Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:23 WIB. BNI - BNI mencatatkan pertumbuhan pengguna baru mobile banking BNI sebanyak 1,4 juta.
  • 22:22 WIB. PGN - PGN menjamin penyaluran gas di Medan, tidak terganggu akibat pelaksanaan program Integrasi Pipa Gas Nasional.
  • 22:20 WIB. WIKA - WIKA optimistis target kontrak order book sebesar Rp130 triliun dapat tercapai pada akhir 2018.
  • 22:19 WIB. Mandiri - Bank Mandiri berencana mengembangkan jaringan kantor luar negeri, khususnya di Asia Tenggara.
  • 21:35 WIB. Palestina - Israel robohkan bangunan Palestina di Tepi Barat.
  • 21:34 WIB. Politik - TKN nilai aksi Luhut-Sri Mulyani hanya spontanitas.
  • 21:34 WIB. Australia - Kemlu panggil Dubes Australia soal isu Whatsapp bocor.
  • 21:34 WIB. Politik - Nasdem tolak pemerintah tanggung dana saksi pemilu.
  • 21:34 WIB. Politik - Golkar gelar istighatsah dan peringatan Hari Santri Nasional.
  • 21:33 WIB. Politik - Fahri: Dana saksi dibiayai negara hindari persaingan tidak sehat.
  • 21:33 WIB. Daerah - Kemensos berikan layanan rehabilitasi 14.000 anak Lombok.
  • 21:33 WIB. Megapolitan - Pemprov DKI berupaya rusunawa bisa jadi hak milik.
  • 21:33 WIB. Prancis - Prancis batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi.
  • 21:33 WIB. Daerah - Anak-anak terdampak gempa dapat tabungan Rp2,5 miliar.
  • 21:32 WIB. Nasional - Mentan apresiasi pameran Hari Pangan wujudkan hilirisasi pertanian.

Isu JK Mau Jadi Wapres Lagi, MPR: Kembalikan Persyaratan ke UU

Foto Berita Isu JK Mau Jadi Wapres Lagi, MPR: Kembalikan Persyaratan ke UU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai aturan mengenai persyaratan menjadi wakil presiden dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945, meskipun saat ini aturan yang ada dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sedang diujimateriilkan di Mahkamah Konstitusi.

"Kami menyerahkan kepada MK untuk memutuskan sekalipun kalau merujuk pada semangat besar mengapa dulu dibuat perubahan UUD 1945 untuk memberikan masa jabatan kepada Presiden hanya dua kali," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Hal itu dikatakannya terkait uji materi yang diajukan sekelompok orang terkait Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dia mengatakan aturan mengenai persyaratan menjadi capres-cawapres dalam UU Pemilu masih multi-tafsir sehingga dirinya menyerahkan kepada MK untuk memutuskan sengketa pemahaman konstitusi.

"Apakah berturut-turut itu artinya berturut-turut sepuluh tahun langsung atau bisa selang seling sehingga ini membutuhkan tafsir konstitusi. Pihak yang memiliki kewenangan tertinggi memberikan tafsir konstitusi dan memutuskan sengketa pemahaman konstitusi adalah MK," katanya.

Hidayat mengatakan di era Orde Baru, aturannya disebutkan bahwa jabatan Presiden boleh dipilih kembali dan memberikan tafsir dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan.

Namun dalam praktiknya, menurut dia, Soeharto dipilih kembali pada periode ketiga, keempat dan seterusnya sehingga ketika masuk era reformasi, aturan tersebut diubah.

"UUD diubah untuk memberikan kepastian hukum karena kalau semangat ini menurut saya memang berturut-turut, ya sudah dua kali," ujarnya.

Sementara itu terkait usia, menurut dia, hal itu masih diperdebatkan sehingga lebih baik dikembalikan kepada aturan yang berlaku, dan dasarnya adalah kesehatan apakah seorang kedepannya sehat mampu menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan.

Sebelumnya, warga bernama Muhammad Hafidz yang mewakili Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar mengajukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227 huruf (i) UU Pemilu ke MK pada 30 April 2018.

Pasal 169 huruf (n) UU Pemilu menyebutkan bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 227 huruf (i) UU Pemilu menyebutkan bahwa pendaftaran bakal pasangan capres-cawapres dilengkapi surat persyaratan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 

Tag: Muhammad Hidayat Nur Wahid, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94