6 Jurus Pemerintah Tingkatkan Peran Jasa Keuangan Syariah dalam Pembangunan

Warta Ekonomi, Makassar -

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait berkomitmen mengembangkan sektor jasa keuangan syariah. Tidak hanya dalam industri keuangan, jasa keuangan syariah juga didorong untuk berkontribusi dalam pembangunan. 

Kepala Kantor OJK Region 6 Sulawesi Maluku dan Papua, Zulmi, mengungkapkan selain menetapkan arah pengembangan dan roadmap perbankan syariah, pemerintah juga telah menyusun sedikitnya enam jurus untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan syariah dalam pembangunan.

"Pada 2018, beberapa kebijakan akan diimplementasikan dalam rangka meningkatkan peran sektor jasa keuangan syariah dalam pembangunan. Yang pertama, penyempurnaan strategi marketing perbankan syariah," kata Zulmi, di Makassar. 

Strategi kedua, Zulmi menyebut pemerintah mendorong pengembangan variasi produk/layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, didorong pula adanya pengembangan variasi produk Reksa Dana Syariah berbasis agriculture dan infrastructure. 

"Keempat, perlu untuk mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mengoptimalkan investasi melalui Pasar Modal Syariah," ucap Zulmi. 

Jurus kelima, Zulmi membeberkan berupa pembentukan Sharia Financial Center di daerah dan/atau universitas bekerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau perguruan tinggi sebagai laboratorium pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

"Terakhir, pengembangan Fintech syariah dan gadai syariah sebagai alternatif pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif," tuturnya. 

Sederet kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi peran dan kontribusi sektor jasa keuangan syariah dalam pembangunan di Tanah Air. Sejauh ini, perkembangan sektor ini cukup menjanjikan, meskipun memang belum begitu optimal.

Khusus di Sulsel, OJK mencatat total aset perbankan syariah mencapai Rp7,11 triliun hingga Februari 2018. Kontribusinya berkisar 5,42 persen dari total aset perbankan Sulsel. Nominal itu terbilang kecil dibandingkan total aset perbankan syariah secara nasional yang sudah mencapai Rp412,45 triliun.