Portal Berita Ekonomi Sabtu, 26 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:55 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan tunggu aturan cukai rokok sebagai salah satu opsi atasi defisit.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri memiliki pipeline untuk terbitkan obligasi subordinasi sebesar Rp1 triliun.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri berencana terbitkan obligasi Rp3,5 triliun pada kuartal III 2018.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri alokasikan dana Rp1 triliun-Rp1,5 triliun guna suntikkan modal ke anak usaha sepanjang tahun ini.
  • 20:53 WIB. Pertamina EP - Pertamina EP catat produksi minyak 256.619 BOEPD hingga 15 Mei 2018, lebih tinggi 101,6% dari target.
  • 20:53 WIB. Jamkrindo Syariah - Di akhir kuartal I 2018, volume penjaminan Jamkrindo Syariah capai Rp3,4 triliun.
  • 20:52 WIB. BUMN - Pelni dan Inalum siapkan 1.000 tiket mudik gratis Batam-Medan.
  • 20:52 WIB. JSMR - Jasa Marga akan tutup sementara sebagian badan jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk keperluan perbaikan jalan.
  • 20:52 WIB. Bank Mandiri - Bank Mandiri siapkan dana Rp57 triliun untuk persiapan Lebaran.
  • 20:51 WIB. Pelindo IV - Kemhub dan Pelindo IV bekerja sama manfaatkan stasiun VTS.
  • 20:24 WIB. Malware - Setengah juta pengguna router WiFi di dunia terjangkit Malware.
  • 20:22 WIB. Samsung - Samsung bayar denda US$539 juta (setara Rp7,6 triliun) kepada Apple¬†karena melanggar lima paten Apple.¬†
  • 20:20 WIB. Sony - Sony tak lagi berharap banyak pada bisnis smartphone.
  • 20:20 WIB. Microsoft - Xiaoice sudah menjalani uji coba di Tiongkok sejak beberapa waktu lalu.
  • 20:19 WIB. Essential - Proyek ponsel Essential 2 dikabarkan tidak akan pernah terjadi.

Perkebunan Kelapa Sawit Dapat Ditetapkan Sebagai Objek Vital Nasional

Foto Berita Perkebunan Kelapa Sawit Dapat Ditetapkan Sebagai Objek Vital Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Perkebunan kelapa sawit dapat ditetapkan menjadi obyek vital nasional karena bersifat strategis bagi perekonomian nasional, selain itu sawit memenuhi aspek dapat memenuhi hajat hidup masyarakat.

Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pam Obvit) Baharkam Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Lumumba dalam Seminar Borneo Forum II 2018 di Balikpapan, Jumat mengatakan, ha itu merupakan syarat untuk bisa ditetapkan sebagai objek vital nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

"Sawit punya peranan strategis sebagai penyumbang devisa, di atas sektor migas. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi bahwa sawit strategis," katanya.

Menurut dia, sawit adalah penyumbang devisa besar bagi negara, jadi bukan objek biasa karena kontribusinya besar sekali dan dapat dijadikan objek vital nasional, hal itu tinggal diatur oleh kementerian terkait.

Sebagaimana dijelaskan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, pengertian objek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Salah satu persyaratan yang dimiliki perkebunan sawit sebagai objek vital nasional adalah menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; dan apabila terdapat ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.

Merujuk kepada aturan tadi, kata Ahmad Lumumba, maka industri sawit dapat didorong menjadi objek vital nasional.

"Dengan begitu, Polri bisa memaksimalkan keamanan dan bantuan bagi objek vital tadi," ujarnya.

Menyikapi kampanye negatif yang dilakukan LSM terhadap sawit terutama tindakan masuk kebun tanpa izin untuk mengambil dokumentasi dan data kampanye, Ahmad Lumumba menegaskan dapat dilakukan penindakan apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum.

"Tidak ada yang kebal, termasuk LSM. Apabila memenuhi unsur pelanggaran bisa ditindak," tegasnya.

Di tempat terpisah, Dirjen Perkebunan Bambang menyambut positif rencana tersebut, karena ditetapkannya perkebunan sawit sebagai objek vital nasional sangat penting, sebab sawit selama ini banyak mendapat kampanye negatif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

"Ini kan aneh, dari dalam negeri yang tidak memahami arti penting sawit juga ikut menyerang. Padahal sawit sebagai penyerap tenaga kerja dan sumber devisa. Dengan penetapan sawit sebagai obyek vital nasional itu saya pikir sangat tepat," kata Bambang.

Nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya paling tinggi di antara komoditas yang ada di Indonesia, termasuk di antaranya minyak dan gas bumi (migas). Data Ditjen Perkebunan menyebutkan pada 2017 dari total ekspor komoditas perkebunan yang mencapai 33 miliar dolar AS, sekitar 22,9 miliar dolar di antaranya berasal dari sawit.

"Jadi kami sangat senang (penetapan sawit sebagai objek vital nasional), dan itu sangat penting. Bagaimana mungkin negara tidak memberikan perhatian terhadap sawit yang memberikan sumbangan sangat besar," katanya.

Bambang juga menegaskan bahwa sawit akan menjadi kekuatan Indonesia dimasa yang akan datang. "Saat migas akan habis, tanaman yang sangat produktif menghasilkan energi adalah sawit. Sawit ini menjawab tantangan dunia akan energi dalam jangka panjang," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo juga sepakat untuk menjadikan perkebunan sawit ditetapkan sebagai objek vital nasional, karena sawit telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang sangat signifikan.

Firman menjelaskan sawit dari aspek ekonomi memberikan penerimaan negara yang sangat besar. Sementara dari aspek sosial bisa menyejahterakan masyarakat dan dari aspek ketenagakerjaan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yakni mencapai 6 juta tenaga kerja yang terlibat langsung dari industri kelapa sawit.

"Oleh karena itu jika sawit tidak dimasukkan dalam kategori objek vital nasional, kalau terjadi pemogokan massal huru-hara dan sebagainya bisa menimbulkan multikrisis ekonomi, sosial dan sebagainya, kata mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Karena, lanjut Firman, kelapa sawit juga terbukti bisa menjawab kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

"Karena pembangunan itu kan selama ini di Jawa, di luar Jawa nyaris tidak tersentuh. Dengan adanya sawit, kesejahteraan masyarakat di Jawa dengan luar Jawa sudah nyaris berimbang," ujarnya.

Tag: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kelapa Sawit

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Gito Adiputro Wiratno

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92