Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:43 WIB. Properti - Pakar JPI: Harga hunian di Jakarta sangat tidak terjangkau. 
  • 11:19 WIB. Uang Negara - Kejari Batang selamatkan uang negara sebesar Rp1,4 miliar.
  • 11:19 WIB. Bank Indonesia - Gedung BI terima penghargaan IAI sebagai bangunan publik terbaik di Jakarta.
  • 11:18 WIB. Mochtar Riady - Mochtar Riady sebut moral sebagai persiapan paling penting dalam "seni perang". 
  • 10:08 WIB. Mitsubishi - Disinggung soal munculnya Avanza terbaru, Mitsubishi sebut itu tak jadi pesaing berat Xpander. 
  • 10:07 WIB. Shopee - PSI nilai teguran KPI soal iklan Shopee mengada-ada. 

Buruh Anggap Perpres TKA Telah Dipolitisasi

Foto Berita Buruh Anggap Perpres TKA Telah Dipolitisasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Wilayah Nusa Tenggara Barat Yustinus Habur menyebut isu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing telah dipolitisasi karena momennya bertepatan dengan tahun politik.

"Isu tenaga kerja asing (TKA) tersebut dipolitisasi karena tahun ini tahun politik," kata Yustinus Habur pada dialog ketenagakerjaan dalam rangka Hari Buruh Internasional 2018 di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (1/5/2018).

Menurut dia, isu politisasi regulasi TKA akan memudahkan pekerja China bekerja di Indonesia sudah berlebihan. Padahal, faktanya jumlah tenaga kerja Indonesia di China mencapai 160 ribu, sebaliknya pekerja berkeahlian dari China di Indonesia hanya 21 ribu orang.

"Jumlah pekerja Indonesia di Singapura juga banyak. Begitu juga di Malaysia yang jumlah penduduknya 30 juta jiwa, ada warga Indonesia yang bekerja sekitar 5,5 juta orang,"  kata Yustinus.

Dia menambahkan Perpres itu jelas menyatakan TKA yang diperbolehkan adalah yang memiliki keahlian tertentu dan dibawa oleh perusahaan sponsor.

Perusahaan juga wajib meminta izin pemerintah daerah jika memiliki rencana kerja memperkerjakan tenaga asing.

Dengan kewajiban itu semestinya pemerintah daerah menjadi wajib mengecek kebenaran keahlian yang dimiliki tenaga kerja asing yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga berkompeten. Pemerintah daerah juga harus mengecek tenaga pendamping yang akan mendapatkan alih teknologi dari tenaga asing.

"Setelah semua proses itu dilaksanakan, baru kemudian diserahkan ke Imigrasi. Makanya prosesnya agak lama," kata dia.

Menurut dia, keluarnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing juga sebagai jawaban atas nisbi panjangnya birokrasi yang harus dilalui investor hanya untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

"Kami juga berupaya mendatangkan investor untuk berinvestasi ke Indonesia. Tapi mereka terkadang belum meskipun gaji pekerja relatif murah. Kenapa? Karena alasan keamanan, hukum yang belum pasti serta birokrasi," kata Yustinus.

Untuk menjawab kekhawatiran berbagai pihak mengenai TKA melanggar aturan, pihak imigrasi dan pengawas ketenagakerjaan dari pusat sampai daerah mesti mengawasinya dengan ketat.

"Jangan sampai kecolongan. Itu juga yang saya khawatirkan," tutup dia.

Tag: Hari Buruh, Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.843 -7.877 621
2 Agriculture 1522.036 5.966 20
3 Mining 1764.925 -11.589 47
4 Basic Industry and Chemicals 841.598 -5.250 71
5 Miscellanous Industry 1418.274 -2.043 46
6 Consumer Goods 2529.665 13.782 49
7 Cons., Property & Real Estate 454.173 -0.929 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1056.334 -5.796 71
9 Finance 1173.614 -2.714 91
10 Trade & Service 791.592 0.061 153
No Code Prev Close Change %
1 ZONE 555 690 135 24.32
2 GLOB 182 226 44 24.18
3 PADI 655 810 155 23.66
4 YPAS 610 750 140 22.95
5 PNSE 935 1,100 165 17.65
6 KICI 260 300 40 15.38
7 RIMO 151 172 21 13.91
8 KINO 2,470 2,810 340 13.77
9 ETWA 72 79 7 9.72
10 PTSN 880 965 85 9.66
No Code Prev Close Change %
1 KONI 450 340 -110 -24.44
2 SQMI 418 316 -102 -24.40
3 SSTM 510 396 -114 -22.35
4 SOTS 545 444 -101 -18.53
5 MTSM 228 202 -26 -11.40
6 GDYR 2,140 1,900 -240 -11.21
7 META 244 220 -24 -9.84
8 TRAM 180 165 -15 -8.33
9 INCF 242 222 -20 -8.26
10 ASJT 380 350 -30 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 360 352 -8 -2.22
2 TLKM 3,750 3,730 -20 -0.53
3 BBRI 3,680 3,680 0 0.00
4 KPAS 705 705 0 0.00
5 RIMO 151 172 21 13.91
6 TRAM 180 165 -15 -8.33
7 ADRO 1,280 1,285 5 0.39
8 BHIT 61 61 0 0.00
9 MERK 7,200 7,500 300 4.17
10 ASII 8,450 8,450 0 0.00

Recommended Reading