Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:04 WIB. Pertamina - Pertamina ungkap saat ini ada 196 SPBU yang tidak menjual Premium.
  • 17:04 WIB. Pertamina - Menurut Indef, Pertamina berpotensi rugi Rp23 triliun akibat salurkan Premium.
  • 17:04 WIB. Pelindo III - Pelindo III siapkan 14.000 tiket gratis pada masa mudik 2018.
  • 17:03 WIB. PT KAI - Usung tema "Berkah Ramadan", PT KAI Daop II Bandung tawarkan tarif promo untuk kereta eksekutif.
  • 17:03 WIB. PT KAI - PT KAI akan laksanakan angkutan Motis selama 13 hari, termasuk arus mudik dan arus balik.
  • 17:02 WIB. PT KAI - Mudik Lebaran 2018, PT KAI sediakan angkutan motor gratis sebanyak 19.136 unit.
  • 17:02 WIB. BUMN - Menteri BUMN nilai tidak mungkin ada karyawan perusahaan BUMN yang danai teroris.
  • 17:01 WIB. SMBR - PT Semen Baturaja pasok semen untuk proyek 5 BUMN Karya yang garap infrastruktur di Sumatera.
  • 17:01 WIB. Garuda - Garuda Indonesia investigasi pilotnya yang unggah soal terorisme.
  • 17:00 WIB. BUMN - Sampai 2020,¬†BUMN targetkan¬†20.000 mahasiwa tergabung dalam "Program Magang Mahasiswa Bersertifikat".
  • 16:59 WIB. BUMN - Menteri BUMN buka kesempatan pada 2.000 mahasiswa untuk magang di 68 BUMN.
  • 16:59 WIB. BUMN - BUMN minta akuisisi Pertagas-PGN selesai Agustus 2018.
  • 18:16 WIB. Pegadaian - Menjelang Lebaran, Pegadaian layani penukaran uang baru.

Implementasi Perpres Soal TKA Harus Diawasi

Foto Berita Implementasi Perpres Soal TKA Harus Diawasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang di Tanah Air.

"Hal ini penting supaya pekerja asing yang ada di Indonesia tidak melanggar hukum dan tetap menjaga adanya peluang kerja bagi pekerja Indonesia di sektor-sektor yang tidak bisa dimasuki oleh pekerja asing," kata Peneliti CIPS Imelda Freddy di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, penyederhanaan beberapa izin yang terdapat di dalam Perpres sudah tepat, seperti Pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberi kerja pekerja asing tidak wajib memiliki Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) bagi pekerja asing yang dipekerjakan, yang ditujukan untuk pekerjaan khusus seperti diplomat, konsuler dan pemegang saham.

Ia berpendapat bahwa selain dapat menghemat waktu, penyederhanaan itu pun akan mengurangi proses birokrasi yang berbelit-belit, serta mengurangi dokumen-dokumen persyaratan.

Penyederhanaan juga dituangkan dalam pasal 20, yaitu adanya penyederhanaan prosedur dalam hal visa, di mana permohonan visa tinggal terbatas (VITAS) untuk bekerja sekarang dapat digunakan juga sebagai permohonan untuk izin tinggal sementara atau ITAS.

"Namun pemerintah juga harus memastikan mereka yang melanggar aturan harus dikenai sanksi tegas. Jangan sampai dengan alasan investasi, pemerintah melonggarkan penegakan hukum kepada para pekerja asing. Pihak pemberi kerja juga harus bertanggung jawab terhadap status keimigrasian pekerja asing yang bekerja untuk pihaknya," tegas Imelda.

Ia menyoroti masih ada pihak yang memanfaatkan hal ini dengan turut serta mendatangkan para pekerja kasar, kebanyakan dari China, yang pekerjaannya bisa dikerjakan oleh pekerja Indonesia.

CIPS memandang pemerintah tinggal menjalankan mekanisme pengawasan dan juga menyeleksi permohonan izin untuk bekerja di Indonesia dengan ketat.

"Kehadiran pekerja asing di Indonesia tidak dapat dihindari dalam era sekarang ini. Namun kehadiran mereka harus membawa manfaat bagi pekerja lokal," ucapnya.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga harus benar-benar memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diperkirakan dapat mendorong meningkatan investasi hingga 20 persen.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Kepastian Izin TKA dan Perbaikan Iklim Investasi di Indonesia" di Jakarta, Senin (23/4) mengatakan izin penggunaan TKA merupakan salah satu keluhan utama investor yang berinvestasi di Indonesia.

"Di izin TKA ini mereka (investor) dipingpong dan diputar-putar. Kalau aturan ini benar-benar jalan reformasinya dalam payung 'Online Single Submission', menurut saya bisa 10-20 persen mungkin peningkatannya," katanya.

Mantan Menteri Perdagangan itu memastikan investasi yang terus meningkat akan mendorong penggunaan TKA. Pasalnya, investor internasional telah mempertaruhkan modal miliaran dolar AS di negara lain dengan risiko tinggi.

Tag: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Reuters/Stringer

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.310 -32.610 581
2 Agriculture 1509.924 27.738 19
3 Mining 1886.820 30.537 44
4 Basic Industry and Chemicals 762.354 -4.210 69
5 Miscellanous Industry 1153.067 -29.165 44
6 Consumer Goods 2379.810 -13.317 45
7 Cons., Property & Real Estate 449.733 -5.782 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1000.487 -1.619 64
9 Finance 1018.608 -8.771 92
10 Trade & Service 896.957 -3.868 139
No Code Prev Close Change %
1 DSSA 11,900 14,275 2,375 19.96
2 MTWI 107 127 20 18.69
3 SKYB 400 470 70 17.50
4 MDKI 370 412 42 11.35
5 ESSA 248 276 28 11.29
6 MITI 77 84 7 9.09
7 PGLI 185 200 15 8.11
8 MPOW 175 188 13 7.43
9 ERAA 2,010 2,150 140 6.97
10 META 178 190 12 6.74
No Code Prev Close Change %
1 FORZ 444 334 -110 -24.77
2 KOIN 290 230 -60 -20.69
3 NIPS 430 380 -50 -11.63
4 SKBM 488 432 -56 -11.48
5 INDR 3,890 3,450 -440 -11.31
6 SAFE 278 250 -28 -10.07
7 PUDP 500 450 -50 -10.00
8 DNAR 310 282 -28 -9.03
9 GTBO 260 238 -22 -8.46
10 KICI 210 194 -16 -7.62
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,990 2,940 -50 -1.67
2 ADRO 1,880 1,905 25 1.33
3 BBCA 22,000 21,700 -300 -1.36
4 TAXI 122 127 5 4.10
5 MNCN 1,300 1,290 -10 -0.77
6 PGAS 1,905 1,980 75 3.94
7 TLKM 3,490 3,490 0 0.00
8 ASII 6,725 6,525 -200 -2.97
9 PTBA 3,550 3,690 140 3.94
10 ERAA 2,010 2,150 140 6.97