Portal Berita Ekonomi Jum'at, 25 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:23 WIB. APJII - APJII akan hadirkan satelit rakyat untuk program desa pintar.
  • 22:23 WIB. Facebook - Pastikan keamanan data, Facebook hadirkan fitur Clear History.
  • 22:22 WIB. Apple - Apple bakal ungkap fitur dan suara baru Siri di WWDC 2018.
  • 22:22 WIB. Qualcomm - Qualcomm luncurkan Snapdragon 710 di handset terjangkau.
  • 22:20 WIB. LG - Siap mendarat di Indonesia, LG K9 bakal dibanderol Rp1,399 juta.
  • 21:46 WIB. Donald Trump - Breaking News: Donald Trump batalkan pertemuannya dengan Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni.
  • 21:08 WIB. Kereta Cepat - Otoritas China berhasil uji coba kereta Maglec berkecepatan 160 km/jam.
  • 21:05 WIB. Iran - Rusia tolak kampanye anti-Iran yang digaungkan AS.
  • 21:05 WIB. Trump - Trump dilarang blokir pengikut di akun twitter-nya.
  • 21:03 WIB. 1MDB - Najib gunakan dana lembaga lain guna membayar kewajiban 1MDB.
  • 21:03 WIB. MH370 - Pencarian pesawat MH370 tidak diperpanjang lagi.
  • 21:02 WIB. Israel - Parlemen Inggris desak penjualan senjata ke Israel disetop.
  • 21:01 WIB. Venezuela - AS usir diplomat Venezuela.
  • 21:00 WIB. Palestina - Mesir dan Yordania dukung perundingan damai Palestina-Israel.
  • 20:59 WIB. Iran - Prancis: Sanksi baru AS dapat mengguncang kawasan Iran.

5 Hal Ini Masih Jadi Masalah bagi Pekerja Indonesia

Foto Berita 5 Hal Ini Masih Jadi Masalah bagi Pekerja Indonesia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Berbagai masalah dalam perburuhan seringkali disuarakan dalam berbagai kesempatan. Untuk peringatan Hari Buruh yang akan jatuh pada 1 Mei 2018, salah satu tuntutan yang diajukan oleh serikat buruh Indonesia adalah menolak upah murah dan menghapus sistem kerja outsourcing. Hal ini hampir selalu muncul dalam tuntutan buruh di Indonesia. Pemenuhan hak pekerja Indonesia memang belum sepenuhnya terlaksana.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, menyoroti beberapa hal yang sering menjadi masalah bagi pekerja Indonesia.

1. Upah Tidak Sesuai UMP

Pemerintah sendiri sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni standar upah sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Masalah timbul saat pihak pemberi kerja atau pengusaha tidak mematuhi hal ini dan justru memberikan upah yang berada di bawah standar kelayakan yang sudah ditetapkan.

“Menyikapi hal ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan dengan efektif. Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi dan mengedepankan kepentingan pekerja. Ketegasan ini yang belum ada,” jelas Imelda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (30/4/2018).

2. Sistem Outsourcing yang Tidak Adil dan Tidak Transparan

Selain pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah juga harus menegaskan perlunya prinsip keadilan dan transparansi dalam perburuhan. Misalnya saja, dalam isu outsourcing, praktik ini merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam realita bisnis di Indonesia.  Bagi pihak pemberi kerja atau perusahaan, sistem kerja outsourcing karena dapat mengurangi cost, sehingga harga product dan service yang ditawarkan bisa menjadi lebih murah.

Namun, lanjut Imelda, yang perlu dikedepankan dari sistem ini sebenarnya adalah keadilan dan transparansi. Selama upah yang diberikan adil (sesuai UMP) dan sesuai dengan kesepakatan di awal, juga disertai dengan informasi mengenai pemberlakukan sistem kerja outsourcing pada posisi yang dilamar kepada para calon pekerja, maka harusnya tidak ada pihak yang dirugikan.

