Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:01 WIB. Spotify - Pengguna aktif bulanan Spotify tembus 200 juta.
  • 22:00 WIB. Xiaomi - Xiaomi anggarkan Rp20 triliun demi AI dan IoT.
  • 21:58 WIB. Samsung - Selama 2018, situs Samsung dikunjungi 60 juta orang.
  • 21:58 WIB. Samsung - Luncurkan situs penjualan online, Samsung Indonesia punya rencana jalani O2O.
  • 21:55 WIB. Go-Pay - Go-Pay bisa dipakai untuk bayar perpanjang SIM dan SKCK.
  • 21:53 WIB. Facebook - Facebook investasi Rp4,2 triliun dalam bisnis berita lokal AS.
  • 19:24 WIB. LRT - INKA perkirakan LRT Otonom bisa diterapkan dalam 1,5 tahun.
  • 19:22 WIB. Mercedes - Mercedes-Benz berusaha jadi anggota Gaikindo lagi.
  • 19:22 WIB. Jokowi - Jokowi matangkan Perpres kendaraan motor listrik.
  • 19:21 WIB. Samsung - Samsung beri tanda luncurkan ponsel lipat 20 Februari.
  • 19:20 WIB. Microsoft - Microsoft bersiap akhiri Windows 7.
  • 19:19 WIB. Apple - Apple sebut Qualcomm enggan pasok cip untuk iPhone.
  • 19:18 WIB. Apple - Apple dikabarkan rilis iPod dan pakai USB-C di iPhone.
  • 19:17 WIB. Mercedes - Mercedes-Benz bakal tambah produksi lokal tahun ini.

CITA: Reformasi Pengadilan Pajak Harus Sampai ke Daerah

Foto Berita CITA: Reformasi Pengadilan Pajak Harus Sampai ke Daerah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendorong reformasi perpajakan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah harus diterapkan hingga ke pemerintah daerah.

Direktur Eksekutif  CITA Yustinus Prastowo mengatakan reformasi ini meliputi badan peradilan pajak yang mencakup peningkatan standar rekrutmen hakim pajak, peningkatan kompetensi dan integritas hakim, tata cara peradilan yang mudah, efektif, transparan, serta supervisi atau pengawasan yang lebih baik.

"Pengadilan pajak seharusnya menjadi muara bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum," katanya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Untuk itu, pihaknya meminta Mahkamah Agung menaruh perhatian lebih besar bagi reformasi pengadilan pajak dan mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan supervisi terhadap pengadilan pajak. "Pengadilan pajak harus berperan sebagai agent of change karena telah menciptakan kepastian hukum dan menjadi tempat untuk mencari keadilan yang hakiki," tegasnya.

Ia memberi contoh kasus yang menimpa PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di mana pemerintah daerah setempat menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal berdasarkan kontrak karya, PT NNT seharusnya tidak wajib membayar pajak daerah. Singkat cerita, PT NNT mengajukan keberatan ke pengadilan pajak namun ditolak.

"Tetapi putusan yang dihasilkan majelis hakim berbeda satu sama yang lain. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa SKPD PKB A menerima sedangkan majelis hakim yang memutus sengketa AKPB PKB B menolak. Padahal, sengketa-sengketa itu serupa," ujarnya.

Dari kondisi di atas, lanjut dia, putusan yang berbeda atas beberapa kasus yang serupa tidak mencerminkan kapastian hukum dan keadilan terlepas dari independensi hakim.

Tag: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6408.784 72.668 625
2 Agriculture 1585.036 -7.210 21
3 Mining 1844.340 15.139 47
4 Basic Industry and Chemicals 895.845 21.295 71
5 Miscellanous Industry 1394.631 2.064 46
6 Consumer Goods 2652.095 37.658 51
7 Cons., Property & Real Estate 480.742 8.835 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1130.455 19.871 71
9 Finance 1213.694 9.336 91
10 Trade & Service 786.524 2.437 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 186 250 64 34.41
2 INPP 525 650 125 23.81
3 LPCK 1,900 2,340 440 23.16
4 OCAP 268 330 62 23.13
5 MLPL 84 99 15 17.86
6 MTSM 177 206 29 16.38
7 SDMU 55 62 7 12.73
8 UNIT 240 268 28 11.67
9 IMAS 2,560 2,840 280 10.94
10 HDFA 158 174 16 10.13
No Code Prev Close Change %
1 ARTA 1,310 1,000 -310 -23.66
2 ABDA 5,600 4,480 -1,120 -20.00
3 BEEF 318 268 -50 -15.72
4 TFCO 765 665 -100 -13.07
5 KICI 290 260 -30 -10.34
6 SKBM 560 510 -50 -8.93
7 TPMA 242 222 -20 -8.26
8 POLI 1,575 1,445 -130 -8.25
9 INTD 175 161 -14 -8.00
10 RIGS 228 210 -18 -7.89
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 INPC 74 79 5 6.76
3 UNTR 26,000 25,600 -400 -1.54
4 WSKT 1,975 2,090 115 5.82
5 TRAM 182 190 8 4.40
6 ASII 8,150 8,150 0 0.00
7 PTSN 1,630 1,520 -110 -6.75
8 TLKM 3,850 3,930 80 2.08
9 KPAS 220 222 2 0.91
10 BBRI 3,790 3,780 -10 -0.26