Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:21 WIB. Wamena - Pemerintah alokasikan Rp35 miliar untuk mengatasi krisis air bersih di Wamena. 
  • 21:13 WIB. OJK - OJK akan terbitkan aturan equity crowdfunding, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. 
  • 20:48 WIB. Bekasi - Turbulensi keuangan daerah sebabkan tunggakan honor 3.800 guru honorer di Disdik Bekasi. 
  • 20:46 WIB. Bekasi - 3.800 guru honorer di lingkup Disdik Bekasi terima distribusi tunggakan honor Rp3,8 juta per bulan.
  • 20:01 WIB. Finansial - BI Surakarta dan BPR tanda tangani nota kesepahaman  pelayanan uang baru. 
  • 19:33 WIB. Banda - Gempa 5,4 Skala Richter mengguncang Banda, Sabtu pukul 18.47 WIT. 
  • 19:24 WIB. Transportasi - Kemenhub siapkan dana Rp400 miliar untuk subsidi pelayaran rakyat. 
  • 19:22 WIB. Bekasi - Rahmat Effendi ajak Menteri LHK dan Menteri PUPR untuk atas pencemaran Kali Bekasi.
  • 18:42 WIB. Palu - Susi Pudjiastuti memperpanjang penyelenggaraan charity sale untuk Palu sampai 24/10/2018. 
  • 18:42 WIB. Pasar - Harga cabai di Gorontalo turun dari Rp50 ribu menjadi Rp40 per kilo gram.
  • 18:42 WIB. Narkoba - Bareskrim Polri: Penyelundupan sabu per minggu ketiga Oktober mencapai 869 kasus.
  • 18:41 WIB. Narkoba - Bareskrim Polri sebut Dumai dan Bengkalis sebagai jalur baru penyelundupan sabu dari Narkoba. 
  • 18:41 WIB. Pemilu -  Bawaslu Papua ungkap temukan data 1.016.758 pemilih ganda.
  • 18:40 WIB. Golkar - Airlangga: Golkar akan berjuang menjadi partai yang kuasai Jawa Barat.
  • 18:39 WIB. Pilpres - Jokowi-Ma'ruf dijanjikan menang oleh tim Blusukan Jokowi di Medan. 

Demi Bantu Jokowi Mereformasi Perpajakan, Misbakhun Getol Suarakan RUU Konsultan Pajak

Foto Berita Demi Bantu Jokowi Mereformasi Perpajakan, Misbakhun Getol Suarakan RUU Konsultan Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengaku tengah memperjuangkan Rancangan Undamg-undang (RUU) Konsultan Pajak. Menurutnya, RUU yang masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR itu akan memperkuat upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mereformasi sektor perpajakan.

Berbicara pada seminar nasional bertema RUU Konsultan Pajak, Fasilitas Perpajakan Terkini dan Penegakan Hukum Perpajakan yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Medan, Rabu (02/05), Misbakhun menyatakan, sistem perpajakan sangat rumit dan dinamis. Karena itu keberadaan RUU Konsultan Pajak jika kelak diberlakukan akan menjembatani kepentingan negara dengan para wajib pajak.

“Peran konsultan pajak harus diatur dalam UU sebagai profesi yang harus memiliki keahlian, ilmu pengetahuan dan sertifikasi tersendiri. Hal ini sama dengan profesi lain yang diatur dalam UU. Misalnya UU Arsitek, UU Polri, UU TNI, UU ASN, UU Notaris, UU Guru dan Dosen, dan masih banyak UU profesi lain,” ujar Misbakhun.

Salah satu inisiator RUU Konsultan Pajak itu menambahkan, merujuk data IKPI, saat ini di seluruh Indonesia hanya ada 4.500 konsultan pajak. Menurutnya, jumlah itu sangat kecil untuk menunjang kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa.

“Idealnya jumlah konsultan harus di atas 60 juta. Jepang memiliki 66.000 pegawai pajak dan 74.000 konsultan pajak dengan jumlah penduduk yang lebih kecil,” beber mantan pegawai Ditjen Pajak itu.

