Portal Berita Ekonomi Kamis, 16 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:40 WIB. Pertamina - Pertamina akan mengadakan touring sejauh 479,1 km di Medan.
  • 11:35 WIB. Harga - Harga daging di Batang capai Rp120.000/kilogram.
  • 11:33 WIB. Pertamina - Pertamina Pernah Ekspor LPG 1,95 Juta Ton Ke Jepang.
  • 11:34 WIB. Budidaya - KKP & WWF fokus mendorong pengelolaan sumber daya budidaya udang windu.
  • 11:32 WIB. UKM - Keripik brownies buatan UKM Solo perluas pasar.
  • 11:31 WIB. UMKM - Jokowi: pemerintah fokus pada UMKM dan masyarakat terbawah.
  • 10:45 WIB. ASDP - ASDP Indonesia: KMP Bandeng diperkirakan tenggelam di sekitar perairan Pulau Loloda Utara, Barat Pulau Halmahera.
  • 10:07 WIB. Sidang Tahunan MPR - Menteri Rini menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2018.
  • 10:02 WIB. Mandiri - Hery Gunardi: per akhir Juli 2018, frekuensi transaksi e-money mencapai 703,4 juta kali.
  • 09:43 WIB. Telkomsel - Menperin dan Menkominfo meresmikan Telkomsel 5G Experience Center.
  • 09:33 WIB. United States - Turki menyatakan siap untuk mendiskusikan masalah dengan AS tanpa adanya ancaman.
  • 09:31 WIB. NAFTA - Meksiko tidak yakin bisa menyelesaikan pembicaraan NAFTA dengan AS pada bulan Agustus.
  • 09:30 WIB. Google - Google menyediakan data tentang periklanan politik AS.
  • 09:29 WIB. Tarif Impor - Trump mengatakan tarif bajanya akan menyelamatkan industri AS.
  • 09:27 WIB. Qatar - Otoritas Qatar tawarkan bantuan kepada Turki dalam menghadapi sanksi AS.

Pelaku Fintech Harap Regulator Permudah Izin Operasi

Foto Berita Pelaku Fintech Harap Regulator Permudah Izin Operasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pelaku industri keuangan berbasis digital (financial technology/fintech) yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) berharap regulator dapat mempermudah proses pendaftaran dan perizinan operasional.

Adapun pendaftaran dan perizinan fintech sendiri terbagi dua. Untuk fintech berbasis pinjam-meminjam atau Peer to Peer (P2P) Lending berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI) adalah fintech yang terkait sistem pembayaran.

Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia M. Ajisatria Sulaeman mengatakan saat ini sudah ada 30 anggota asosiasi yang sedang dalam proses mendaftarkan perusahaannya ke BI.

"Peraturan di Bank Indonesia sendiri cukup banyak, tidak hanya tekfin dan regulatory sandbox, tetapi payment gateway, uang elektronik, dompet elektronik, dan transfer dana. Ada lebih dari 30 anggota kami yang sedang mendaftar untuk mendapatkan izin tersebut," kata Ajisatria di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Ajisatria mengungkapkan, pengurusan perizinan bukan tanpa batu sandungan. Banyak kendala yang dihadapi perusahaan fintech saat hendak mengurus pendaftaran untuk memperoleh izin operasi.

"Kendala utama pengurusan izin di BI adalah mekanisme mereka yang PRE audit. Artinya, seluruh dokumen dan sistem harus sudah siap sebelum memohon izin," ujarnya.

Hal ini berbeda dengan OJK di mana pelaku fintech P2P lending diperbolehkan untuk mendaftar dan beroperasi dengan dokumen-dokumen awal, lalu diberikan waktu satu tahun untuk melengkapi dokumen SOP, memperbaiki sistem, dan merampungkan audit. "Jadi, kalau di OJK, mekanismenya POST audit," terangnya.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakaan saat ini baru segelintir perusahaan fintech yang telah terdaftar.

"Jadi, ada 44 yang terdfatar di OJK kalau enggak salah. Tapi, 'kan dari segi jumlah fintech lebih dari 180 perusahaan. Artinya, belum ada setengahnya yang terdaftar ke dalam OJK," kata Bhima.

Bhima mengungkapkan, para pelaku industri fintech kebanyakan mengeluhkan soal rumitnya birokrasi.

"Ada beberapa keluahan dari teman-teman di fintech, salah satunya sih ada perizinian yang cukup rumit dalam hal pendaftaran. Jadi, mereka mengurus perizinannya tuh makan waktu dan makan biaya," ucapnya.

Bhima mengatakan, ada sekitar 14 kementerian dan lembaga (K/L) yang memegang andil dalam proses regulasi fintech. Perusahaan harus mengurus administrasi di 14 K/L tersebut.

"Bayangkan, ada 14 K/L. Jadi, kayak pendaftaran untuk sistem pembayarannya ke BI, untuk pembayaran pinjam-meminjam ke OJK. Nanti untuk pendaftaran soal aplikasinya di Kemenkominfo, izin lain-lainnya ada di Kementerian Perdagangan dan segala macam. Jadi, 14 K/L itu aturan tentang fintech-nya tumpang tindih," tuturnya.

