Lima Manfaat Pengembangan Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor

Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri padat karya berorientasi ekspor diyakini sebagai industri yang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara di Asia yang telah "naik kelas" dan masuk ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah, Middle Income Countries (MIC), industri padat karya berorientasi ekspor menjadi salah satu industri tumpuan yang dapat mendorong ekspor Indonesia.

Upaya mendorong industri padat karya berorientasi ekspor tersebut menjadi bahasan diskusi dalam seminar dengan tema "Pengembangan dan Pembiayaan Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor" pada hari ini (7/5/2018) di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bekerja sama dengan Bank Indonesia. Seminar tersebut dihadiri oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan kalangan akademisi.

"Industri padat karya berkontribusi besar pada aspek sosial ekonomi, yaitu pertama, memiliki forward linkage dan backward linkage yang besar. Kedua, sebagai alat pemerataan ekonomi daerah. Ketiga, sebagai jaring pengaman sosial karena sifatnya yang padat karya. Keempat, menghasilkan devisa ekspor. Terakhir, menjadi motor penggerak sektor ekonomi lainnya," Kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara dalam sambutannya.

Dari sisi BI, untuk mendorong pengembangan industri, BI memiliki enam peran strategis, yakni berperan aktif dalam satgas percepatan reformasi struktural (POKJA III).

Kemudian koordinasi pusat dan daerah terkait isu strategis antara lain pengembangan industri pengolahan, mitigasi risiko dan kerentanan nasional, memelihara stabilitas makroekonomi, menstabilkan nilai tukar, dan menjangkar ekspektasi inflasi.

Seminar yang merupakan rangkaian kegiatan Pokja III (Satgas Percepatan Reformasi Struktural) tersebut membahas mengenai seberapa jauh peran industri padat karya, pemerintah, dan industri perbankan dalam mendorong ekspor Indonesia.

Selain menjadi wadah diseminasi riset Bank Indonesia kepada publik, seminar ini diharapkan dapat menghasilkan pandangan dan rekomendasi baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.