Legislator Golkar yang dikenal gigih membela kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi itu menambahkan, profesi konsultan pajak sangat erat kaitannya dengan kegiatan kegiatan ekonomi dan perkembangan cara bertransaksi. Menurutnya, perkembangan ilmu dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kompleksitas perekonomian dan regulasinya. 

Misbakhun menambahkan, regulasi perpajakan yang kompleks membuat tingkat kebutuhan WP terhadap jasa konsultan pajak makin besar. Konsekuensi lain dari meningkatnya kebutuhan akan jasa konsultan pajak antara lain adalah semakin tingginya tuntutan Wajib Pajak akan profesionalisme konsultan pajak.

“Tuntutan atas profesionalisme tersebut pada dasarnya sejalan dengan era perdagangan bebas yang menuntut negara-negara anggota WTO untuk membuka pasar domestiknya,” katanya.

Misbakhun dalam kesempatan itu juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum lama ini. Merujuk putusan MK atas permohonan perkara No.63/PUU-XV/2017 maka kewenangan untuk menerima kuasa wajib pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak.

Berdasat putusan itu maka kini setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan perpajakan. Menurut Misbakhun, DPR dalam menyusun RUU Konsultan Pajak akan memperhatikan putusan MK itu.

Misbakhun menjelaskan, Pasal 32 ayat 3 UU KUP yang dibatalkan MK hanya mengatur kedudukan "seorang kuasa" untuk menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan dari WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU yang sama. Sedangkan  Pasal 33 UU KUP menyebut bahwa ketentuan lebih lanjut tentang hal itu diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Pengertian 'kuasa' pada Pasal 32 ayat 3 dan 3a tersebut tidak atau bukan secara khusus menunjuk pada pengertian kuasa hukum, tapi kuasa dalam arti umum. Jadi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuasa hukum pada pengadilan pajak,” ulasnya.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Mukhamad Misbakhun

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,077.46 4,036.30
British Pound GBP 1.00 19,921.28 19,721.82
China Yuan CNY 1.00 2,204.59 2,182.69
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,297.00 15,145.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,868.52 10,759.01
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,951.30 1,931.74
Dolar Singapura SGD 1.00 11,083.98 10,971.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,528.83 17,353.14
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,679.82 3,638.00
Yen Jepang JPY 100.00 13,610.64 13,474.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5837.291 -7.951 610
2 Agriculture 1574.400 -2.628 20
3 Mining 1909.966 -6.234 47
4 Basic Industry and Chemicals 757.451 4.747 70
5 Miscellanous Industry 1254.992 40.866 45
6 Consumer Goods 2471.957 -17.927 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.115 1.009 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.955 -0.876 70
9 Finance 1054.067 -5.371 91
10 Trade & Service 792.965 -3.931 147
No Code Prev Close Change %
1 MAYA 6,950 8,150 1,200 17.27
2 NICK 138 159 21 15.22
3 APEX 1,780 2,000 220 12.36
4 HELI 85 94 9 10.59
5 DUCK 1,370 1,515 145 10.58
6 SMDM 133 145 12 9.02
7 RODA 350 378 28 8.00
8 MPRO 236 254 18 7.63
9 ACST 1,495 1,600 105 7.02
10 TBIG 5,050 5,375 325 6.44
No Code Prev Close Change %
1 MFMI 875 730 -145 -16.57
2 JAWA 160 138 -22 -13.75
3 CNTX 545 472 -73 -13.39
4 PNSE 875 770 -105 -12.00
5 RELI 256 228 -28 -10.94
6 LPLI 148 132 -16 -10.81
7 JKSW 68 62 -6 -8.82
8 RMBA 378 348 -30 -7.94
9 BISI 1,520 1,400 -120 -7.89
10 PSDN 208 192 -16 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 332 344 12 3.61
2 BHIT 82 81 -1 -1.22
3 KPIG 136 135 -1 -0.74
4 PGAS 2,230 2,270 40 1.79
5 MNCN 790 780 -10 -1.27
6 TLKM 3,760 3,730 -30 -0.80
7 SCMA 1,785 1,725 -60 -3.36
8 ADRO 1,730 1,700 -30 -1.73
9 TARA 890 890 0 0.00
10 INKP 13,675 13,475 -200 -1.46