Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Harusnya pengamanan diberikan ke capres-cawapres dapat dikurangi.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Pengamanan 37 personel Polri diberikan kepada capres-cawapres terlalu berlebihan.
  • 11:53 WIB. BNI - BNI mensosialisasikan penurunan batas pengajuan minimum transaksi FX swap lindung nilai.
  • 11:52 WIB. PLN - Anggaran untuk program lisdes tahun depan dari semula dianggarkan sebesar Rp8,5 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - IKP dapat memberikan gambaran wilayah yang potensi rawan kecurangan.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - Menjadi perhatian di Pemilu yakni politik uang dan netralitas PNS.
  • 11:51 WIB. PLN - PMN untuk PLN tahun depan hanya sebesar Rp6,5 triliun.
  • 11:48 WIB. MUF - Mandiri Utama Finance salurkan pembiayaan Rp5,01 triliun hingga Agustus 2018.
  • 11:46 WIB. PEP - PEP Asset 5, melaksanakan MWT ke area PEP Asset 5 Tarakan Field di Sembakung.
  • 06:00 WIB. BNI - BNI berupaya menahan tren penurunan net interest margin.

Bamsoet Minta Ombudsman Klarifikasi Soal Temuan Banyaknya TKA

Foto Berita Bamsoet Minta Ombudsman Klarifikasi Soal Temuan Banyaknya TKA
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Ombudsman menjelaskan secara terbuka kepada publik atas temuannya yang menyebutkan bahwa setiap hari 70 persen penerbangan menuju Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara berisi tenaga kerja asing (TKA) ilegal.

"Saya minta kepada Ombudsman jika memiliki data, agar dibuka dan diserahkan kepada Komisi IX dan Komisi III DPR agar dapat segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapat penjelasan dan klarifikasi serta mendapatkan solusi permanen terkait penanganan TKA," kata Bambang di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Dia mengatakan kalau data yang diungkapkan Ombudsman itu benar maka itu sangat mengejutkan lembaga tersebut harus mampu membuktikannya. Bambang tidak menutup mata bahwa masih ditemukan TKA ilegal dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia namun jumlahnya tidak banyak dan sudah ditindak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi maupun aparat hukum lainnya.

"Keberadaan TKA ilegal tidak hanya dihadapi Indonesia namun berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa. Kita tidak perlu khawatir karena saya yakin Ditjen Imigrasi sudah bekerja profesional, aparat dan perangkat hukum kita juga sangat tegas menindaknya," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu tidak sepakat jika keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dianggap sebagai penyebab banyaknya TKA ilegal ke Indonesia. Dia mengatakan berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, izin kerja bagi TKA dari berbagai negara yang masih berlaku hingga akhir 2017 sekitar 85.974 pekerja, setahun sebelumnya sebanyak 80.375, dan tahun 2015 sebanyak 77.149 pekerja.

"Jumlah itu relatif kecil dibandingkan pengiriman tenaga kerja kita ke berbagai negara lain seperti pekerja kita di Hong Kong ada 160 ribu pekerja, di Malaysia ada 2,3 juta pekerja. Data Bank Dunia ada sekitar 9 juta WNI yang juga menjadi TKA di berbagai negara lain," katanya.

Bambang menilai keberadaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak perlu dikhawatirkan maupun dipolitisasi sedemian rupa karena kebijakan itu justru memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Dia meyakini Perpres tersebut sama sekali tidak menghilangkan syarat kualitatif dalam memberikan perijinan terhadap TKA karena kebijakan itu hanya menyederhanakan birokrasi perizinan agar bisa cepat dan tepat tanpa mengabaikan prinsip penggunaan TKA yang selektif.

"Sehingga prosesnya tidak berlarut-larut. Kalau birokrasinya bisa cepat, kenapa harus diperlambat," ujarnya.

Dia menegaskan kita patut berbangga karena selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya sudah menciptakan 8.460.000 lapangan kerja baru bagi bangsa Indonesia. Capaian itu menurut dia di tengah berbagai kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil, namun pertumbuhan ekonomi kita selalu baik dibandingkan dengan negara lain bahkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah mencapai 1 triliun dolar AS.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan maladministrasi pada proses masuknya TKA selama tahun 2017 dan alasan utama yang menyebabkan animo TKA ilegal masuk Indonesia lantaran perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Melalui peraturan tersebut, yang awalnya mensyaratkan TKA harus bisa berbahasa Indonesia sekarang dihapuskan.

"Penghapusan syarat itu menjadikan bebasnya orang-orang asing, umumnya dari China masuk Indonesia," kata Komisioner Ombusman, Laode Ida.

Laode menjelaskan dalam salah satu investigasi yang dilakukan Ombudsman menunjukkan kedatangan kedatangan TKA paling banyak terjadi di Bandara Haluelo, Kendari, Sulawesi Tenggara, dimana dalam satu hari penerbangan menuju bandara tersebut, 70 persen berisi warga negara China yang masuk dengan visa turis alias kunjungan sementara.

Tag: Tenaga Kerja Asing (TKA), Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55