Portal Berita Ekonomi Kamis, 18 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:31 WIB. Telkomsel - Telkomsel: 90.000 gamer main game mobile ShellFire.
  • 06:30 WIB. Facebook - Facebook bekukan misinformasi terkait pemungutan suara jelang Pemilu AS.
  • 06:28 WIB. EU - KPPU Uni Eropa selidiki kemungkinan langkah Sony setelah pembelian EMI.
  • 06:25 WIB. Dell - Dell lanjutkan rencana masuk bursa saham meski ditentang investor.
  • 06:22 WIB. DreatOut - Sekuel gim DreatOut ditargetkan rilis tahun depan.
  • 06:20 WIB. Gim - Mahasiswa Surabaya bikin gim edukasi penanggulangan bencana.
  • 06:17 WIB. Apple - Apple perbaiki emoji bagel yang bikin netizen marah.
  • 06:16 WIB. Apple - Apple minta maaf atas akun yang kena hack di China.
  • 06:09 WIB. Netflix - Netflix tambah 7 juta pengguna baru di Juli-September.
  • 21:40 WIB. Hukum - Kekayaan bupati Bekasi Dalam setahun naik Rp9,3 miliar.
  • 21:39 WIB. Hukum - Polri: Kaca film antipeluru Gedung DPR perlu dikaji.
  • 21:39 WIB. Olahraga - Kemenpora: Event esports internasional di Indonesia masih terbatas.
  • 21:39 WIB. Politik - Ma'ruf Amin bicara Islam moderat di Singapura.
  • 21:39 WIB. Hukum - KPAI: Video pramuka ganti presiden eksploitasi anak.
  • 09:21 WIB. Youtube - Youtube bakal beri sanki untuk konten video duplikat.

CITA: Reformasi Pengadilan Pajak Harus Sampai ke Daerah

Foto Berita CITA: Reformasi Pengadilan Pajak Harus Sampai ke Daerah
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendorong reformasi perpajakan yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah harus diterapkan hingga ke pemerintah daerah.

Direktur Eksekutif  CITA Yustinus Prastowo mengatakan reformasi ini meliputi badan peradilan pajak yang mencakup peningkatan standar rekrutmen hakim pajak, peningkatan kompetensi dan integritas hakim, tata cara peradilan yang mudah, efektif, transparan, serta supervisi atau pengawasan yang lebih baik.

"Pengadilan pajak seharusnya menjadi muara bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum," katanya dalam diskusi di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Untuk itu, pihaknya meminta Mahkamah Agung menaruh perhatian lebih besar bagi reformasi pengadilan pajak dan mendorong Komisi Yudisial untuk melakukan supervisi terhadap pengadilan pajak. "Pengadilan pajak harus berperan sebagai agent of change karena telah menciptakan kepastian hukum dan menjadi tempat untuk mencari keadilan yang hakiki," tegasnya.

Ia memberi contoh kasus yang menimpa PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di mana pemerintah daerah setempat menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Padahal berdasarkan kontrak karya, PT NNT seharusnya tidak wajib membayar pajak daerah. Singkat cerita, PT NNT mengajukan keberatan ke pengadilan pajak namun ditolak.

"Tetapi putusan yang dihasilkan majelis hakim berbeda satu sama yang lain. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa SKPD PKB A menerima sedangkan majelis hakim yang memutus sengketa AKPB PKB B menolak. Padahal, sengketa-sengketa itu serupa," ujarnya.

Dari kondisi di atas, lanjut dia, putusan yang berbeda atas beberapa kasus yang serupa tidak mencerminkan kapastian hukum dan keadilan terlepas dari independensi hakim.

Tag: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5868.620 67.803 610
2 Agriculture 1522.460 22.946 20
3 Mining 1933.517 25.132 47
4 Basic Industry and Chemicals 746.459 12.246 70
5 Miscellanous Industry 1214.073 6.640 45
6 Consumer Goods 2489.664 17.513 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.238 3.862 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1074.895 28.399 70
9 Finance 1064.617 9.032 91
10 Trade & Service 800.207 9.982 147
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 73 98 25 34.25
2 SURE 970 1,210 240 24.74
3 MLPL 71 88 17 23.94
4 TRIO 188 228 40 21.28
5 KBLM 242 284 42 17.36
6 ABBA 99 116 17 17.17
7 DIGI 1,005 1,130 125 12.44
8 KARW 82 92 10 12.20
9 APEX 1,600 1,780 180 11.25
10 TPMA 258 286 28 10.85
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 420 330 -90 -21.43
2 CITY 545 478 -67 -12.29
3 INCF 143 127 -16 -11.19
4 MKPI 24,000 22,000 -2,000 -8.33
5 AKPI 970 890 -80 -8.25
6 BCAP 157 145 -12 -7.64
7 SMCB 1,750 1,625 -125 -7.14
8 TMPO 140 130 -10 -7.14
9 MPOW 134 125 -9 -6.72
10 LMAS 78 73 -5 -6.41
No Code Prev Close Change %
1 CPRO 50 50 0 0.00
2 MNCN 730 775 45 6.16
3 ABBA 99 116 17 17.17
4 PGAS 2,200 2,310 110 5.00
5 TLKM 3,780 3,900 120 3.17
6 BHIT 79 80 1 1.27
7 DOID 755 805 50 6.62
8 ISSP 73 98 25 34.25
9 TRAM 199 200 1 0.50
10 TKIM 10,300 11,200 900 8.74