Bhima menyayangkan regulator yang terkesan lamban mengelola fintech di Tanah Air. Padahal, kemajuan teknologi semakin hari semakin berjalan cepat dan tidak terbendung.

"Sedangkan perubahan teknologinya begitu cepat. Jadi, kalau saya daftar hari ini, setahun baru selesaikan? Padahal, teknologinya sudah berubah, (begitu dapat izin) saya sudah harus daftarin teknologi yang terbaru lagi. Nah, itu yang membuat birokrasinya menjadi penghambat fintech untuk mendaftar," ungkapnya.

Selain itu, proses pendaftaran juga memakan dana yang tidak sedikit. Hal ini karena pendaftaran memerlukan beberapa proses yang melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pengecekan sistem kemanan.

"Mengecek soal kemanan sistem itu biasanya pakai pihak ketiga. Jadi, untuk startup yang modalnya masih kecil mendaftarkam fintech itu butuh biaya yang cukup mahal karena ada uji sistem biar enggak bisa di-hack sistemnya, keamanan data nasabah dan segala macam. Nah, itu yang jadi hambatan, birokrasi dan mahalnya perizinan," tutur Bhima.

Bhima mengatakan, seharusnya BI dan OJK tidak mengedepankan ego sektoral dalam mengelola perizinan fintech. Ia menyarankan, seharusnya BI bersama OJK berjalan bersama dan membuat perizinan fintech menjadi hanya satu pintu. Hal itu bisa mengharmonisasikan seluruh aturan mengenai fintech yang selama ini masih tumpang tindih.

"Karena masalahnya itu belum ada satu pintu perizinan. Belum ada single window policy. Jadi, BI juga punya kewenangan, OJK juga punya kewenangan, masih ada ego sektoral di situ. Jadi, proses perizinannya makan waktu lama," katanya.

Menurut Bhima, akan lebih baik jika BI bersama OJK membentuk satgas khusus untuk mengurus pendaftaran fintech.

"Harusnya memang dibentuk single window policy atau perizinan terpadu satu pintu. Jadi, antara BI dan OJK membentuk satgas khusus fintech. Jadi, pendaftarannya satu pintu. Itu di Thailand seperti itu, kemudian di Australia seperti itu juga. Makanya, perkembangan fintech di sana cukup pesat karena perizinannnya hanya dalam satu pintu tadi," tambahnya.

Selain itu, Bhima memandang BI dan OJK ada kecenderungan untuk menghentikan operasional (suspensi) fintech. Padahal, akan lebih baik jika fintech dibiarkan berjalan selama proses.

"Jadi, banyak banget fintech yang udah mau daftar nih, tapi kan harusnya opersionalnya bisa jalan dululah, tiba-tiba di-suspend, dihentikan sementara operasinya kayak waktu itu ada Tokopedia, ada GrabPay. Pendekatannya, OJK dan BI ke arah melarang dulu dibandingkan merangkul. Makanya, enggak banyak fintech yang terdaftar dalam sistem," tutupnya.

Tag: Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Ajisatria Suleiman, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financial Technology (FinTech), Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Amartha

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5816.590 46.717 598
2 Agriculture 1592.077 88.033 19
3 Mining 1997.378 23.635 46
4 Basic Industry and Chemicals 774.066 4.001 70
5 Miscellanous Industry 1202.898 18.374 45
6 Consumer Goods 2314.885 9.200 46
7 Cons., Property & Real Estate 437.652 -1.224 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.194 17.287 70
9 Finance 1058.652 8.733 91
10 Trade & Service 833.087 1.148 144
No Code Prev Close Change %
1 LSIP 1,180 1,325 145 12.29
2 AALI 11,900 13,300 1,400 11.76
3 BWPT 214 238 24 11.21
4 LPIN 980 1,085 105 10.71
5 IKAI 164 180 16 9.76
6 JIHD 450 490 40 8.89
7 NICK 125 135 10 8.00
8 GZCO 65 70 5 7.69
9 MIKA 1,790 1,925 135 7.54
10 EXCL 2,730 2,920 190 6.96
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 890 700 -190 -21.35
2 IDPR 770 700 -70 -9.09
3 GMFI 228 210 -18 -7.89
4 ASBI 314 290 -24 -7.64
5 PANS 1,680 1,555 -125 -7.44
6 ACES 1,370 1,275 -95 -6.93
7 RELI 270 252 -18 -6.67
8 TIRA 136 127 -9 -6.62
9 BIPP 79 74 -5 -6.33
10 PSDN 298 280 -18 -6.04
No Code Prev Close Change %
1 PTBA 4,160 4,030 -130 -3.12
2 BBRI 3,130 3,210 80 2.56
3 TKIM 14,750 13,975 -775 -5.25
4 KREN 725 770 45 6.21
5 TLKM 3,350 3,430 80 2.39
6 BBNI 7,300 7,375 75 1.03
7 PGAS 1,815 1,840 25 1.38
8 ASII 6,825 6,975 150 2.20
9 UNTR 34,050 34,000 -50 -0.15
10 ERAA 2,730 2,650 -80 -2.93