Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:22 WIB. Ketum PBNU - Jabatan baru Ma'ruf Amin di PBNU ialah Mustasyar (Dewan Penasihat).
  • 20:31 WIB. Sandiaga - Semua partai pengusung harus menerapkan teletubbies effect di Pilpres 2019.
  • 20:07 WIB. Khofifah - Menangkan Jokowi-Ma'ruf, semua jaringan dimaksimalkan.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Sejauh ini NU terus berkoordinasi dengan Jokowi-Ma'ruf.
  • 20:06 WIB. Khofifah - Kita tidak bisa pastikan 100% masyarakat NU mendukung Jokowi-Ma'ruf.
  • 19:58 WIB. Iran - 11 tentara Iran tewas dalam serangan terhadap parade militer.
  • 19:57 WIB. Republik Dominika - China membuka kedutaan di Republik Dominika.
  • 19:56 WIB. Al Jazeera - Festival Film Dokumenter Al Jazeera Balkan dimulai.
  • 19:56 WIB. Palestina - Mahmoud Abbas: Palestina siap memasuki pembicaraan damai dengan Israel.
  • 19:55 WIB. Nigeria - PBB: Wabah kolera di Nigeria tewaskan 97 orang.
  • 19:54 WIB. KIK - Akan lebih mengandalkan cara kampanye dengan gotong royong dan bukan sekadar modal finansial.
  • 19:54 WIB. KIK - Sumber dana kampanye Jokowi-Ma'ruf yakni perusahaan dan partai politik.
  • 19:54 WIB. NAFTA - Meksiko akan mencari kesepakatan dengan Kanada jika perundingan NAFTA gagal.
  • 19:53 WIB. Australia - Kamboja berikan pengampunan kepada sutradara asal Australia.
  • 19:53 WIB. KIK - Dana¬† kampanye Jokowi-Ma'ruf sebanyak Rp11,9 miliar.

Said Iqbal Desak Pemerintah Serius Tangani Ojol

Foto Berita Said Iqbal Desak Pemerintah Serius Tangani Ojol
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Presidium Komite Aksi Transportasi Online (KATO) Said Iqbal mendesak pemerintah untuk serius menangani permasalahan ojek online.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek online ini ada di sekitar kita. Mereka beroperasi memanfaatkan penggunaaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab dan dahulu ada Uber sebelum diakuisisi oleh Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat atau konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan atau barang melalui online," ujar Presiden KSPI tersebut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek online ini, maka terhadap adanya kenyataan ini, diperlukan adanya jaminan hak konstitusional dari masyarakat pengguna dan driver ojek online, tegas pria yang juga menjadi Pengurus Pusat (Governing Body) ILO ini.

Akibat tidak adanya perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka akhirnya di lapangan sering terjadi reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya dan beberapa kalangan pejabat pemerintah yang terkait dengan hal ini, mereka menganggap ojek online ilegal.

"Hal ini sangat potensial menimbulkan adanya kerugian bagi driver ojek online berupa ancaman kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rasa ketidakamanan serta tidak adanya perlindungan dari ancaman ketakutan akan gangguan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, serta menimbulkan keresahan bagi konsumen atau masyarakat pada saat memanfaatkan penggunaan jasa pengemudi ojek online," ujarnya.

Uji materi

Karena itu Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin (7/5).

Menurut Iqbal, pasal yang akan diuji adalah Pasal 138 ayat (3) yang menyebutkan, angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan dengan UUD 1945, khususnya pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1).

Bunyi pasal 27 ayat (2) adalah "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sedangkan Pasal 28G ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

"Muatan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ yang menyatakan angkutan umum orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum yang memberikan batasan hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang, tidak mencakup ojek online," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 138 ayat (3) UU No 22/ 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Angkutan umum orang dan atau barang dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum dan atau kendaraan bermotor beroda dua milik perorangan yang digunakan untuk angkutan umum orang dan/ tau barang dengan dipungut bayaran yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan pemesanan secara on line, untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat".

Tag: Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Ojek Online

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22