Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:01 WIB. Spotify - Pengguna aktif bulanan Spotify tembus 200 juta.
  • 22:00 WIB. Xiaomi - Xiaomi anggarkan Rp20 triliun demi AI dan IoT.
  • 21:58 WIB. Samsung - Selama 2018, situs Samsung dikunjungi 60 juta orang.
  • 21:58 WIB. Samsung - Luncurkan situs penjualan online, Samsung Indonesia punya rencana jalani O2O.
  • 21:55 WIB. Go-Pay - Go-Pay bisa dipakai untuk bayar perpanjang SIM dan SKCK.
  • 21:53 WIB. Facebook - Facebook investasi Rp4,2 triliun dalam bisnis berita lokal AS.
  • 19:24 WIB. LRT - INKA perkirakan LRT Otonom bisa diterapkan dalam 1,5 tahun.
  • 19:22 WIB. Mercedes - Mercedes-Benz berusaha jadi anggota Gaikindo lagi.
  • 19:22 WIB. Jokowi - Jokowi matangkan Perpres kendaraan motor listrik.
  • 19:21 WIB. Samsung - Samsung beri tanda luncurkan ponsel lipat 20 Februari.
  • 19:20 WIB. Microsoft - Microsoft bersiap akhiri Windows 7.
  • 19:19 WIB. Apple - Apple sebut Qualcomm enggan pasok cip untuk iPhone.

DPR: Kebijakan Pemerintah Terkait Bawang Putih Harus Untungkan Rakyat

Foto Berita DPR: Kebijakan Pemerintah Terkait Bawang Putih Harus Untungkan Rakyat
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai kebijakan yang diambil pemerintah terkait bawang putih harus berpihak kepada rakyat, salah satunya dengan langkah pemerintah menyediakan lahan dan bibit bawang putih bagi petani lokal.

"Kami meminta pemerintah menyediakan lahan dan bibit bawang putih, hal itu menjadi kewajiban pemerintah," kata Viva Yoga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Bawang Putih, dan para importir bawang putih.

Viva Yoga menjelaskan Kementerian Pertanian membuat Permentan No. 16 tahun 2016 yang mewajibkan para importir bawang putih diwajibkan melakukan pengembangan penanaman bawang putih dalam negeri dengan ketentuan bisa menghasilkan 5 persen dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per-tahun.

Menurut dia, apabila para importir tidak bisa memenuhi hal itu, maka sudah sepantasnya tidak diberikan RIPH.

"Apa yang diwajibkan pada importir menanam 5 persen kuota itu pemerintah harus mempermudah penyediaan sarana dan prasarana. Kalau ada importir yang memenuhi kewajiban nanti jangan diloloskan RIPH," ujarnya.

Dalam RDP itu, perwakilan Importir bawang putih, Purwani Mengeluhkan kebijakan Kementan yang mewajibkan semua importir menanam bawang putih, 5 persen dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun.

Purwani mengatakan, keluhannya itu bukan soal kewajiban penanaman bawang itu yang menjadi masalah namun tidak adanya lahan untuk ditanami bawang putih.

"Akan terjadi kanibalisme lahan, artinya lahan yang produktif diganti menjadi bawang putih, nah sesuai dengan Permentan yang baru 38 tahun 2018 pasal 33 ayat 1 itu semua dianjurkan lahan baru, untuk ditanam. Tapi lahan baru kondisi alam di Indonesia ini susah," ujar Purwani.

Ia mengungkapkan pihaknnya sudah pernah menanam bawang namun kendala utama adalah tidak adanya lahan untuk ditanami.

Dia mencontohkan di daerah Bondowoso, Jawa Timur, dirinya mengirim bibit bawang putih 8 ton ditanam hanya 8 hektar namun sisanya tidak ditanam sampai bibitnya kempes.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bawang Putih

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Yusuf Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26