Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:06 WIB. Suspensi - BEI kabulkan permohonan suspensi saham Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan.
  • 11:06 WIB. Merger - Bank Danamon Indonesia dan Bank Nusantara Parahyangan rencanakan untuk lakukan merger usaha.
  • 10:21 WIB. Rupiah - Pukul 10.20 WIB, rupiah melemah 0,25% ke level Rp14.210 per dolar AS. 
  • 09:20 WIB. Bakti - Bakti Kemenkominfo tahun ini incar pendapatan Rp3,1 triliun.
  • 09:19 WIB. Xiaomi - Xiaomi mau gempur pasar Afrika tahun ini.
  • 09:19 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10+ punya RAM dan memori super besar.
  • 09:17 WIB. NASA - NASA umumkan kerja sama dengan China untuk eksplorasi bulan.
  • 09:17 WIB. Netflix - Netflix terus rogoh triliunan buat produksi serial orisinal.
  • 09:15 WIB. Google - Google Maps punya fitur baru bisa cegah terkena tilang.
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,01% ke level 6.448,54 di awal pekan ini.
  • 08:31 WIB. Fortnite - Fortnite raih pendapatan Rp34 triliun di 2018, lebih tinggi dari PUBG.
  • 08:30 WIB. WhatsApp - Pasang stiker di WhatsApp bakal bisa lewat keyboard Google.
  • 07:19 WIB. Facebook - Facebook luncurkan fitur petisi online.
  • 07:17 WIB. Youtube - Youtube larang video challenge dan prank yang berbahaya.
  • 07:16 WIB. AS - Parlemen AS rancang RUU larangan penjualan komponen ke ZTE dan Huawei.

KIPP Desak Pemerintah Cari Solusi Regulasi Koruptor Caleg

Foto Berita KIPP Desak Pemerintah Cari Solusi Regulasi Koruptor Caleg
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendesak Pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terhadap rencana pelarangan pendaftaran caleg bagi mantan terpidana kasus korupsi oleh Komisi Pemilihan Umum, kata Sekretaris Jenderal Kaka Suminta di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

"Posisi Pemerintah seharusnya menjadi bagian yang terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan ikut serta mencari jalan keluar dari kebuntuan regulasi untuk mencegah dan memberantas korupsi," kata Kaka dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Pro dan kontra terkait pelarangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR, dan DPD tersebut muncul di kalangan anggota partai politik, pegiat pemilu, dan komisioner KPU.

KPU beranggapan bahwa caleg yang berpotensi terpilih sebagai penyelenggara negara, memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun, kalangan anggota DPR beranggapan norma tentang pelarangan terhadap seseorang yang pernah didakwa kasus tindak pidana korupsi itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Ide KPU itu bagus untuk menyaring dari awal mereka yang terbukti korupsi supaya sebaiknya tidak dicalonkan lagi. Namun, UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur itu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mempersilakan KPU untuk membuat peraturan tentang pembatasan bakal calon anggota legislatif.

Namun, Yasonna mengingatkan KPU untuk tidak menerobos aturan yang tidak disebutkan dalam undang-undang.

"Sebaiknya, hal itu diatur di materi undang-undang. Kalau itu ada di tingkat peraturan teknis KPU maka KPU itu tidak boleh menciptakan norma yang menghilangkan hak politik seseorang. Itu undang-undang yang berhak mengatur," kata Yasonna.

Dengan adanya kebuntuan itu, KIPP berharap partai politik selaku penyedia calon anggota legislatif untuk dapat melakukan penyaringan sejak dini.

"Upaya pencegahan korupsi itu seharusnya menjadi tugas parpol untuk menghadirkan representasi parpol yang bersih di pemerintahan dan parlemen," ujar Kaka. (FNH/Ant)

 

Tag: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Kaka Suminta, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56