Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jerman Tawarkan Indonesia Bantuan Pendidikan Vokasional

Jerman Tawarkan Indonesia Bantuan Pendidikan Vokasional Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Jerman menawarkan bantuan untuk mendirikan pendidikan vokasional di Indonesia guna menutupi defisit angkatan kerja yang semakin menurun.

Tawaran itu disampaikan Menteri Ekonomi dan Energi Jerman Peter Altmaier dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Berlin, Kamis (26/4/2018).

"Menteri Altmaier tadi menyampaikan ide untuk membangun pendidikan vokasional di Indonesia yang sesuai dengan standar negara tersebut dan juga mengajarkan bahasa Jerman sehingga tamatannya bisa langsung bekerja di Jerman," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Meski merupakan menjadi inisiatif pribadi, Menteri Altmaier berjanji untuk membicarakannya dengan rekan-rekan di kabinetnya yang menangani isu ini.

Menteri Altmaier juga mengatakan ia mulai khawatir Jerman tidak memiliki jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Terlebih karena pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang cukup pesat di negara tersebut.

"Kami harap hal ini bisa dilaksanakan. Selain itu, membangun dan memperkuat pendidikan vokasional memang menjadi target pemerintah tahun depan," imbuh Luhut.

Menteri Altmaier juga meyakinkan bahwa negara panser terus berusaha memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, mulai dari asuransi, pensiun, jaminan kesehatan, dan lainnya.

Atas tawaran tersebut, kedua menteri sepakat untuk melanjutkan pembicaraan terkait hal itu saat Menteri Altmaier datang ke Jakarta dalam rangka "Asia Pacific Conference of German Business" yang akan diadakan di Jakarta.

Luhut juga menyampaikan kadatangannya ke Eropa dalam rangka memberikan penjelasan tentang situasi bisnis kelapa sawit di Indonesia menyusul diskriminasi produk turunan komoditas tersebut.

Mantan Menko Polhukam itu memberikan gambaran dampak negatif terhadap petani sawit jika Uni Eropa menerapkan penghentian pembelian biodiesel berbahan sawit.

"Akan makin banyak orang yang tidak sejahtera. Saya terangkan bahwa pendekatan kesejahteraan selama ini mampu meredam radikalisme di Indonesia," katanya.

Menurut Luhut, Menteri Altmaeir mendorong agar apa yang disampaikan Luhut bisa terus digaungkan agar pihak-pihak yang mendebat tentang keberlangsungan kelapa sawit bisa melunak dan mempunyai pandangan yang berbeda karena data-data yang dijelaskan.

Selain kepada Menteri Altmaeir, Luhut juga memparkan masalah kelapa sawit dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat kepada Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir Svenja Schulze.

Menurut Luhut, Menteri Schulze mengaku senang mendengar penjelasan tersebut kendati ia kembali menekankan pentingnya keberlangsungan dalam pertanian sawit.

"Saya sampaikan jika ia khawatir tentang pembabatan hutan, hal itu sudah tidak ada lagi karena kami sudah menerapkan moratorium ekspansi lahan sawit. Menteri Schulze meminta ini dijelaskan juga di forum Uni Eropa," katanya.

Pasalnya, menurut Menteri Schulze, keputusan tentang penerapan penghentian pembelian biodiesel berbahan sawit ini belum akan diputuskan hingga akhir tahun ini. (FNH/Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Bagikan Artikel: