Atasi Ketimpangan, Bappenas Libatkan Partisipasi Publik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus mendorong tersedianya investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa, serta upaya untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal.

Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan yang signifikan dan terdistribusi secara lebih merata, terutama untuk kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam (SDA).

"Sekitar 80% kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari kawasan barat Indonesia, khususnya pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, kawasan timur Indonesia masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas  Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Sebagai upaya konkret mengatasi ketimpangan tersebut, Bappenas meminta masukan dari masyarakat melalui ajang call for papers Indonesia Development Forum (IDF) 2018. 

Gagasan dari masyarakat tersebut kata dia dibutuhkan mengingat ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian dari seluruh elemen masyrakat. Indikasi tersebut setidaknya tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di kawasan bagian barat Indonesia.

"Kami sangat berharap masyarakat luas, baik mahasiswa, peneliti, akademisi, pakar pembangunan, pengambil kebijakan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil untuk ikut serta dalam ajang calll for papers," tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan, call for papers diharapkan berisi masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan wilayah.

Dia menjelaskan, pengajuan makalah dibuka telah dibuka pada 22 Maret 2018 dan ditutup pada 19 Mei 2018 mendatang. Sementara pemberitahuan hasil seleksi akan dilakukan pada 6 Juni 2018 dan pengajuan makalah lengkap dilaksanakan pada 22 Juni 2018.

Makalah yang terpilih akan dipresentasikan pada Forum IDF 2018 tanggal 10-11 Juli 2018 serta akan dipublikasikan dalam jurnal yang terdaftar di ISBN/ISSN. Semua makalah yang dipresentasikan di IDF 2018 juga akan dipublikasikan dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan Indonesia.

"Kami percaya, banyak sekali gagasan inovatif dan membangun untuk mengatasi masalah disparitas di Indonesia. Gagasan yang masuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024," kata Rudy.

IDF 2018 merupakan upaya bersama yang digagas Bappenas dan didukung Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan yang berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta, untuk mengurangi disparitas regional. IDF 2018 yang akan dilaksanakan pada 10-11 Juli 2018 akan dihadiri para pimpinan lembaga pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta.