Nelayan Gunung Kidul Bakal Miliki Asuransi, Kapan?

Warta Ekonomi, Gunung Kidul -

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengupayakan 1.300 nelayan di wilayah ini memiliki asuransi sebagai jaminan keselamatan kerja.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunung Kidul Khairuddin di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan nelayan Gunung Kidul sebanyak 1.300 orang, hampir semua memiliki asuransi nelayan.

"Kami mengusahakan seluruh nelayan di Gunung Kidul memiliki asuransi. Saat ini, masih ada 300 nelayan yang belum memiliki asuransi. Kami akan mengajukan datanya, dan berharap premi asuransi ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," kata Khairuddin.

Ia mengatakan kesadaran nelayan untuk memiliki asuransi keselamatan sangat tinggi. DKP Gunung Kidul juga proaktif mendata nelayan yang belum memiliki asuransi, sehingga bisa diusulkan ke KKP mendapat premis asuransi dari KKP.

"Premi asuransi nelayan ditanggung oleh KKP dalam tempo tertentu dan dilanjutkan nelayan yang pernah mendapat bantuan asuransi," katanya.

Khairudin mengatakan, asuransi tersebut diharapkan mampu melindungi nelayan karena nelayan memiliki risiko pekerjaan yang tinggi.

Santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan akan memperoleh tanggungan sejumlah Rp200.000.000 apabila menyebabkan kematian, Rp100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap dan kecelakaan di darat diberikan Rp160.000.000 dan Rp20.000.000 untuk biaya pengobatan.

"Asuransi nelayan kerja sama dengan Jasindo. Setiap tahun, satu nelayan dikenai premi asuransi Rp175 ribu per tahun. Kami hanya menyerahkan data nelayan yang memiliki kartu identitas nelayan kepada KKP, dan mereka yang membayarkan," katanya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunung Kidul Rujimantoro menyambut baik program dari pemerintah ini agar bisa memberikan kesejahteraan bagi nelayan.

"Kami berharap asuransi ini dapat melindungi nelayan, karena berisiko tinggi," kata dia.

Ke depan, Menurut Rujimantoro, nelayan yang belum mendapatkan bisa segera diusulkan. Asuransi hanya mencakup separuh dari jumlah nelayan yang ada di Gunung Kidul.

"Kami memohon kepada DKP agar segera mengusulkan kekurangan ini kepada kementerian," harapnya.