Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:04 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap saat ini ada 196 SPBU yang tidak menjual Premium.
  • 17:04 WIB. Pertamina - Menurut Indef, Pertamina berpotensi rugi Rp23 triliun akibat salurkan Premium.
  • 17:04 WIB. Pelindo III - Pelindo III siapkan 14.000 tiket gratis pada masa mudik 2018.
  • 17:03 WIB. PT KAI - Usung tema "Berkah Ramadan", PT KAI Daop II Bandung tawarkan tarif promo untuk kereta eksekutif.
  • 17:03 WIB. PT KAI - PT KAI akan laksanakan angkutan Motis selama 13 hari, termasuk arus mudik dan arus balik.
  • 17:02 WIB. PT KAI - Mudik Lebaran 2018, PT KAI sediakan angkutan motor gratis sebanyak 19.136 unit.
  • 17:02 WIB. BUMN - Menteri BUMN nilai tidak mungkin ada karyawan perusahaan BUMN yang danai teroris.
  • 17:01 WIB. SMBR - PT Semen Baturaja pasok semen untuk proyek 5 BUMN Karya yang garap infrastruktur di Sumatera.
  • 17:01 WIB. Garuda - Garuda Indonesia investigasi pilotnya yang unggah soal terorisme.
  • 17:00 WIB. BUMN - Sampai 2020,¬†BUMN targetkan¬†20.000 mahasiwa tergabung dalam "Program Magang Mahasiswa Bersertifikat".
  • 16:59 WIB. BUMN - Menteri BUMN buka kesempatan pada 2.000 mahasiswa untuk magang di 68 BUMN.
  • 16:59 WIB. BUMN - BUMN minta akuisisi Pertagas-PGN selesai Agustus 2018.
  • 18:16 WIB. Pegadaian - Menjelang Lebaran, Pegadaian layani penukaran uang baru.

Bamsoet Minta Ombudsman Klarifikasi Soal Temuan Banyaknya TKA

Foto Berita Bamsoet Minta Ombudsman Klarifikasi Soal Temuan Banyaknya TKA
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Ombudsman menjelaskan secara terbuka kepada publik atas temuannya yang menyebutkan bahwa setiap hari 70 persen penerbangan menuju Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara berisi tenaga kerja asing (TKA) ilegal.

"Saya minta kepada Ombudsman jika memiliki data, agar dibuka dan diserahkan kepada Komisi IX dan Komisi III DPR agar dapat segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapat penjelasan dan klarifikasi serta mendapatkan solusi permanen terkait penanganan TKA," kata Bambang di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Dia mengatakan kalau data yang diungkapkan Ombudsman itu benar maka itu sangat mengejutkan lembaga tersebut harus mampu membuktikannya. Bambang tidak menutup mata bahwa masih ditemukan TKA ilegal dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia namun jumlahnya tidak banyak dan sudah ditindak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi maupun aparat hukum lainnya.

"Keberadaan TKA ilegal tidak hanya dihadapi Indonesia namun berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa. Kita tidak perlu khawatir karena saya yakin Ditjen Imigrasi sudah bekerja profesional, aparat dan perangkat hukum kita juga sangat tegas menindaknya," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu tidak sepakat jika keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dianggap sebagai penyebab banyaknya TKA ilegal ke Indonesia. Dia mengatakan berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, izin kerja bagi TKA dari berbagai negara yang masih berlaku hingga akhir 2017 sekitar 85.974 pekerja, setahun sebelumnya sebanyak 80.375, dan tahun 2015 sebanyak 77.149 pekerja.

"Jumlah itu relatif kecil dibandingkan pengiriman tenaga kerja kita ke berbagai negara lain seperti pekerja kita di Hong Kong ada 160 ribu pekerja, di Malaysia ada 2,3 juta pekerja. Data Bank Dunia ada sekitar 9 juta WNI yang juga menjadi TKA di berbagai negara lain," katanya.

