Portal Berita Ekonomi Sabtu, 15 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:54 WIB. Pertamina - menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, Pertamina menyiapkan SPBU 24 jam.
  • 10:00 WIB. ISEF - ISEF membukukan 19 kesepakatan senilai Rp6,75 triliun.
  • 09:58 WIB. PLN - Jonan:  25% pegawai PLN biasanya harus siaga saat libur Natal dan Tahun Baru.
  • 09:51 WIB. Energi - Pemerintah memprediksi beban puncak pasokan listrik Jawa-Bali pada libur Natal-Tahun Baru 2019 cenderung turun.
  • 09:49 WIB. Pelindo II - Pemprov Jambi dan Pelindo II akan kerja sama kembangkan Pelabuhan di Jambi.

Mengejutkan, 10.000 Kendaraan di Lombok Tak Bayar Pajak

Foto Berita Mengejutkan, 10.000 Kendaraan di Lombok Tak Bayar Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Lombok Barat -

Sekretaris Daerah Lombok Barat H Mochammad Taufik menyebutkan hingga April 2018 sekitar 100.000 kendaraan bermotor di wilayah ini belum dibayarkan pajaknya oleh pemilik.

"Ada 220 ribu kendaraan bermotor yang tercatat di daerah ini. Sekitar 90 persen sepeda motor, sisanya mobil. Tapi yang sudah dibayarkan pajaknya baru separuh," kata Mochammad Taufik, pada gelaran Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di Gerung, Kamis.

Ia mengatakan, dari total ratusan ribu unit kendaraan bermotor itu termasuk di dalamnya kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2.500 unit.

Dari jumlah tersebut, sepeda motor 84 persen dan sisanya roda empat. Dari 84 persen sepeda motor itu, yang sudah dibayarkan pajaknya baru tujuh persen.

Untuk itu, Taufik mengaku sudah meminta data riil tentang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana saja yang menunggak bayar pajak kendaraan bermotor.

"Saya khawatir jika tindak tanduk pegawai negeri sipil akan diikuti masyarakat lain. Padahal PNS harus jadi panutan, jangan telat apalagi sampai menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan seperti tahun lalu," ujarnya.

Menurutnya, peran pajak di daerah ini sangat besar. Pasalnya, pajak merupakan bentuk komitmen dan kontribusi warga negara yang sifatnya terutang untuk membangun negara atau daerah.

"Maju dan tidaknya suatu negara atau daerah, tergantung dari pajak. Tidak ada satu daerah atau negara manapun yang bebas dari pajak," ucapnya pula.

Secara khusus, Taufiq juga menyinggung besaran pendapatan yang dimiliki daerahnya. Pada 2018, pendapatan yang diperoleh hanya Rp1,7 triliun, di mana sebesar Rp301 miliar merupakan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana desa dan lainnya.

Karena besarnya peran pajak, kata dia, pihaknya selalu mencari sumber-sumber penerimaan baru setiap tahun, termasuk memberikan sosialisasi kepada semua warga Lombok Barat agar sadar membayar pajak.

"Sadar bayar perlu disosialisasikan, kalau sadar menerima tidak perlu sosialisasi," katanya di hadapan para pejabat yang hadir, yakni dari Badan Pendapatan Daerah NTB, Polres Lombok Barat, Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, Jasa Raharja NTB, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pekan Panutan Pajak dan Sosialisasi Pembayaran PKB dan BBNKB juga dirangkaikan dengan pemberian suvenir kepada 32 orang yang dinilai berhasil mengumpulkan pajak sesuai target.

Tag: Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00