Portal Berita Ekonomi Sabtu, 26 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:55 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan tunggu aturan cukai rokok sebagai salah satu opsi atasi defisit.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri memiliki pipeline untuk terbitkan obligasi subordinasi sebesar Rp1 triliun.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri berencana terbitkan obligasi Rp3,5 triliun pada kuartal III 2018.
  • 20:54 WIB. BMRI - Bank Mandiri alokasikan dana Rp1 triliun-Rp1,5 triliun guna suntikkan modal ke anak usaha sepanjang tahun ini.
  • 20:53 WIB. Pertamina EP - Pertamina EP catat produksi minyak 256.619 BOEPD hingga 15 Mei 2018, lebih tinggi 101,6% dari target.
  • 20:53 WIB. Jamkrindo Syariah - Di akhir kuartal I 2018, volume penjaminan Jamkrindo Syariah capai Rp3,4 triliun.
  • 20:52 WIB. BUMN - Pelni dan Inalum siapkan 1.000 tiket mudik gratis Batam-Medan.
  • 20:52 WIB. JSMR - Jasa Marga akan tutup sementara sebagian badan jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk keperluan perbaikan jalan.
  • 20:52 WIB. Bank Mandiri - Bank Mandiri siapkan dana Rp57 triliun untuk persiapan Lebaran.
  • 20:51 WIB. Pelindo IV - Kemhub dan Pelindo IV bekerja sama manfaatkan stasiun VTS.
  • 20:24 WIB. Malware - Setengah juta pengguna router WiFi di dunia terjangkit Malware.
  • 20:22 WIB. Samsung - Samsung bayar denda US$539 juta (setara Rp7,6 triliun) kepada Apple¬†karena melanggar lima paten Apple.¬†
  • 20:20 WIB. Sony - Sony tak lagi berharap banyak pada bisnis smartphone.
  • 20:20 WIB. Microsoft - Xiaoice sudah menjalani uji coba di Tiongkok sejak beberapa waktu lalu.
  • 20:19 WIB. Essential - Proyek ponsel Essential 2 dikabarkan tidak akan pernah terjadi.

DPR: Rampungkan RUU Larangan Minuman Beralkohol

Foto Berita DPR: Rampungkan RUU Larangan Minuman Beralkohol
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim meminta pemerintah menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol mengingat banyak kasus kematian akibat minuman keras khususnya oplosan.

"RUU ini sangat dibutuhkan. Apalagi sering kejadian di masyarakat yang tidak terkontrol khususnya minuman keras oplosan. Mudah-mudahan dalam masa sidang mendatang, pemerintah mempunyai formula yang bisa dikompromikan untuk mencari titik temu," kata Mustaqim dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Mustaqim, anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol ini menyayangkan diperpanjang pembahasan RUU. Rapat Paripurna DPR pada pekan lalu sepakat memperpanjang pembahasan 12 RUU, salah satunya termasuk RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Dia berpendapat RUU Larangan Minuman Beralkohol telah diperlebar sampai masalah minuman keras oplosan. Selain minuman alkohol kategori A, B dan C, juga dimunculkan alkohol tradisional yang dibagi menjadi dua, yaitu yang alamiah dan oplosan atau campuran.

"Saya sangat menyayangkan kalau pemerintah menunda-nunda atau cenderung tidak hadir untuk meneruskan pembahasan lebih lanjut untuk bagaimana mencapai titik temu yang tepat. Apa pun kejadian di masyarakat dengan banyak korban minuman keras oplosan, itu tak lepas dari lemah payung hukum," kata Mustaqim yang merupakan anggota DPR dari Fraksi PPP.

Menurut dia, selama ini memang belum ada payung hukum yang mengatur minuman beralkohol.

Mustaqim mengakui ada perbedaaan pendapat dalam pembahasan RUU, namun dia menekankan agar diselesaikan dengan cara paling bijak untuk bisa diterima semua pihak.

"Perbedaan cara pandang terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol tidak harus menjadi salah satu pihak melarikan diri atau tidak bertanggung jawab untuk menuntaskan. Di sinilah menjadi ujian kita semua, termasuk DPR dan pemerintah yang punya kepentingan regulasi," kata dia.

Mustaqim mengatakan yakin RUU Larangan Minuman Beralkohol bisa selesai, terlebih Fraksi PPP merupakan fraksi pengusul RUU tersebut.

"Apalagi pembahasannya sudah cukup lama dan berkali-kali diperpanjang. Bagaimana pun harus ada kata akhir dari kesepakatan DPR dengan Pemerintah. Yang diprioritaskan adalah RUU inisiatif DPR, sehingga di situ masuk marwah dan kredibilitas DPR. Bagaimana pun sebagai inisiator harus bisa mengakhiri sebuah proses dengan cara baik dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Mustaqim lagi. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92