Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:44 WIB. Suriah - Netanyahu: Israel akan Lanjutkan Serangan di Suriah.
  • 22:44 WIB. Israel - Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel.
  • 22:43 WIB. PBB - PBB berjanji libatkan generasi muda dalam pembangunan global.
  • 22:42 WIB. Tiongkok - China raup Rp94,3 triliun selama libur musim gugur.
  • 22:42 WIB. Rohingya - AS tuding Myanmar rencanakan pembunuhan massal Rohingya.
  • 22:42 WIB. Retno Marsudi - Menlu Retno: Peningkatan jumlah pasukan perdamaian perempuan jadi dibahas di PBB.
  • 22:40 WIB. Google - Fitur baru Google Maps 'Decide with Friends meluncur untuk pengguna.
  • 22:38 WIB. Donald Trump - Trump mengkritik Iran sebagai sebuah 'kediktatoran korup'.
  • 22:37 WIB. Venezuela - AS menjatuhkan sanksi terhadap istri presiden Venezuela.
  • 22:36 WIB. Twitter - Twitter sebar kampanye #BeAVoter jelang Pemilu AS.
  • 22:36 WIB. Amerika - Kepercayaan konsumen AS melonjak pada bulan September.
  • 22:36 WIB. Argentina - Peso Argentina jatuh karena kepala bank sentral mengundurkan diri.
  • 22:36 WIB. Malaysia - Istri mantan PM Malaysia Najib akan ditanyai oleh lembaga anti-korupsi Malaysia.
  • 22:35 WIB. The Fed - Dolar melemah menjelang keputusan suku the Fed.
  • 22:34 WIB. Instagram - Saham Facebook tergelincir setelah pendiri Instagram berhenti dari jabatannya.

5 Hal Ini Masih Jadi Masalah bagi Pekerja Indonesia

Foto Berita 5 Hal Ini Masih Jadi Masalah bagi Pekerja Indonesia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Berbagai masalah dalam perburuhan seringkali disuarakan dalam berbagai kesempatan. Untuk peringatan Hari Buruh yang akan jatuh pada 1 Mei 2018, salah satu tuntutan yang diajukan oleh serikat buruh Indonesia adalah menolak upah murah dan menghapus sistem kerja outsourcing. Hal ini hampir selalu muncul dalam tuntutan buruh di Indonesia. Pemenuhan hak pekerja Indonesia memang belum sepenuhnya terlaksana.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, menyoroti beberapa hal yang sering menjadi masalah bagi pekerja Indonesia.

1. Upah Tidak Sesuai UMP

Pemerintah sendiri sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni standar upah sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Masalah timbul saat pihak pemberi kerja atau pengusaha tidak mematuhi hal ini dan justru memberikan upah yang berada di bawah standar kelayakan yang sudah ditetapkan.

“Menyikapi hal ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan dengan efektif. Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi dan mengedepankan kepentingan pekerja. Ketegasan ini yang belum ada,” jelas Imelda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (30/4/2018).

2. Sistem Outsourcing yang Tidak Adil dan Tidak Transparan

Selain pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah juga harus menegaskan perlunya prinsip keadilan dan transparansi dalam perburuhan. Misalnya saja, dalam isu outsourcing, praktik ini merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam realita bisnis di Indonesia.  Bagi pihak pemberi kerja atau perusahaan, sistem kerja outsourcing karena dapat mengurangi cost, sehingga harga product dan service yang ditawarkan bisa menjadi lebih murah.

Namun, lanjut Imelda, yang perlu dikedepankan dari sistem ini sebenarnya adalah keadilan dan transparansi. Selama upah yang diberikan adil (sesuai UMP) dan sesuai dengan kesepakatan di awal, juga disertai dengan informasi mengenai pemberlakukan sistem kerja outsourcing pada posisi yang dilamar kepada para calon pekerja, maka harusnya tidak ada pihak yang dirugikan.

“Yang tidak benar itu adalah jika dalam kontrak outsosurcing-nya dijanjikan akan direkrut menjadi pegawai tetap. Namun, nyatanya hal ini tidak pernah dilakukan dan malah kontrak untuk soutsourcing-nya terus diperpanjang tanpa ada batas waktu dan kejelasan. Di sini, diperlukan campur tangan Dinas Tenaga Kerja setempat, Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga serikat pekerja karena pelanggaran ini bisa saja terjadi pada ratusan atau ribuan pekerja,” tegas Imelda.

3. Perlindungan Sosial Pekerja Belum Maksimal

Selain itu, hal lain yang belum terpenuhi secara maksimal adalah masalah jaminan kerja, mulai dari kesehatan, keselamatan, kecelakaan, hari tua, dan lain-lain. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja belum maksimal dilakukan di Indonesia sehingga masih banyak pekerja yang belum tahu mengenai hal ini. Pemberi kerja harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum bagi pemberi kerja atau perusahaan yang belum mendaftarkan para pegawainya ke dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua skema perlindungan ini adalah kebutuhan dasar para pekerja. Sistem pendaftarannya pun sudah dibuat sederhana dengan skema pembayaran yang murah. Harusnya dengan adanya BPJS, para pengusaha tidak ada yang mangkir dalam memberikan perlindungan untuk para pegawainya.  

4. Persebaran Pekerja Tidak Merata

Permasalahan lainnya adalah persebaran pekerja di Indonesia yang tidak merata. Saat ini tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan pekerja.

“Dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi terhambat. Hal ini juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan untuk pengembangan industri atau sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan penyebaran pekerja bisa lebih merata dan pekerja lokal bisa mendapatkan kesempatan kerja di daerahnya masing-masing,“ ungkapnya.

5. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran

Perlindungan hukum bagi para pekerja migran oleh pemerintah juga masih terus dipertanyakan karena belum maksimal. Seperti yang kita tahu, banyak sekali pekerja migran Indonesia yang tersandung kasus hukum namun belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena masalah birokrasi dan diplomasi antarnegara.

Tag: Buruh, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, Hari Buruh

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20