Jokowi Janji Sikat Pungli Terhadap Supir Truk, Polri?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo berjanji untuk "menyikat" pungutan liar (pungli) yang masih dialami para pengemudi truk. "(Pungli) disikat semuanya, caranya nanti tanya ke Wakapolri, itu teknis," kata dia, di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Ia menyampaikan hal itu seusai menemui sekitar 70 orang pengemudi truk yang beroperasi di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Mereka mengeluhkan banyak premanisme dan pungutan liar berbentuk pengecatan truk dengan nama kelompok tertentu saat melintasi jalanan di Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

Bila truk sudah dicat atau lazim disebut "dicap" maka pengemudi harus membayar sejumlah uang kepada kelompok yang "mengecap" truk itu, bila tidak maka ada kaca truk akan dipecahkan, atau ban disobek bahkan supir ditodong golok.

Sedangkan Wakil Kepala Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, menegaskan, aparaturnya sudah tidak ada lagi yang melakukan pungli, bila ditemukan maka langsung dipecat.

"Aparat mana? Tidak ada lagi "korek-korek" gitu. Dulu khan polisi, "korek-korek", sekarang tidak ada lagi "korek-korek". Kalau itu tertangkap Propam, kami pecat," ungkap Syafruddin merujuk pada kebiasaan supir melemparkan kotak korek api berisi uang kepada polisi yang memberhentikan truk.

"Dia (supir) curhat menyangkut premanisme. Jangan langsung ditujukan ke polisi. Polisi zaman dulu, 20 tahun yang lalu beda dengan polisi zaman sekarang. Remunerasinya polisi sudah cukup banyak, cukup besar. Mereka juga jijiklah mau pungli-pungli yang Rp5.000, Rp10.000 sekarang. Remunerasi besar sekarang, polisi itu lebih dari gajinya," tegas Syafruddin.

Ia pun menegaskan, jika ada jajarannya yang melakukan pungli akan langsung dipecat.

"Telanjangi dia. Keras sekali kami. Karena kenapa? Sudah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang, biaya operasionalnya besar sekali sekarang. Kalau toch ada satu, dua oknum yang gila, kami akan pecat, yang dikeluhkan itu premanisme di jalan itu, bukan aparat formil," kata Syafruddin.

Syafruddin pun mempersilakan para supir untuk melapor bila ada anggotanya yang meminta uang kepada para supir.

"Langsung ke saya saja, nanti saya akan bilang. Langsung ke saya, saya kasih nomor telepon, tapi harus benar. Kalau tidak kami proses juga dia, kalau ada rekaman video mana rekamannya? Saya balik bertanya," kata Syafruddin.

Salah seorang supir truk, Agus Yuda, bahkan berjalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta selama 26 hari. Ia baru tiba di Jakarta pada 3 Mei 2018.

"Saya jalan kaki itu bukan hanya mencari sensasi saja, tapi ada maksud dan tujuannya, harapannya khususnya transportasi angkutan darat bisa sehat karena banyak masalah seperti pungli, premanisme," kata dia.

Iapun melakukan pertemuan privat dengan Jokowi di ruang tengah Istana Negara, ditemani Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, dan Syafruddin.

"Respon Presiden tadi mengatakan akan segera ditindaklanjuti, saat ini dikoordinasikan dengan dinas perhubungan dan Polri," kata dia.

"Intinya, kami semua angkutan barang, meminta kepada pemerintah, dapat memberikan rasa aman dan nyaman saat mendistrbusikan barang karena kami ini sebagai tulang punggung pemerintah, tanpa kami pendistribusian tidak sampai ke masyarakat," kata dia.

Ia juga mengeluh bahwa supir melapor ke kantor-kantor polisi tidak ada kelanjutan dari laporan itu.