Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:00 WIB. BNI - BNI berupaya menahan tren penurunan net interest margin.
  • 05:59 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV perkuat sinergitas dengan 4 Pemprov di timur.
  • 05:58 WIB. Garuda - Garuda akan melakukan penyesuaian rute penerbangan dalam pelaksanaan IMF - WB.
  • 05:56 WIB. Garuda - Garuda mempersiapkan 10 penerbangan tambahan guna mendukung pelaksanaan IMF - WB.
  • 05:54 WIB. PTBA - PTBA belum menjual kuota DMO pada perusahaan-perusahaan yang tidak dapat memenuhi kuota aturan DMO.¬†
  • 05:54 WIB. PTBA - Pada penutupan perdagangan Senin (24/9), harga saham PTBA tercatat melemah 50 poin atau 1,2% ke level Rp4.120.
  • 05:53 WIB. PTBA - PTBA berhasil membukukan produksi sebesar 16,5 juta ton.
  • 05:52 WIB. PTBA - Hingga Agustus 2018 PTBA membukukan volume penjualan sebesar 16,6 juta ton.
  • 05:50 WIB. ¬†Jasindo Syariah - Aplikasi FAST hanya digunakan untuk memudahkan pengisian data.
  • 05:47 WIB. Jasindo Syariah - Jasindo Syariah baru saja mengeluarkan aplikasi mobile bernama FAST.¬†
  • 05:46 WIB. Jasindo Syariah - Jasindo Syariah mengklaim aplikasi mobile FAST bukanlah bagian dari asuransi online.
  • 05:45 WIB. Jasa Marga - Jasa Marga menargetkan pembangunan ruas tol Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung dapat terselesaikan dan beroperasi pada 2019.
  • 05:44 WIB. SMBR - Semen Batu Raja mengembangkan penghiliran produk semen guna menangkap peluang di proyek inrastruktur.
  • 22:07 WIB. Samsung - Samsung siapkan Galaxy A9 Pro yang bawa lima kamera.
  • 22:06 WIB. Google - Google Drive bakal makin pintar di masa depan lewat fitur AI.

Fadli Zon: Era Jokowi Hidup Buruh Semakin Suram

Foto Berita Fadli Zon: Era Jokowi Hidup Buruh Semakin Suram
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan bahwa kehidupan buruh di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin suram. Fadli menuding pemerintahan Presiden Jokowi terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal demi memuluskan kepentingan investasi asing.

“Pemerintah terus merilis berbagai aturan yang menyerahkan kesempatan kerja di dalam negeri kepada buruh asing, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Selain itu, pemerintah juga selalu menyangkal dan menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal Tiongkok di Indonesia. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram," Kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Parahnya, lanjut Fadli, alih-alih melakukan penegakan hukum yang tegas dan ketat, pemerintah justru semakin melonggarkan aturan tentang tenaga kerja asing. Ia mencontohkan, tiga tahun lalu misalnya lewat Permenakertrans nomor 16 tahun 2015, pemerintah telah menghapuskan kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing.

“Belum setahun, peraturan itu kembali diubah menjadi Permenakertrans nomor 35 tahun 2015. Jika sebelumnya diatur bahwa setiap satu orang TKA yang dipekerjakan perusahaan harus dibarengi dengan kewajiban merekrut 10 orang tenaga kerja lokal, maka dalam Permenakertrans No. 35/2015, ketentuan itu tidak ada lagi,” tegasnya.

Itu bukan regulasi terakhir yang merugikan kepentingan kaum buruh. Bulan lalu, tanpa kajian seksama atau melalui proses konsultasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah justru meluncurkan Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ia menilai Perpres 20/2018 secara gegabah telah menghapus ketentuan mengenai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).Meskipun Perpres masih mempertahankan ketentuan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),namun, karena sudah tanpa IMTA, maka tidak ada lagi proses screening atau verifikasi terhadap kebutuhan riil tenaga kerja asing. Dengan kata lain, semua RPTKA ke depannya otomatis disetujui, apalagi kini seluruh prosesnya dipersingkat tinggal dua hari saja.

"Menurut saya, kebijakan ini sangat ceroboh dan berbahaya, selain tentu saja melanggar ketentuan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," jelasnya.

Setelah menghapus IMTA, Perpres 20/2018 juga membuat perkecualian mengenai kewajiban membuat RPTKA. Pada pasal 10 ayat 1a disebutkan bahwa pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki RPTKA.

Ketentuan ini juga menyalahi UU 13/2003 pasal 42 ayat 1 dan pasal 43 ayat 1. Sebab, seharusnya perkecualian bagi jabatan komisaris dan direksi untuk orang asing hanyalah dalam hal penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dan pelatihan pendidikan saja. "Bukan kewajiban atas RPTKA-nya,” jelasnya.

Fadli menilai kebijakan ketenagakerjaan yang disusun oleh pemerintahan saat ini kacau balau. "Hanya demi mendatangkan dan menyenangkan investor banyak aturan dilabrak," katanya. Klaim bahwa Perpres No. 20/2018 ini disusun untuk melindungi tenaga profesional, kata Fadli, juga omong kosong. Pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa seorang tenaga kerja asing boleh menduduki jabatan yang sama di beberapa perusahaan.

Tag: Fadli Zon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Buruh

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,983.31 3,943.74
British Pound GBP 1.00 19,541.71 19,346.63
China Yuan CNY 1.00 2,185.44 2,163.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,939.00 14,791.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,865.13 10,756.02
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.10 1,894.12
Dolar Singapura SGD 1.00 10,936.31 10,826.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,538.39 17,361.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,614.57 3,575.30
Yen Jepang JPY 100.00 13,268.50 13,135.88

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55