Portal Berita Ekonomi Rabu, 23 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:57 WIB. Siber - University of Greenwich didenda kisaran Rp2,2 miliar oleh Information Commisioner's Office (ICO) karena kebocoran data. 
  • 22:54 WIB. Qualcomm - Tiga ponsel Snapdragon 845 baru bakal sapa Indonesia di kuartal ketiga 2018.
  • 22:51 WIB. Dell EMC - Data center tercepat Dell EMC, PowerMax, tiba di Indonesia.
  • 22:46 WIB. HTC - HTC bocorkan tampang dan harga ponsel flagship terbarunya, U12.
  • 22:37 WIB. Xiaomi - Hadir di Indonesia, Redmi S2 dibanderol di kisaran Rp2,3 juta.
  • 22:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi Mi Max 3 akan diperkenalkan pada Juli 2018.
  • 21:28 WIB. BTN - BTN akan menjaga NIM di level 4,5% sampai 4,9%.
  • 21:28 WIB. Pelindo III - Arus kunjungan kapal di pelabuhan yang dikelola Pelindo III pada QI 2018 capai 14.109 unit, tumbuh 7% YoY.
  • 21:27 WIB. JSMR - JSMR menempatkan 316 unit toilet portable di rest area di jalan tol fungsional.
  • 21:26 WIB. Pelindo III - Pelindo III catat pendapatan usaha Rp2,3 triliun pada Q1 2018, tumbuh 17% secara tahunan.
  • 21:23 WIB. JSMR - Sambut arus mudik dan balik, JSMR tambah kapasitas toilet wanita sebanyak 77 unit di rest area jalan tol.
  • 21:22 WIB. MPOW - Megapower Makmur mencatatkan pendapatan sebesar Rp69,11 miliar sepanjang tahun 2017.
  • 21:22 WIB. MPOW - Megapower Makmur mengakuisisi dua pembangkit listrik mini hidro pada tahun ini.
  • 21:21 WIB. MICE - Multi Indocitra mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp149,7 miliar per kuartal I-2018.
  • 21:20 WIB. MICE - Multi Indocitra menargetkan pertumbuhan pendapatan 20% pada tahun 2018.

KKP Pacu Diversifikasi Pasar Ekspor Produk Perikanan

Foto Berita KKP Pacu Diversifikasi Pasar Ekspor Produk Perikanan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah saat ini tengah mengupayakan diversifikasi pasar (negara tujuan ekspor) produk perikanan ke berbagai negara. Pasalnya, perusahaan perikanan terus tumbuh, namun sebagian besar masih bergantung pada pasar Amerika yang kini mulai jenuh.

Uni Eropa pun menjadi target pemasaran produk perikanan Indonesia. Akan tetapi, Unit Pengolahan Ikan (UPI) masih menemui berbagai hambatan untuk memasuki pasar UE tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan agar dapat memasuki pasar Uni Eropa, perusahaan eksportir harus mengantongi approval number (Nomor Izin Ekspor ke Uni Eropa) yang dikeluarkan langsung oleh otoritas Uni Eropa. Approval number tersebut dapat diberikan kepada perusahaan mana saja yang telah lolos audit dan masuk klasifikasi yang mereka tentukan.

"Saya tegaskan, KKP tidak bisa mengeluarkan izin ekspor ke Eropa. Itu bukan kewenangan kita," tegas Menteri Susi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Meskipun demikian, Susi mengatakan pemerintah terus mengupayakan tambahan approval number bagi perusahaan Indonesia yang dikoordinasikan dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I). Dari koordinasi tersebut diketahui bahwa memang saat ini kuota ekspor Indonesia ke Uni Eropa dibatasi.

"Kalau mau (kuota ditambah) kita harus membuat perbaikan-perbaikan. Dari Kementerian (KKP) Permen (Peraturan Menteri) yang dibutuhkan, sudah saya buat. Tinggal perusahaan (UPI) itu siap diaudit atau tidak," ujarnya.

Susi juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia yang belum mempunyai approval number untuk memperbaiki kualitasnya dan yang telah punya agar menjaganya dengan baik.

