Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Isu JK Mau Jadi Wapres Lagi, MPR: Kembalikan Persyaratan ke UU

Foto Berita Isu JK Mau Jadi Wapres Lagi, MPR: Kembalikan Persyaratan ke UU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai aturan mengenai persyaratan menjadi wakil presiden dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945, meskipun saat ini aturan yang ada dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sedang diujimateriilkan di Mahkamah Konstitusi.

"Kami menyerahkan kepada MK untuk memutuskan sekalipun kalau merujuk pada semangat besar mengapa dulu dibuat perubahan UUD 1945 untuk memberikan masa jabatan kepada Presiden hanya dua kali," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Hal itu dikatakannya terkait uji materi yang diajukan sekelompok orang terkait Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dia mengatakan aturan mengenai persyaratan menjadi capres-cawapres dalam UU Pemilu masih multi-tafsir sehingga dirinya menyerahkan kepada MK untuk memutuskan sengketa pemahaman konstitusi.

"Apakah berturut-turut itu artinya berturut-turut sepuluh tahun langsung atau bisa selang seling sehingga ini membutuhkan tafsir konstitusi. Pihak yang memiliki kewenangan tertinggi memberikan tafsir konstitusi dan memutuskan sengketa pemahaman konstitusi adalah MK," katanya.

Hidayat mengatakan di era Orde Baru, aturannya disebutkan bahwa jabatan Presiden boleh dipilih kembali dan memberikan tafsir dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan.

Namun dalam praktiknya, menurut dia, Soeharto dipilih kembali pada periode ketiga, keempat dan seterusnya sehingga ketika masuk era reformasi, aturan tersebut diubah.

"UUD diubah untuk memberikan kepastian hukum karena kalau semangat ini menurut saya memang berturut-turut, ya sudah dua kali," ujarnya.

Sementara itu terkait usia, menurut dia, hal itu masih diperdebatkan sehingga lebih baik dikembalikan kepada aturan yang berlaku, dan dasarnya adalah kesehatan apakah seorang kedepannya sehat mampu menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan.

Sebelumnya, warga bernama Muhammad Hafidz yang mewakili Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar mengajukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU Pemilu ke MK pada 30 April 2018.

Pasal 169 huruf (n) UU Pemilu menyebutkan bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 227 huruf (i) UU Pemilu menyebutkan bahwa pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres dilengkapi surat persyaratan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 

Tag: Muhammad Hidayat Nur Wahid, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56