Portal Berita Ekonomi Sabtu, 21 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:25 WIB. 1MDB - Malaysia harap dana dari korupsi 1MDB bisa dipulihkan.
  • 18:27 WIB. Nuklir - AS: Denuklirisasi Korut tidak bisa rampung dalam 1 tahun.
  • 20:12 WIB. Aprobi - Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia memperkirakan ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 800.000 kiloliter.
  • 18:28 WIB. TKI - RI-Brunei sepakat MoU perlindungan TKI selesai akhir tahun.
  • 18:27 WIB. ISIS - WNI terduga ISIS di Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia.
  • 18:25 WIB. Palestina - Abbas: UU Yahudi Israel tak surutkan perjuangan Palestina.
  • 18:23 WIB. Catalonia - Spanyol batalkan surat perintah penangkapan bagi separatis Catalonia.
  • 18:23 WIB. Suriah - Kelompok teror serahkan ladang minyak ke rezim Assad.
  • 18:22 WIB. Korea Utara - Karena sanksi PBB, perekonomian Korea Utara merosot.
  • 18:21 WIB. Korsel - Eks Presiden Korsel, Park Geun-hye, dijatuhi hukuman tambahan 8 tahun penjara.
  • 18:21 WIB. Google - Trump kritik Uni Eropa karena denda Google USD5 miliar.
  • 17:34 WIB. Politik - Cak Imin: Menteri maju caleg tak ganggu pemerintahan.
  • 17:34 WIB. Politik - Muhaimin: Umat Islam harus aktif dalam pembangunan.
  • 17:33 WIB. Politik - Muhaimin minta pemerintah lebih perhatikan sekolah swasta-pesantren.

Moeldoko: Penyandang Disabilitas Harus Dilindungi Bukan Dikasihani

Foto Berita Moeldoko: Penyandang Disabilitas Harus Dilindungi Bukan Dikasihani
Warta Ekonomi.co.id, Mataram -

Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengajak seluruh elemen masyarakat berhenti memandang penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan karena mereka juga manusia yang punya hak-hak, harus dihormati, dan dilindungi.

"Selama ini cara pandang dan pendekatan masyarakat termasuk pemerintah bahwa penyandang disabilitas cenderung dengan pendekatan bantuan atas dasar belas kasihan," kata Moeldoko, di Mataram, Kamis (26/4/2018).

Ajakan berhenti memandang penyandang disabilitas sebagai warga kelas dua atau kelas tiga disampaikan mantan Panglima TNI itu pada diskusi publik pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Ia menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 28 juta orang atau sebesar 12,15 persen dari total penduduk. Mereka terdiri atas perempuan 15 juta orang dan laki-laki 13 juta jiwa.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Moeldoko, saat ini berusaha untuk mengubah cara pandang dalam melihat isu penyandang disabilitas dari sisi pemenuhan hak asasinya melalui penyusunan peratutan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang tersebut sebagai konsekuensi dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Dua instrumen itu sebagai payung hukum yang sekaligus mandat bagi Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi serta memajukan hak-hak penyandang disabilitas," ujarnya.

Pemerintah saat ini, lanjut Moeldoko, terus berusaha membangun kesadaran kritis bahwa penyandang disabilitas adalah suatu keragaman manusia yang merupakan keniscayaan yang tidak bisa disembunyikan atau dihindari keberadaannya.

Menurutnya, hak-hak penyandang disabilitas harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan dimajukan bukan hanya oleh negara, melainkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh.

"Dengan begitu rekan-rekan, sahabat, dan keluarga kita yang menjadi penyandang disabilitas betul-betul terpenuhi hak-haknya sehingga bisa hidup di tengah lingkungan masyarakat dalam keadaan nyaman, aman, dan terlindungi, bahkan semua kebutuhannya terlindungi dengan baik," ucapnya pula.

Ia menegaskan bahwa diskusi publik yang digelar bertujuan untuk membangun kesadaran bersama sebagai warga negara.

Bahkan, semua harus bersama-sama sebagai warga bangsa Indonesia untuk bangkit bersemangat memberikan pengalaman dan pemikiran atas ide-ide atau gagasan besar agar hak-hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang bisa menjadi kenyataan.

Diskusi publik ini, kata Moeldoko, bukan sekedar forum bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi informasi mengenai kebijakan pemerintah dalam bidang disabilitas, namun sebagai sarana mendengar aspirasi dari berbagai kalangan.

"Melalui diskusi ini, saya mengajak semuanya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, berkolaborasi mewujudkan Indonesia yang inklusif, Indonesia yang merangkul dan Indonesia tanpa diskiriminasi," katanya.

Tag: Moeldoko, Disabilitas

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Iggoy el Fitra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10