"Saya jadi pengusaha ikan, punya pabrik, punya approval number. Sampai saat ini saya jaga walaupun sudah 15 tahun tidak ekspor. Kenapa pabriknya saya jaga, saya bersihkan? Supaya kalau ada audit setiap tahun perpanjangan kita siap," ungkapnya.

Untuk mendapatkan approval number Uni Eropa, ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi UPI Indonesia. Standar kebersihan, prosedur, dan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Persyaratan Uni Eropa sangat ketat dibanding dengan negara lain sehingga harus memenuhi persyaratan HACCP dengan grade A untuk semua produk, di antaranya untuk produk ikan segar (fresh product), produk perikanan beku (frozen product), ikan kering (dried product), maupun produk kaleng (canned product).

Ketertelusuran (traceability) produk perikanan dari hulu, penanganan saat proses penangkapan atau budi daya, sistem pemberian makan (feeding) bagi budi daya dan penanganan di atas kapal bagi hasil tangkapan, hingga sampai di unit pengolahan harus terjamin.

Tak hanya pengolahan, perusahaan tambak maupun penanganan ikan di atas kapal harus memenuhi persyaratan Uni Eropa dan disertifikasi. Selain hal teknis tersebut, dalam pelaksanaan pengolahan maupun penanganan harus mengantongi sertifikasi untuk memastikan tidak terjadi perbudakan (slavery) dan pelanggaran HAM (Human Right) pada pekerjanya, tidak terjadi pengrusakan lingkungan pada prosesnya, serta memastikan mutu dan keamanan produk untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu, para pengusaha perikanan diminta untuk aktif mengupayakan approval number, tak hanya mengandalkan pemerintah.

"Kita (pengusaha perikanan) persiapan, bekerja, meminta, bikin surat, aktif jadi pengusaha. Pemerintah (membantu) memfasilitasi itu. Pemerintah pasti mendukung ekspor. Oleh sebab itu, Peraturan Menteri dibuat agar traceability kita jelas. Lalu, illegal fishing diberantas agar Uni Eropa tidak mengeluarkan yellow card," tambahnya.

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, Perikanan, Ekspor

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5751.119 17.265 581
2 Agriculture 1536.973 -7.060 19
3 Mining 1886.748 -21.649 44
4 Basic Industry and Chemicals 765.298 7.655 69
5 Miscellanous Industry 1214.366 59.135 44
6 Consumer Goods 2364.710 1.726 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.724 0.634 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.091 8.563 64
9 Finance 995.694 -3.806 92
10 Trade & Service 895.661 0.743 139
No Code Prev Close Change %
1 MITI 101 136 35 34.65
2 ETWA 74 99 25 33.78
3 LPIN 910 1,100 190 20.88
4 FORZ 416 500 84 20.19
5 FREN 110 132 22 20.00
6 UNIT 270 318 48 17.78
7 HOME 88 100 12 13.64
8 TMAS 960 1,060 100 10.42
9 KONI 252 278 26 10.32
10 BGTG 93 102 9 9.68
No Code Prev Close Change %
1 SAFE 260 210 -50 -19.23
2 SKYB 496 420 -76 -15.32
3 INCF 166 144 -22 -13.25
4 GOLD 486 436 -50 -10.29
5 PJAA 1,400 1,260 -140 -10.00
6 GDYR 1,995 1,800 -195 -9.77
7 LPLI 185 168 -17 -9.19
8 MDIA 238 220 -18 -7.56
9 ASJT 340 316 -24 -7.06
10 SQMI 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,760 2,720 -40 -1.45
2 IKAI 446 420 -26 -5.83
3 FREN 110 132 22 20.00
4 WOOD 545 530 -15 -2.75
5 KREN 655 670 15 2.29
6 ASII 6,525 6,950 425 6.51
7 BMTR 540 545 5 0.93
8 PTBA 3,830 3,790 -40 -1.04
9 MITI 101 136 35 34.65
10 BBNI 7,300 7,125 -175 -2.40