Bambang menilai keberadaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak perlu dikhawatirkan maupun dipolitisasi sedemian rupa karena kebijakan itu justru memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi di Indonesia.

Dia meyakini Perpres tersebut sama sekali tidak menghilangkan syarat kualitatif dalam memberikan perijinan terhadap TKA karena kebijakan itu hanya menyederhanakan birokrasi perizinan agar bisa cepat dan tepat tanpa mengabaikan prinsip penggunaan TKA yang selektif.

"Sehingga prosesnya tidak berlarut-larut. Kalau birokrasinya bisa cepat, kenapa harus diperlambat," ujarnya.

Dia menegaskan kita patut berbangga karena selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya sudah menciptakan 8.460.000 lapangan kerja baru bagi bangsa Indonesia. Capaian itu menurut dia di tengah berbagai kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil, namun pertumbuhan ekonomi kita selalu baik dibandingkan dengan negara lain bahkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah mencapai 1 triliun dolar AS.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan maladministrasi pada proses masuknya TKA selama tahun 2017 dan alasan utama yang menyebabkan animo TKA ilegal masuk Indonesia lantaran perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Melalui peraturan tersebut, yang awalnya mensyaratkan TKA harus bisa berbahasa Indonesia sekarang dihapuskan.

"Penghapusan syarat itu menjadikan bebasnya orang-orang asing, umumnya dari China masuk Indonesia," kata Komisioner Ombusman, Laode Ida.

Laode menjelaskan dalam salah satu investigasi yang dilakukan Ombudsman menunjukkan kedatangan kedatangan TKA paling banyak terjadi di Bandara Haluelo, Kendari, Sulawesi Tenggara, dimana dalam satu hari penerbangan menuju bandara tersebut, 70 persen berisi warga negara China yang masuk dengan visa turis alias kunjungan sementara.

Tag: Tenaga Kerja Asing (TKA), Bambang Soesatyo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.310 -32.610 581
2 Agriculture 1509.924 27.738 19
3 Mining 1886.820 30.537 44
4 Basic Industry and Chemicals 762.354 -4.210 69
5 Miscellanous Industry 1153.067 -29.165 44
6 Consumer Goods 2379.810 -13.317 45
7 Cons., Property & Real Estate 449.733 -5.782 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1000.487 -1.619 64
9 Finance 1018.608 -8.771 92
10 Trade & Service 896.957 -3.868 139
No Code Prev Close Change %
1 DSSA 11,900 14,275 2,375 19.96
2 MTWI 107 127 20 18.69
3 SKYB 400 470 70 17.50
4 MDKI 370 412 42 11.35
5 ESSA 248 276 28 11.29
6 MITI 77 84 7 9.09
7 PGLI 185 200 15 8.11
8 MPOW 175 188 13 7.43
9 ERAA 2,010 2,150 140 6.97
10 META 178 190 12 6.74
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 444 334 -110 -24.77
2 KOIN 290 230 -60 -20.69
3 NIPS 430 380 -50 -11.63
4 SKBM 488 432 -56 -11.48
5 INDR 3,890 3,450 -440 -11.31
6 SAFE 278 250 -28 -10.07
7 PUDP 500 450 -50 -10.00
8 DNAR 310 282 -28 -9.03
9 GTBO 260 238 -22 -8.46
10 KICI 210 194 -16 -7.62
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,990 2,940 -50 -1.67
2 ADRO 1,880 1,905 25 1.33
3 BBCA 22,000 21,700 -300 -1.36
4 TAXI 122 127 5 4.10
5 MNCN 1,300 1,290 -10 -0.77
6 PGAS 1,905 1,980 75 3.94
7 TLKM 3,490 3,490 0 0.00
8 ASII 6,725 6,525 -200 -2.97
9 PTBA 3,550 3,690 140 3.94
10 ERAA 2,010 2,150 140 6.97