Portal Berita Ekonomi Selasa, 25 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Harusnya pengamanan diberikan ke capres-cawapres dapat dikurangi.
  • 11:54 WIB. Sandiaga - Pengamanan 37 personel Polri diberikan kepada capres-cawapres terlalu berlebihan.
  • 11:53 WIB. BNI - BNI mensosialisasikan penurunan batas pengajuan minimum transaksi FX swap lindung nilai.
  • 11:52 WIB. PLN - Anggaran untuk program lisdes tahun depan dari semula dianggarkan sebesar Rp8,5 triliun menjadi Rp5,9 triliun.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - IKP dapat memberikan gambaran wilayah yang potensi rawan kecurangan.
  • 11:51 WIB. Bawaslu - Menjadi perhatian di Pemilu yakni politik uang dan netralitas PNS.
  • 11:51 WIB. PLN - PMN untuk PLN tahun depan hanya sebesar Rp6,5 triliun.
  • 11:48 WIB. MUF - Mandiri Utama Finance salurkan pembiayaan Rp5,01 triliun hingga Agustus 2018.
  • 11:46 WIB. PEP - PEP Asset 5, melaksanakan MWT ke area PEP Asset 5 Tarakan Field di Sembakung.
  • 06:00 WIB. BNI - BNI berupaya menahan tren penurunan net interest margin.
  • 05:59 WIB. Pelindo IV - Pelindo IV perkuat sinergitas dengan 4 Pemprov di timur.
  • 05:58 WIB. Garuda - Garuda akan melakukan penyesuaian rute penerbangan dalam pelaksanaan IMF - WB.

Buruh Anggap Perpres TKA Telah Dipolitisasi

Foto Berita Buruh Anggap Perpres TKA Telah Dipolitisasi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Wilayah Nusa Tenggara Barat Yustinus Habur menyebut isu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing telah dipolitisasi karena momennya bertepatan dengan tahun politik.

"Isu tenaga kerja asing (TKA) tersebut dipolitisasi karena tahun ini tahun politik," kata Yustinus Habur pada dialog ketenagakerjaan dalam rangka Hari Buruh Internasional 2018 di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (1/5/2018).

Menurut dia, isu politisasi regulasi TKA akan memudahkan pekerja China bekerja di Indonesia sudah berlebihan. Padahal, faktanya jumlah tenaga kerja Indonesia di China mencapai 160 ribu, sebaliknya pekerja berkeahlian dari China di Indonesia hanya 21 ribu orang.

"Jumlah pekerja Indonesia di Singapura juga banyak. Begitu juga di Malaysia yang jumlah penduduknya 30 juta jiwa, ada warga Indonesia yang bekerja sekitar 5,5 juta orang,"  kata Yustinus.

Dia menambahkan Perpres itu jelas menyatakan TKA yang diperbolehkan adalah yang memiliki keahlian tertentu dan dibawa oleh perusahaan sponsor.

Perusahaan juga wajib meminta izin pemerintah daerah jika memiliki rencana kerja memperkerjakan tenaga asing.

Dengan kewajiban itu semestinya pemerintah daerah menjadi wajib mengecek kebenaran keahlian yang dimiliki tenaga kerja asing yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga berkompeten. Pemerintah daerah juga harus mengecek tenaga pendamping yang akan mendapatkan alih teknologi dari tenaga asing.

"Setelah semua proses itu dilaksanakan, baru kemudian diserahkan ke Imigrasi. Makanya prosesnya agak lama," kata dia.

Menurut dia, keluarnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing juga sebagai jawaban atas nisbi panjangnya birokrasi yang harus dilalui investor hanya untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

"Kami juga berupaya mendatangkan investor untuk berinvestasi ke Indonesia. Tapi mereka terkadang belum meskipun gaji pekerja relatif murah. Kenapa? Karena alasan keamanan, hukum yang belum pasti serta birokrasi," kata Yustinus.

Untuk menjawab kekhawatiran berbagai pihak mengenai TKA melanggar aturan, pihak imigrasi dan pengawas ketenagakerjaan dari pusat sampai daerah mesti mengawasinya dengan ketat.

"Jangan sampai kecolongan. Itu juga yang saya khawatirkan," tutup dia.

Tag: Hari Buruh, Tenaga Kerja Asing (TKA)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,990.77 3,951.21
British Pound GBP 1.00 19,615.75 19,420.30
China Yuan CNY 1.00 2,186.88 2,165.25
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,967.00 14,819.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,836.11 10,724.51
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.70 1,896.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,956.01 10,843.70
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,565.27 17,385.65
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,623.09 3,582.93
Yen Jepang JPY 100.00 13,260.39 13,128.10

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5882.220 -75.524 602
2 Agriculture 1567.510 -18.297 20
3 Mining 1923.474 -30.574 46
4 Basic Industry and Chemicals 812.308 -9.658 71
5 Miscellanous Industry 1220.729 -18.367 45
6 Consumer Goods 2451.723 -39.686 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.474 -0.498 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1011.546 -15.717 69
9 Finance 1063.252 -12.488 91
10 Trade & Service 821.082 -8.768 145
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 660 825 165 25.00
2 INAF 3,220 4,020 800 24.84
3 NIKL 2,270 2,830 560 24.67
4 PANI 382 476 94 24.61
5 GOLD 498 570 72 14.46
6 TOPS 730 820 90 12.33
7 SKBM 452 498 46 10.18
8 BIKA 175 189 14 8.00
9 LPIN 1,125 1,205 80 7.11
10 LMSH 645 690 45 6.98
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 CANI 210 181 -29 -13.81
3 BKSW 200 173 -27 -13.50
4 BKDP 84 73 -11 -13.10
5 TFCO 840 730 -110 -13.10
6 KPAL 570 496 -74 -12.98
7 AIMS 200 176 -24 -12.00
8 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
9 SAME 560 505 -55 -9.82
10 MYTX 133 120 -13 -9.77
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 254 210 -44 -17.32
2 BMTR 412 420 8 1.94
3 BHIT 87 90 3 3.45
4 KPIG 680 690 10 1.47
5 LAND 1,440 1,270 -170 -11.81
6 BBRI 3,120 3,010 -110 -3.53
7 IMAS 1,970 2,070 100 5.08
8 BCAP 300 300 0 0.00
9 ANTM 820 800 -20 -2.44
10 UNTR 33,300 32,450 -850 -2.55