“Yang tidak benar itu adalah jika dalam kontrak outsosurcing-nya dijanjikan akan direkrut menjadi pegawai tetap. Namun, nyatanya hal ini tidak pernah dilakukan dan malah kontrak untuk soutsourcing-nya terus diperpanjang tanpa ada batas waktu dan kejelasan. Di sini, diperlukan campur tangan Dinas Tenaga Kerja setempat, Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga serikat pekerja karena pelanggaran ini bisa saja terjadi pada ratusan atau ribuan pekerja,” tegas Imelda.

3. Perlindungan Sosial Pekerja Belum Maksimal

Selain itu, hal lain yang belum terpenuhi secara maksimal adalah masalah jaminan kerja, mulai dari kesehatan, keselamatan, kecelakaan, hari tua, dan lain-lain. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja belum maksimal dilakukan di Indonesia sehingga masih banyak pekerja yang belum tahu mengenai hal ini. Pemberi kerja harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum bagi pemberi kerja atau perusahaan yang belum mendaftarkan para pegawainya ke dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua skema perlindungan ini adalah kebutuhan dasar para pekerja. Sistem pendaftarannya pun sudah dibuat sederhana dengan skema pembayaran yang murah. Harusnya dengan adanya BPJS, para pengusaha tidak ada yang mangkir dalam memberikan perlindungan untuk para pegawainya.  

4. Persebaran Pekerja Tidak Merata

Permasalahan lainnya adalah persebaran pekerja di Indonesia yang tidak merata. Saat ini tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan pekerja.

“Dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi terhambat. Hal ini juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan untuk pengembangan industri atau sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan penyebaran pekerja bisa lebih merata dan pekerja lokal bisa mendapatkan kesempatan kerja di daerahnya masing-masing,“ ungkapnya.

5. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran

Perlindungan hukum bagi para pekerja migran oleh pemerintah juga masih terus dipertanyakan karena belum maksimal. Seperti yang kita tahu, banyak sekali pekerja migran Indonesia yang tersandung kasus hukum namun belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena masalah birokrasi dan diplomasi antarnegara.

Tag: Buruh, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, Hari Buruh

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5946.538 154.537 583
2 Agriculture 1549.140 13.685 19
3 Mining 1868.544 42.392 44
4 Basic Industry and Chemicals 788.207 14.705 69
5 Miscellanous Industry 1254.315 32.513 44
6 Consumer Goods 2460.513 68.979 45
7 Cons., Property & Real Estate 462.199 12.383 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1022.487 31.117 65
9 Finance 1048.693 34.134 92
10 Trade & Service 905.976 9.725 140
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 660 825 165 25.00
2 TRUK 344 430 86 25.00
3 CAMP 356 444 88 24.72
4 HOME 100 120 20 20.00
5 BYAN 8,750 10,500 1,750 20.00
6 BSIM 520 620 100 19.23
7 SONA 2,700 3,200 500 18.52
8 RDTX 5,500 6,500 1,000 18.18
9 ARII 1,125 1,300 175 15.56
10 PGAS 1,880 2,170 290 15.43
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 700 605 -95 -13.57
2 WEHA 178 155 -23 -12.92
3 AKSI 336 298 -38 -11.31
4 TGKA 2,550 2,310 -240 -9.41
5 ABMM 2,190 2,010 -180 -8.22
6 SDMU 320 298 -22 -6.88
7 CSIS 1,715 1,600 -115 -6.71
8 GOLD 470 440 -30 -6.38
9 SIPD 1,025 965 -60 -5.85
10 KARW 138 130 -8 -5.80
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,880 3,060 180 6.25
2 TAXI 114 127 13 11.40
3 INPC 84 84 0 0.00
4 PGAS 1,880 2,170 290 15.43
5 KREN 690 750 60 8.70
6 EXCL 2,160 2,320 160 7.41
7 BBCA 22,000 22,450 450 2.05
8 BWPT 194 208 14 7.22
9 TLKM 3,470 3,560 90 2.59
10 ERAA 2,560 2,730 170 6.64