Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:16 WIB. Ngabalin -  visi misi Prabowo-Sandi bernuansa orde baru.
  • 12:15 WIB. Zulkifli Hasan - Kemenangan PAN di Jabar menentukan kemenangan Prabowo-Sandiaga.
  • 12:13 WIB. Ngabalin - Prabowo tak pantas sebut pengelolaan negara 'ugal-ugalan'.
  • 12:13 WIB. Ngabalin - Prabowo jangan asal bunyi (ngomong).
  • 12:13 WIB. Ngabalin - Prabowo harusnya memberikan pernyataan pakai data dan fakta.
  • 11:18 WIB. BEI - Usai disuspensi, perdagangan saham SURE kembali dibuka pada 17/10/2018. 
  • 11:16 WIB. BTPN - Bunga obligasi keempat BTPN sebesar Rp16,8 miliar dibayarkan hari ini. 
  • 11:13 WIB. Anies - Usulan pemindahan lapangan tembak penting, terkait nyawa.
  • 11:12 WIB. Anies - Usulan pemindahan lapangan tembak dekat gedung DPR RI dimasukkan tahun 2019.
  • 11:10 WIB. Bawaslu DKI - Hari ini kembali digelar sidang kampanye videotron Jokowi-Ma'ruf.
  • 11:08 WIB. Jubir Sandiaga - Pemilih di HIPMI tentu bisa menggerakkan masyarakat di level bawah.
  • 11:08 WIB. Jubir Sandiaga - Dukungan HIPMI sangat penting, karena perubahan sosial diawali oleh masyarakat kelas menengah.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Pemerintahan Jokowi tidak mampu mengelola perekonomian negara.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - HIPMI merupakan pemilih rasional.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Jokowi 'sikat' semua kaki-kaki Sandiaga Uno terutama HIPMI dan KADIN.

DPD Bakal Bentuk Badan Khusus untuk Evaluasi Perda

Foto Berita DPD Bakal Bentuk Badan Khusus untuk Evaluasi Perda
Warta Ekonomi.co.id, Pontianak -

DPD RI akan membentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) untuk menyoroti Peraturan Daerah (Perda) maupun Rancangan Perda (Raperda) agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain maupun aturan diatasnya.

"Pekerjaannya terlalu besar maka harus ada departemen khusus yang menangani masalah itu di dalam DPD. Kalau tidak, nanti dia akan sulit menangani karena begitu rumit dan besar jumlahnya," tutur Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam diskusi bertajuk 'Perubahan UU MD3 dlm rangka pelaksanaan kewajiban konstitusional DPD' di Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4/2018).

Dia mengatakan pembentukan Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) itu sebagai tindaklanjut ditambahnya wewenang DPD setelah disahkannya Undang undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hasil perubahan kedua UU Nomor 17 Tahun 2014.

Menurut dia, dalam UU MD3 yang baru itu wewenang DPD ditambah dan diperkuat, salah satunya mengawasi dan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) maupun Rancangan Perda (Raperda). Dia menjelaskan tim tersebut nantinya akan memantau Perda yang dianggap bertentangan dengan peraturan diatasnya baik itu Undang undang atau peraturan pusat lainnya.

"Hasil pemantauan tersebut akan berupa rekomendasi terhadap Perda tersebut dan akan direkomendasikan untuk dijadikan suatu keputusan DPD secara bulat, tidak perorangan," ujarnya.

Dia mengatakan rekomendasi yang dikeluarkan PLUD terkait Perda maupun Raperda itu harus dijalankan oleh daerah yang bersangkutan sebagaiamana diatur dalam UU MD3. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI Tellue Gozelie menilai saat ini ada sekitar tiga ribuan perda maupun Raperda yang bertentangan dengan UU. Hal itu menurut dia menunjukan bahwa masih ada persoalan dalam proses penyusunan raperda tersebut sehingga harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.

Karena itu menurut dia, DPD bertugas untuk turun ke daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan Raperda tidak bertentangan dengan UU meskipun diakuinya Raperda disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

Tag: Oesman Sapta Odang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD), MD3, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kalimantan Barat (Kalbar)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.817 73.561 610
2 Agriculture 1499.514 -10.316 20
3 Mining 1908.385 14.778 47
4 Basic Industry and Chemicals 734.213 11.492 70
5 Miscellanous Industry 1207.433 19.109 45
6 Consumer Goods 2472.151 56.797 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.376 3.894 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.496 21.972 70
9 Finance 1055.585 7.521 91
10 Trade & Service 790.225 1.656 147
No Code Prev Close Change %
1 CITY 436 545 109 25.00
2 DIGI 805 1,005 200 24.84
3 AKPI 825 970 145 17.58
4 RMBA 330 376 46 13.94
5 BACA 268 304 36 13.43
6 LMAS 69 78 9 13.04
7 POLL 1,500 1,695 195 13.00
8 LAND 1,050 1,185 135 12.86
9 PJAA 1,120 1,260 140 12.50
10 GHON 1,150 1,275 125 10.87
No Code Prev Close Change %
1 IBST 7,200 5,775 -1,425 -19.79
2 VRNA 127 110 -17 -13.39
3 LPCK 1,385 1,200 -185 -13.36
4 GOOD 2,510 2,210 -300 -11.95
5 MYTX 140 124 -16 -11.43
6 KARW 92 82 -10 -10.87
7 VINS 98 88 -10 -10.20
8 TELE 730 660 -70 -9.59
9 TRAM 220 199 -21 -9.55
10 APEX 1,760 1,600 -160 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 220 199 -21 -9.55
2 PNLF 280 288 8 2.86
3 CPRO 50 50 0 0.00
4 INKP 11,700 12,250 550 4.70
5 TKIM 10,050 10,300 250 2.49
6 PGAS 2,040 2,200 160 7.84
7 SKRN 1,185 1,170 -15 -1.27
8 TLKM 3,660 3,780 120 3.28
9 ERAA 1,960 2,040 80 4.08
10 PTBA 4,440 4,390 -50 -1.13