dan yang telah punya agar menjaganya dengan baik.

"Saya jadi pengusaha ikan, punya pabrik, punya approval number. Sampai saat ini saya jaga walaupun sudah 15 tahun tidak ekspor. Kenapa pabriknya saya jaga, saya bersihkan? Supaya kalau ada audit setiap tahun perpanjangan kita siap," ungkapnya.

Untuk mendapatkan approval number Uni Eropa, ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi UPI Indonesia. Standar kebersihan, prosedur, dan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Persyaratan Uni Eropa sangat ketat dibanding dengan negara lain sehingga harus memenuhi persyaratan HACCP dengan grade A untuk semua produk, di antaranya untuk produk ikan segar (fresh product), produk perikanan beku (frozen product), ikan kering (dried product), maupun produk kaleng (canned product).

Ketertelusuran (traceability) produk perikanan dari hulu, penanganan saat proses penangkapan atau budi daya, sistem pemberian makan (feeding) bagi budi daya dan penanganan di atas kapal bagi hasil tangkapan, hingga sampai di unit pengolahan harus terjamin.

Tak hanya pengolahan, perusahaan tambak maupun penanganan ikan di atas kapal harus memenuhi persyaratan Uni Eropa dan disertifikasi. Selain hal teknis tersebut, dalam pelaksanaan pengolahan maupun penanganan harus mengantongi sertifikasi untuk memastikan tidak terjadi perbudakan (slavery) dan pelanggaran HAM (Human Right) pada pekerjanya, tidak terjadi pengrusakan lingkungan pada prosesnya, serta memastikan mutu dan keamanan produk untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, para pengusaha perikanan diminta untuk aktif mengupayakan approval number, tak hanya mengandalkan pemerintah.

"Kita (pengusaha perikanan) persiapan, bekerja, meminta, bikin surat, aktif jadi pengusaha. Pemerintah (membantu) memfasilitasi itu. Pemerintah pasti mendukung ekspor. Oleh sebab itu, Peraturan Menteri dibuat agar traceability kita jelas. Lalu, illegal fishing diberantas agar Uni Eropa tidak mengeluarkan yellow card," tambahnya.

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, Perikanan, Ekspor

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6468.562 17.728 627
2 Agriculture 1647.872 5.750 21
3 Mining 1863.738 -32.436 47
4 Basic Industry and Chemicals 902.800 12.599 71
5 Miscellanous Industry 1405.622 -17.950 46
6 Consumer Goods 2618.712 19.207 51
7 Cons., Property & Real Estate 468.741 3.232 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.740 -1.055 71
9 Finance 1244.267 5.060 91
10 Trade & Service 795.018 0.193 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 382 476 94 24.61
2 OCAP 212 264 52 24.53
3 MLPT 850 1,030 180 21.18
4 DART 272 328 56 20.59
5 MREI 5,800 6,800 1,000 17.24
6 TIRA 260 300 40 15.38
7 PLIN 3,040 3,500 460 15.13
8 APEX 1,215 1,395 180 14.81
9 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
10 SIMA 240 270 30 12.50
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 476 358 -118 -24.79
2 INCF 328 264 -64 -19.51
3 PADI 920 760 -160 -17.39
4 HEXA 3,600 3,100 -500 -13.89
5 SDMU 61 53 -8 -13.11
6 HDTX 146 127 -19 -13.01
7 KIOS 1,790 1,580 -210 -11.73
8 CINT 280 250 -30 -10.71
9 KBLI 340 306 -34 -10.00
10 YPAS 710 645 -65 -9.15
No Code Prev Close Change %
1 HOME 144 142 -2 -1.39
2 ERAA 2,240 2,410 170 7.59
3 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
4 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
5 UNTR 26,850 26,100 -750 -2.79
6 TLKM 4,030 4,000 -30 -0.74
7 BNLI 855 900 45 5.26
8 KPAS 200 185 -15 -7.50
9 ADRO 1,470 1,410 -60 -4.08
10 ESTI 91 89 -2 -2.20