Portal Berita Ekonomi Senin, 20 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:56 WIB. WhatApp - WhatsApp bakal hapus foto dan video pengguna pada November 2018.
  • 10:55 WIB. Nokia - Besok, Nokia siap bikin kejutan, rilis ponsel terbaru.
  • 10:49 WIB. AGII - Aneka Gas Industri menganggarkan capex sebesar Rp150-200 miliar pada 2018.
  • 10:47 WIB. AGII - Aneka Gas Industri mencatat pembangunan 95 unit filling station pada semester I-2018.
  • 10:45 WIB. AGII - Aneka Gas Industri menargetkan pembangunan 100 filling station pada 2018.
  • 10:35 WIB. Google - Google setop layanan pencarian gambar Googles.
  • 10:33 WIB. Galaksi¬†- Galaksi Cosmic Saegull berjaka 11,3 miliar tahun cahaya miliki "materi hitam".
  • 10:29 WIB. Twitter - Jack Dorsey akui belum temukan cara basmi hoaks dan ujaran kebencian.
  • 10:29 WIB. Google - Google mulai sebar Fitur Mode Rahasia Gmail ke Android dan iOS.
  • 10:09 WIB. Apple - Apple Store ditutup sementara usai insiden ledakan iPad.
  • 10:05 WIB. Huawei - Dua warna baru Huawei P20 Pro bakal sapa Berlin.
  • 10:03 WIB. Perusahaan Teknologi - Google, Apple, dan IBM cari karyawan nonsarjana.
  • 09:42 WIB. Elon Musk -¬†Elon Musk berencana buat mobil listrik murah pada 2021.

KIPP Desak Pemerintah Cari Solusi Regulasi Koruptor Caleg

Foto Berita KIPP Desak Pemerintah Cari Solusi Regulasi Koruptor Caleg
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendesak Pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terhadap rencana pelarangan pendaftaran caleg bagi mantan terpidana kasus korupsi oleh Komisi Pemilihan Umum, kata Sekretaris Jenderal Kaka Suminta di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

"Posisi Pemerintah seharusnya menjadi bagian yang terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan ikut serta mencari jalan keluar dari kebuntuan regulasi untuk mencegah dan memberantas korupsi," kata Kaka dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Pro dan kontra terkait pelarangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, DPR, dan DPD tersebut muncul di kalangan anggota partai politik, pegiat pemilu, dan komisioner KPU.

KPU beranggapan bahwa caleg yang berpotensi terpilih sebagai penyelenggara negara, memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun, kalangan anggota DPR beranggapan norma tentang pelarangan terhadap seseorang yang pernah didakwa kasus tindak pidana korupsi itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Ide KPU itu bagus untuk menyaring dari awal mereka yang terbukti korupsi supaya sebaiknya tidak dicalonkan lagi. Namun, UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur itu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mempersilakan KPU untuk membuat peraturan tentang pembatasan bakal calon anggota legislatif.

Namun, Yasonna mengingatkan KPU untuk tidak menerobos aturan yang tidak disebutkan dalam undang-undang.

"Sebaiknya, hal itu diatur di materi undang-undang. Kalau itu ada di tingkat peraturan teknis KPU maka KPU itu tidak boleh menciptakan norma yang menghilangkan hak politik seseorang. Itu undang-undang yang berhak mengatur," kata Yasonna.

Dengan adanya kebuntuan itu, KIPP berharap partai politik selaku penyedia calon anggota legislatif untuk dapat melakukan penyaringan sejak dini.

"Upaya pencegahan korupsi itu seharusnya menjadi tugas parpol untuk menghadirkan representasi parpol yang bersih di pemerintahan dan parlemen," ujar Kaka. (FNH/Ant)

 

Tag: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Kaka Suminta, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fauziah Nurul Hidayah

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Senin, 20/08/2018 03:42 WIB

Minyak Tumpah di Ambon, Apa Kata Pertamina?

Minggu, 19/08/2018 23:04 WIB

Rex Marindo: Jangan Jadi Pengusaha

Minggu, 19/08/2018 22:20 WIB

Google Hapus Layanan Pencarian Gambar

Minggu, 19/08/2018 18:28 WIB

DPR Akan Panggil OJK Soal Regulasi Fintech

Minggu, 19/08/2018 08:58 WIB

Apa Itu Merdeka Finansial?

Jum'at, 17/08/2018 17:08 WIB

Indeks Merosot 4,83% Sepanjang Pekan Ini

Jum'at, 17/08/2018 16:51 WIB

Ahok Dapat Remisi Dua Bulan, 2019 Bebas