Portal Berita Ekonomi Selasa, 21 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:06 WIB. Apple - Apple hapus aplikasi judi di App Store di China.
  • 21:58 WIB. KAI - Penjualan tiket "Promo Merdeka" KAI di Sumut terjual 1.550 kursi atau 93%.
  • 21:35 WIB. Kesehatan - MUI segera terbitkan keputusan soal vaksin MR.
  • 21:35 WIB. Nasional - Kemenpan RB gandeng BSSN untuk amankan E-Gov.
  • 21:35 WIB. Daerah - Mensos: Pusat dukung penuh penanganan gempa Lombok
  • 21:35 WIB. Finansial - Mensos: Ekonomi keumatan selaras dengan tugas kementerian.
  • 21:34 WIB. Nasional - Presiden Jokowi siapkan Inpres terkait gempa Lombok.
  • 21:33 WIB. Daerah - Mendikbud: Jangan hanya sekolah Joni yang dipasangi internet.
  • 21:33 WIB. Politik - Seskab: Menteri tim sukses Jokowi-Maruf tidak boleh orasi tapi cukup fokus bekerja.
  • 21:32 WIB. Daerah - Kapolri: Persoalan Papua adalah pembangunan ekonomi.
  • 21:32 WIB. Politik - Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf belum ditentukan.
  • 21:31 WIB. Hukum - Ketum PPP tidak penuhi panggilan KPK.
  • 21:31 WIB. Hukum - Bawaslu akan kirimkan panggilan kedua kepada Andi Arief.
  • 21:31 WIB. Daerah - 1.084 hektare lahan Kalsel terbakar.
  • 21:30 WIB. Perikanan - Menteri Susi tenggelamkan delapan kapal asing.

Demi Bantu Jokowi Mereformasi Perpajakan, Misbakhun Getol Suarakan RUU Konsultan Pajak

Foto Berita Demi Bantu Jokowi Mereformasi Perpajakan, Misbakhun Getol Suarakan RUU Konsultan Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengaku tengah memperjuangkan Rancangan Undamg-undang (RUU) Konsultan Pajak. Menurutnya, RUU yang masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR itu akan memperkuat upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mereformasi sektor perpajakan.

Berbicara pada seminar nasional bertema RUU Konsultan Pajak, Fasilitas Perpajakan Terkini dan Penegakan Hukum Perpajakan yang digelar oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Medan, Rabu (02/05), Misbakhun menyatakan, sistem perpajakan sangat rumit dan dinamis. Karena itu keberadaan RUU Konsultan Pajak jika kelak diberlakukan akan menjembatani kepentingan negara dengan para wajib pajak.

“Peran konsultan pajak harus diatur dalam UU sebagai profesi yang harus memiliki keahlian, ilmu pengetahuan dan sertifikasi tersendiri. Hal ini sama dengan profesi lain yang diatur dalam UU. Misalnya UU Arsitek, UU Polri, UU TNI, UU ASN, UU Notaris, UU Guru dan Dosen, dan masih banyak UU profesi lain,” ujar Misbakhun.

Salah satu inisiator RUU Konsultan Pajak itu menambahkan, merujuk data IKPI, saat ini di seluruh Indonesia hanya ada 4.500 konsultan pajak. Menurutnya, jumlah itu sangat kecil untuk menunjang kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa.

“Idealnya jumlah konsultan harus di atas 60 juta. Jepang memiliki 66.000 pegawai pajak dan 74.000 konsultan pajak dengan jumlah penduduk yang lebih kecil,” beber mantan pegawai Ditjen Pajak itu.

Legislator Golkar yang dikenal gigih membela kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi itu menambahkan, profesi konsultan pajak sangat erat kaitannya dengan kegiatan kegiatan ekonomi dan perkembangan cara bertransaksi. Menurutnya, perkembangan ilmu dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kompleksitas perekonomian dan regulasinya. 

Misbakhun menambahkan, regulasi perpajakan yang kompleks membuat tingkat kebutuhan WP terhadap jasa konsultan pajak makin besar. Konsekuensi lain dari meningkatnya kebutuhan akan jasa konsultan pajak antara lain adalah semakin tingginya tuntutan Wajib Pajak akan profesionalisme konsultan pajak.

“Tuntutan atas profesionalisme tersebut pada dasarnya sejalan dengan era perdagangan bebas yang menuntut negara-negara anggota WTO untuk membuka pasar domestiknya,” katanya.

Misbakhun dalam kesempatan itu juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum lama ini. Merujuk putusan MK atas permohonan perkara No.63/PUU-XV/2017 maka kewenangan untuk menerima kuasa wajib pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak.

Berdasat putusan itu maka kini setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan perpajakan. Menurut Misbakhun, DPR dalam menyusun RUU Konsultan Pajak akan memperhatikan putusan MK itu.

Misbakhun menjelaskan, Pasal 32 ayat 3 UU KUP yang dibatalkan MK hanya mengatur kedudukan "seorang kuasa" untuk menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan dari WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU yang sama. Sedangkan  Pasal 33 UU KUP menyebut bahwa ketentuan lebih lanjut tentang hal itu diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Pengertian 'kuasa' pada Pasal 32 ayat 3 dan 3a tersebut tidak atau bukan secara khusus menunjuk pada pengertian kuasa hukum, tapi kuasa dalam arti umum. Jadi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuasa hukum pada pengadilan pajak,” ulasnya.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Mukhamad Misbakhun

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Istimewa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5892.192 108.394 599
2 Agriculture 1588.944 4.751 20
3 Mining 2014.336 48.471 46
4 Basic Industry and Chemicals 803.050 21.046 70
5 Miscellanous Industry 1263.593 43.399 45
6 Consumer Goods 2363.210 31.896 46
7 Cons., Property & Real Estate 439.284 6.072 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1012.787 14.681 70
9 Finance 1060.303 19.100 91
10 Trade & Service 846.847 15.397 144
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10