Portal Berita Ekonomi Selasa, 23 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:09 WIB. Nissan - Nissan tawarkan harga Nissan Terra di Indonesia mulai dari Rp464 juta rupiah. 
  • 17:08 WIB. BSDE - Hermawan: Peningkatan marketing sales BSDE didukung oleh penjualan produk di segmen residensial dan strata title
  • 17:07 WIB. BSDE - Marketing sales BSDE meningkat Rp5,4 triliun atau setara 75% dari target tahun ini.
  • 16:15 WIB. Fadli Zon - Prabowo jemput Habib Rizieq bukan soal elektabilitas.
  • 16:14 WIB. Prabowo - Jangan sampai pembakaran bendera tauhid disuruh kelompok tertentu.
  • 16:07 WIB. BBMD - Bank Mestika selenggarakan edukasi keuangan bagi guru YP Tarbiyatul. 
  • 16:06 WIB. BFIN - APT menuntut BFIN berikan deviden senilai Rp1,2 triliun.
  • 15:56 WIB. Bursa - Obligasi SMFP04ACN2 milik SMF dengan nilai emisi Rp327 miliar jatuh tempo pada 23/10/2018. 
  • 15:56 WIB. Bursa - Efek PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk akan resmi tercatat di BEI pada 31/10/2018 dengan kode emiten CAKK.
  • 15:50 WIB. Bursa - SBSN seri PBS-02O mulai diperdagangkan di BEI hari ini.
  • 15:45 WIB. BDMN - RUPST nyatakan Dadi Budiana telah efektif menjabat sebagai Direktur BDMN.
  • 15:28 WIB. Kadin - Kadin apresiasi kerja sama ekonomi Papua-Madang.
  • 15:27 WIB. Ayam - Harga daging ayam di Jayapura Rp60 ribu/ekor.
  • 15:26 WIB. Pariwisata - Menpar: pertumbuhan pariwisata RI tertinggi ke-9 di dunia.
  • 15:24 WIB. KEK - Pemprov Sumsel terus maksimalkan pembangunan KEK dan Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api.

KIPP Desak Pemerintah Cari Solusi Regulasi Koruptor Caleg

Foto Berita KIPP Desak Pemerintah Cari Solusi Regulasi Koruptor Caleg
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendesak Pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terhadap rencana pelarangan pendaftaran caleg bagi mantan terpidana kasus korupsi oleh Komisi Pemilihan Umum, kata Sekretaris Jenderal Kaka Suminta di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

"Posisi Pemerintah seharusnya menjadi bagian yang terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan ikut serta mencari jalan keluar dari kebuntuan regulasi untuk mencegah dan memberantas korupsi," kata Kaka dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Pro dan kontra terkait pelarangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR, dan DPD tersebut muncul di kalangan anggota partai politik, pegiat pemilu, dan komisioner KPU.

KPU beranggapan bahwa caleg yang berpotensi terpilih sebagai penyelenggara negara, memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun, kalangan anggota DPR beranggapan norma tentang pelarangan terhadap seseorang yang pernah didakwa kasus tindak pidana korupsi itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Ide KPU itu bagus untuk menyaring dari awal mereka yang terbukti korupsi supaya sebaiknya tidak dicalonkan lagi. Namun, UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur itu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mempersilakan KPU untuk membuat peraturan tentang pembatasan bakal calon anggota legislatif.

Namun, Yasonna mengingatkan KPU untuk tidak menerobos aturan yang tidak disebutkan dalam undang-undang.

"Sebaiknya, hal itu diatur di materi undang-undang. Kalau itu ada di tingkat peraturan teknis KPU maka KPU itu tidak boleh menciptakan norma yang menghilangkan hak politik seseorang. Itu undang-undang yang berhak mengatur," kata Yasonna.

Dengan adanya kebuntuan itu, KIPP berharap partai politik selaku penyedia calon anggota legislatif untuk dapat melakukan penyaringan sejak dini.

"Upaya pencegahan korupsi itu seharusnya menjadi tugas parpol untuk menghadirkan representasi parpol yang bersih di pemerintahan dan parlemen," ujar Kaka. (FNH/Ant)

 

Tag: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Kaka Suminta, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,074.00 4,032.94
British Pound GBP 1.00 19,818.76 19,620.15
China Yuan CNY 1.00 2,204.27 2,182.35
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,284.00 15,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,804.26 10,693.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,949.96 1,930.55
Dolar Singapura SGD 1.00 11,068.95 10,958.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,521.58 17,341.27
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.92 3,634.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,578.54 13,439.91

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5797.891 -42.544 610
2 Agriculture 1554.747 -15.585 20
3 Mining 1891.500 -26.913 47
4 Basic Industry and Chemicals 751.139 -6.438 70
5 Miscellanous Industry 1262.855 10.567 45
6 Consumer Goods 2461.265 -8.778 49
7 Cons., Property & Real Estate 409.289 -1.746 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1043.222 -21.394 70
9 Finance 1042.692 -8.059 91
10 Trade & Service 784.869 -3.611 147
No Code Prev Close Change %
1 MPRO 314 392 78 24.84
2 MLPT 745 900 155 20.81
3 MFMI 700 840 140 20.00
4 SKYB 159 190 31 19.50
5 KPAL 402 478 76 18.91
6 RELI 228 258 30 13.16
7 PBSA 690 760 70 10.14
8 NOBU 950 1,040 90 9.47
9 BAYU 2,470 2,700 230 9.31
10 GJTL 635 690 55 8.66
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 400 300 -100 -25.00
2 AMAG 358 270 -88 -24.58
3 TRIO 226 184 -42 -18.58
4 SKRN 1,225 1,030 -195 -15.92
5 YPAS 725 610 -115 -15.86
6 MINA 585 520 -65 -11.11
7 DUCK 1,590 1,440 -150 -9.43
8 DART 294 268 -26 -8.84
9 TFCO 600 550 -50 -8.33
10 HDFA 128 118 -10 -7.81
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 356 -6 -1.66
2 BMTR 334 334 0 0.00
3 PGAS 2,340 2,350 10 0.43
4 BHIT 79 79 0 0.00
5 LPPF 5,025 4,990 -35 -0.70
6 MNCN 775 780 5 0.65
7 PTBA 4,610 4,510 -100 -2.17
8 BBCA 23,150 22,950 -200 -0.86
9 GJTL 635 690 55 8.66
10 KPIG 138 139 1 0.72