Politisi Demokrat Tak Setuju Rumah Dinas Diganti Uang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo setuju dengan pendapat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang heran anggota Dewan yang meminta fasilitas rumah dinas diganti dengan uang.

"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika pemerintah mengganti rumah dinas anggota DPR dengan uang (sewa) kembali, karena bagaimanapun juga pemerintah sudah secara baik merenovasi kompleks rumah dinas tersebut (di Tahun 2009)," kata Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Roy Suryo dalam komunikasi yang diterima di Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan mengganti fasilitas rumah dinas dengan uang kompensasi atau tunjangan.

Menurut Bambang, wacana ini digulirkan karena melihat biaya perawatan rumah dinas yang semakin tinggi. Ditambah banyak rumah dinas anggota DPR yang tidak dihuni.

Bambang mengatakan lebih baik anggota DPR yang tidak tinggal di Jakarta diberi uang kompensasi untuk sewa rumah. Namun, sampai sekarang, Bambang belum bisa menentukan berapa besar uang pengganti rumah dinas tersebut.

Lebih lanjut Roy Suryo menjelaskan bahwa justru seharusnya Setjen DPR "menertibkan" penggunaan rumah dinas tersebut yang tidak sesuai fungsinya. Misalnya rumah dinas yang ditempati oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Roy juga mengaku sebagai anggota DPR-RI dirinya memang menempati rumah dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah tersebut.

Menurut Roy, tidak seharusnya pemerintah mengeluarkan biaya lagi, padahal sudah ada rumah dinas.

Saat ini ada dua kompleks perumahan anggota DPR, yakni di Kalibata, Jakarta Selatan, dan di Pos Pengumben, Ulujami, Jakarta Barat. Roy yang asal Yogyakarta menempati rumah dinas di Pos Pengumben.