Portal Berita Ekonomi Minggu, 19 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:18 WIB. Qatar - Qatar menuding Arab Saudi telah melarang warga negaranya melakukan ibadah haji pada tahun ini.
  • 21:17 WIB. Pramuka - Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, mengharapkan Pramuka lebih berperan dalam mendidik generasi milenial.
  • 21:16 WIB. Asian Games - Kontingen China menjadi kontingen terbesar selain kontingen Indonesia dalam Asian Games 2018.
  • 21:13 WIB. CAD - DPR menginginkan pembangunan infrastruktur jangan sampai membuat defisit transaksi berjalan semakin membengkak.
  • 21:13 WIB. Kurban - Pemkab Kulon Progo mengimbau pantia pemotongan hewan kurban tidak mencuci jeroan di sungai.
  • 21:11 WIB. Asian Games - Manajer tim menembak Indonesia Sarozawato Zai meminta atlet menjauhi medsos saat hari perlombaan Asian Games 2018.
  • 21:10 WIB. BRI - BRI Cabang Serang membekali 23 siswa peserta SMN dari Kalimantan Selatan mengenai kewirausahaan dan e-commerce.
  • 21:09 WIB. TKI - Dua TKI asal NTT yang bekerja di Malaysia dipulangkan karena menderita sakit parah.
  • 21:07 WIB. Impor - DPR meminta agar pemerintah jangan lagi melakukan kebijakan impor beras.
  • 20:34 WIB. Bali - Pemerintah Bali menanti direct flight Denpasar-London setelah pembukaan kantor Konsulat Jenderal Inggris di Bali.
  • 20:33 WIB. CSR - Pos Indonesia menghentikan program pengiriman bantuan secara gratis kepada korban bencana gempa bumi Lombok.

Kemenag: Ingat, Umrah Itu Ibadah Bukan Wisata

Foto Berita Kemenag: Ingat, Umrah Itu Ibadah Bukan Wisata
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Umrah bukanlah wisata yang bisa dikomersialkan sebab umrah adalah ibadah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Farhani mengatakan dalam sebuah pernyataan di Semarang, Jumat (11/5/2018).

Farhani menegaskan, "Karena ibadah, tidak boleh dikomersialkan." Yang dimaksudkan tidak boleh dikomersialkan, kata dia, biaya dari nasabah kemudian diputar untuk dicari profitnya sebagaimana skema "ponzi", MLM (multilevel marketing) dan sejenisnya.

Menurut dia, Menteri Agama sudah mengeluarkan peraturan, yakni PMA Nomor 8/2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang mengatur secara jelas terkait ibadah umrah.

"Dalam PMA itu diatur bagaimana biro penyelenggaranya, hotelnya harus jelas, penerbangannya pakai pesawat apa, kapan, dan maksimal enam bulan sejak mendaftar harus sudah berangkat," tuturnya.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), kata dia, harus masuk ke dalam Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang dikembangkan Kemenag.

"Dari Sipatuh itu akan terlihat alurnya, begitu daftar, dapat nomer registrari. Misalnya, daftar Januari 2018, ternyata sampai Juni nanti, kok, tidak berangkat, ya, berisiko dicabut izinnya," ungkpanya.

Bahkan, kata dia, PMA tersebut juga mengatur harga referensi untuk biaya umrah minimal Rp20 juta yang bisa menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

"Kalau sampai ada biro umrah yang mematok di bawah Rp20 juta, harus menjelaskan kepada Kemenag. Standar hotelnya bagaimana? Penerbangan pakai pesawat apa? Semua harus dijelaskan," imbuhnya.

Farhani mengatakan bahwa PMA itu merupakan regulasi yang diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan ibadah umrah sekaligus sebagai proteksi umat Islam yang ingin melaksanakannya.

"Biro umrah wajib mengakses Sipatuh. Kalau sampai ada yang tidak masuk sistem, kena teguran. Apalagi, sampai biro memberangkatkan umrah secara tidak resmi, bisa dipidana," tuturnya.

Berdasarkan data Kanwil Kemenag Jateng, Farhani menyebutkan saat ini terdapat 29 biro umrah sebagai PPIU berizin yang berpusat di Jateng, sementara yang cabang dari Jakarta ada 55 biro. Sementara itu, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta H. Endro Dwi Cahyono mengapresiasi PMA 8/2018.

"Dengan PMA ini, diatur secara lebih 'rigid'. Siapa yang boleh menyelenggarakan, PPIU harus sudah berizin, biro travel yang belum punya izin tidak boleh memberangkatkan jemaah calon umrah," katanya.

Apalagi, kata Endro, PMA itu juga melarang PPIU untuk meminjamkan benderanya kepada pihak lain untuk memberangkat jemaah calon umrah. Jika melanggar, akan dicabut izinnya.

Tag: Umrah, Kementerian Agama (Kemenag)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading