Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:00 WIB. Iran - AS ancam jatuhkan sanksi terbesar dalam sejarah pada Iran.
  • 08:59 WIB. Inggris - Inggris: penyelidikan publik atas kebakaran Grenfell dimulai.
  • 08:57 WIB. Venezuela - AS jatuhkan sanksi baru ke Venezuela usai kemenangan Maduro.
  • 08:56 WIB. Yerusalem - Palestina kutuk relokasi kedutaan Paraguay ke Yerusalem.
  • 08:56 WIB. Sri Lanka - Hujan lebat di Sri Lanka renggut 5 korban jiwa.
  • 08:55 WIB. CIA - Gina Haspel mulai bertugas sebagai Direktur CIA.
  • 08:51 WIB. HELI - Jaya Trishindo menargetkan laba bersih tumbuh sekitar 15% pada tahun ini.
  • 08:50 WIB. HELI - Jaya Trishindo menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 20% menjadi Rp170 miliar pada 2018.
  • 08:50 WIB. HELI - Jaya Trishindo mencatat laba bersih merosot 87,30% menjadi Rp264,33 juta sepanjang kuartal pertama tahun ini.
  • 08:48 WIB. MDKA - Merdeka Copper Gold menyiapkan anggaran belanja modal sekitar US$90 juta pada 2018.
  • 08:47 WIB. MDKA - Merdeka Copper Gold mematok pertumbuhan pendapatan sebesar 30% menjadi US$167,7 juta pada 2018.
  • 08:46 WIB. MDKA - Merdeka Copper Gold mencetak laba bersih sebesar US$25,1 juta pada tiga bulan pertama tahun ini.
  • 08:46 WIB. MDKA - Merdeka Copper Gold membukukan pendapatan bersih senilai US$71 juta per Maret 2018.
  • 08:45 WIB. MDKA - Merdeka Copper Gold mencatat produksi emas sebanyak 28.661 ounce dan perak 19.272 ounce pada kuartal I-2018.
  • 08:44 WIB. MDKA - Merdeka Copper Gold mematok produksi emas sebesar 155.000-170.000 ounce pada tahun ini.

Pelaku Fintech Harap Regulator Permudah Izin Operasi

Foto Berita Pelaku Fintech Harap Regulator Permudah Izin Operasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pelaku industri keuangan berbasis digital (financial technology/fintech) yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) berharap regulator dapat mempermudah proses pendaftaran dan perizinan operasional.

Adapun pendaftaran dan perizinan fintech sendiri terbagi dua. Untuk fintech berbasis pinjam-meminjam atau Peer to Peer (P2P) Lending berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI) adalah fintech yang terkait sistem pembayaran.

Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia M. Ajisatria Sulaeman mengatakan saat ini sudah ada 30 anggota asosiasi yang sedang dalam proses mendaftarkan perusahaannya ke BI.

"Peraturan di Bank Indonesia sendiri cukup banyak, tidak hanya tekfin dan regulatory sandbox, tetapi payment gateway, uang elektronik, dompet elektronik, dan transfer dana. Ada lebih dari 30 anggota kami yang sedang mendaftar untuk mendapatkan izin tersebut," kata Ajisatria di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Ajisatria mengungkapkan, pengurusan perizinan bukan tanpa batu sandungan. Banyak kendala yang dihadapi perusahaan fintech saat hendak mengurus pendaftaran untuk memperoleh izin operasi.

"Kendala utama pengurusan izin di BI adalah mekanisme mereka yang PRE audit. Artinya, seluruh dokumen dan sistem harus sudah siap sebelum memohon izin," ujarnya.

Hal ini berbeda dengan OJK di mana pelaku fintech P2P lending diperbolehkan untuk mendaftar dan beroperasi dengan dokumen-dokumen awal, lalu diberikan waktu satu tahun untuk melengkapi dokumen SOP, memperbaiki sistem, dan merampungkan audit. "Jadi, kalau di OJK, mekanismenya POST audit," terangnya.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakaan saat ini baru segelintir perusahaan fintech yang telah terdaftar.

"Jadi, ada 44 yang terdfatar di OJK kalau enggak salah. Tapi, 'kan dari segi jumlah fintech lebih dari 180 perusahaan. Artinya, belum ada setengahnya yang terdaftar ke dalam OJK," kata Bhima.

Bhima mengungkapkan, para pelaku industri fintech kebanyakan mengeluhkan soal rumitnya birokrasi.

"Ada beberapa keluahan dari teman-teman di fintech, salah satunya sih ada perizinian yang cukup rumit dalam hal pendaftaran. Jadi, mereka mengurus perizinannya tuh makan waktu dan makan biaya," ucapnya.

Bhima mengatakan, ada sekitar 14 kementerian dan lembaga (K/L) yang memegang andil dalam proses regulasi fintech. Perusahaan harus mengurus administrasi di 14 K/L tersebut.

"Bayangkan, ada 14 K/L. Jadi, kayak pendaftaran untuk sistem pembayarannya ke BI, untuk pembayaran pinjam-meminjam ke OJK. Nanti untuk pendaftaran soal aplikasinya di Kemenkominfo, izin lain-lainnya ada di Kementerian Perdagangan dan segala macam. Jadi, 14 K/L itu aturan tentang fintech-nya tumpang tindih," tuturnya.

