Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:57 WIB. AP II - AP II menambah area Airports Digital Lounge di Bandara Soekarno-Hatta.
  • 22:56 WIB. WIKA - Tak hanya konstruksi, WIKA juga akan fokus mengembangkan beberapa bisnis properti.
  • 22:55 WIB. Mandiri - Mandiri akan mempertahankan CASA.
  • 22:54 WIB. Mandiri - NIM Mandiri pada kuartal III-2018 tercatat sebesar 5,76%, yakni lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,86%.
  • 22:52 WIB. JSMR - Jasa Marga memastikan tol Semarang-Batang akan beroperasi pada Desember 2018 mendatang.
  • 22:51 WIB. BNI - BNI mengembangkan sistem pembayaran non-tunai berbasis QR code melalui aplikasi yap!.
  • 22:49 WIB. PP - PT PP memperoleh proyek Pertamina Warehouse senilai Rp933,1 miliar.
  • 22:49 WIB. PP - PT PP mengantongi total kontrak baru sepanjang Januari-September 2018 sebesar Rp32,45 triliun.
  • 22:05 WIB. Jasa Raharja - Laba Jasa Raharja tahun ini bakal mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
  • 22:01 WIB. BNI - BNI dan Traveloka akan mengadakan travel fair pada akhir Oktober 2018.
  • 21:40 WIB. Hukum - Kekayaan bupati Bekasi Dalam setahun naik Rp9,3 miliar.
  • 21:39 WIB. Hukum - Polri: Kaca film antipeluru Gedung DPR perlu dikaji.
  • 21:39 WIB. Olahraga - Kemenpora: Event esports internasional di Indonesia masih terbatas.
  • 21:39 WIB. Politik - Ma'ruf Amin bicara Islam moderat di Singapura.
  • 21:39 WIB. Hukum - KPAI: Video pramuka ganti presiden eksploitasi anak.

DPR: Kebijakan Pemerintah Terkait Bawang Putih Harus Untungkan Rakyat

Foto Berita DPR: Kebijakan Pemerintah Terkait Bawang Putih Harus Untungkan Rakyat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai kebijakan yang diambil pemerintah terkait bawang putih harus berpihak kepada rakyat, salah satunya dengan langkah pemerintah menyediakan lahan dan bibit bawang putih bagi petani lokal.

"Kami meminta pemerintah menyediakan lahan dan bibit bawang putih, hal itu menjadi kewajiban pemerintah," kata Viva Yoga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Bawang Putih, dan para importir bawang putih.

Viva Yoga menjelaskan Kementerian Pertanian membuat Permentan No. 16 tahun 2016 yang mewajibkan para importir bawang putih diwajibkan melakukan pengembangan penanaman bawang putih dalam negeri dengan ketentuan bisa menghasilkan 5 persen dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per-tahun.

Menurut dia, apabila para importir tidak bisa memenuhi hal itu, maka sudah sepantasnya tidak diberikan RIPH.

"Apa yang diwajibkan pada importir menanam 5 persen kuota itu pemerintah harus mempermudah penyediaan sarana dan prasarana. Kalau ada importir yang memenuhi kewajiban nanti jangan diloloskan RIPH," ujarnya.

Dalam RDP itu, perwakilan Importir bawang putih, Purwani Mengeluhkan kebijakan Kementan yang mewajibkan semua importir menanam bawang putih, 5 persen dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun.

Purwani mengatakan, keluhannya itu bukan soal kewajiban penanaman bawang itu yang menjadi masalah namun tidak adanya lahan untuk ditanami bawang putih.

"Akan terjadi kanibalisme lahan, artinya lahan yang produktif diganti menjadi bawang putih, nah sesuai dengan Permentan yang baru 38 tahun 2018 pasal 33 ayat 1 itu semua dianjurkan lahan baru, untuk ditanam. Tapi lahan baru kondisi alam di Indonesia ini susah," ujar Purwani.

Ia mengungkapkan pihaknnya sudah pernah menanam bawang namun kendala utama adalah tidak adanya lahan untuk ditanami.

Dia mencontohkan di daerah Bondowoso, Jawa Timur, dirinya mengirim bibit bawang putih 8 ton ditanam hanya 8 hektar namun sisanya tidak ditanam sampai bibitnya kempes.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bawang Putih

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Yusuf Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74