Bhima menyayangkan regulator yang terkesan lamban mengelola fintech di Tanah Air. Padahal, kemajuan teknologi semakin hari semakin berjalan cepat dan tidak terbendung.

"Sedangkan perubahan teknologinya begitu cepat. Jadi, kalau saya daftar hari ini, setahun baru selesaikan? Padahal, teknologinya sudah berubah, (begitu dapat izin) saya sudah harus daftarin teknologi yang terbaru lagi. Nah, itu yang membuat birokrasinya menjadi penghambat fintech untuk mendaftar," ungkapnya.

Selain itu, proses pendaftaran juga memakan dana yang tidak sedikit. Hal ini karena pendaftaran memerlukan beberapa proses yang melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pengecekan sistem kemanan.

"Mengecek soal kemanan sistem itu biasanya pakai pihak ketiga. Jadi, untuk startup yang modalnya masih kecil mendaftarkam fintech itu butuh biaya yang cukup mahal karena ada uji sistem biar enggak bisa di-hack sistemnya, keamanan data nasabah dan segala macam. Nah, itu yang jadi hambatan, birokrasi dan mahalnya perizinan," tutur Bhima.

Bhima mengatakan, seharusnya BI dan OJK tidak mengedepankan ego sektoral dalam mengelola perizinan fintech. Ia menyarankan, seharusnya BI bersama OJK berjalan bersama dan membuat perizinan fintech menjadi hanya satu pintu. Hal itu bisa mengharmonisasikan seluruh aturan mengenai fintech yang selama ini masih tumpang tindih.

"Karena masalahnya itu belum ada satu pintu perizinan. Belum ada single window policy. Jadi, BI juga punya kewenangan, OJK juga punya kewenangan, masih ada ego sektoral di situ. Jadi, proses perizinannya makan waktu lama," katanya.

Menurut Bhima, akan lebih baik jika BI bersama OJK membentuk satgas khusus untuk mengurus pendaftaran fintech.

"Harusnya memang dibentuk single window policy atau perizinan terpadu satu pintu. Jadi, antara BI dan OJK membentuk satgas khusus fintech. Jadi, pendaftarannya satu pintu. Itu di Thailand seperti itu, kemudian di Australia seperti itu juga. Makanya, perkembangan fintech di sana cukup pesat karena perizinannnya hanya dalam satu pintu tadi," tambahnya.

Selain itu, Bhima memandang BI dan OJK ada kecenderungan untuk menghentikan operasional (suspensi) fintech. Padahal, akan lebih baik jika fintech dibiarkan berjalan selama proses.

"Jadi, banyak banget fintech yang udah mau daftar nih, tapi kan harusnya opersionalnya bisa jalan dululah, tiba-tiba di-suspend, dihentikan sementara operasinya kayak waktu itu ada Tokopedia, ada GrabPay. Pendekatannya, OJK dan BI ke arah melarang dulu dibandingkan merangkul. Makanya, enggak banyak fintech yang terdaftar dalam sistem," tutupnya.

Tag: Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Ajisatria Suleiman, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Financial Technology (FinTech), Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Amartha

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5733.854 -49.456 581
2 Agriculture 1544.033 34.109 19
3 Mining 1908.397 21.577 44
4 Basic Industry and Chemicals 757.643 -4.711 69
5 Miscellanous Industry 1155.231 2.164 44
6 Consumer Goods 2362.984 -16.826 45
7 Cons., Property & Real Estate 447.090 -2.643 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 985.528 -14.959 64
9 Finance 999.500 -19.108 92
10 Trade & Service 894.918 -2.039 139
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 334 416 82 24.55
2 MITI 84 101 17 20.24
3 WOOD 462 545 83 17.97
4 GOLD 412 486 74 17.96
5 DEFI 940 1,100 160 17.02
6 TRIL 77 89 12 15.58
7 BUKK 1,550 1,700 150 9.68
8 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
9 BIMA 76 83 7 9.21
10 ALMI 292 318 26 8.90
No Code Prev Close Change %
1 KONI 308 252 -56 -18.18
2 ETWA 88 74 -14 -15.91
3 UNIT 320 270 -50 -15.62
4 IKAI 505 446 -59 -11.68
5 LPIN 1,015 910 -105 -10.34
6 ESSA 276 250 -26 -9.42
7 GOLL 82 76 -6 -7.32
8 APLI 107 100 -7 -6.54
9 BPFI 535 500 -35 -6.54
10 TOBA 2,330 2,180 -150 -6.44
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,940 2,760 -180 -6.12
2 WOOD 462 545 83 17.97
3 BMTR 540 540 0 0.00
4 ERAA 2,150 2,350 200 9.30
5 ADRO 1,905 1,950 45 2.36
6 KREN 660 655 -5 -0.76
7 PTBA 3,690 3,830 140 3.79
8 BMRI 6,800 6,675 -125 -1.84
9 PGAS 1,980 1,935 -45 -2.27
10 TLKM 3,490 3,420 -70 -2.01