Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:37 WIB. EPL - Arsenal 2 vs 0 Chelsea
  • 06:36 WIB. EPL - Watford 0 vs 0 Burnley

Kemenag: Ingat, Umrah Itu Ibadah Bukan Wisata

Foto Berita Kemenag: Ingat, Umrah Itu Ibadah Bukan Wisata
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Umrah bukanlah wisata yang bisa dikomersialkan sebab umrah adalah ibadah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Farhani mengatakan dalam sebuah pernyataan di Semarang, Jumat (11/5/2018).

Farhani menegaskan, "Karena ibadah, tidak boleh dikomersialkan." Yang dimaksudkan tidak boleh dikomersialkan, kata dia, biaya dari nasabah kemudian diputar untuk dicari profitnya sebagaimana skema "ponzi", MLM (multilevel marketing) dan sejenisnya.

Menurut dia, Menteri Agama sudah mengeluarkan peraturan, yakni PMA Nomor 8/2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang mengatur secara jelas terkait ibadah umrah.

"Dalam PMA itu diatur bagaimana biro penyelenggaranya, hotelnya harus jelas, penerbangannya pakai pesawat apa, kapan, dan maksimal enam bulan sejak mendaftar harus sudah berangkat," tuturnya.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), kata dia, harus masuk ke dalam Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang dikembangkan Kemenag.

"Dari Sipatuh itu akan terlihat alurnya, begitu daftar, dapat nomer registrari. Misalnya, daftar Januari 2018, ternyata sampai Juni nanti, kok, tidak berangkat, ya, berisiko dicabut izinnya," ungkpanya.

Bahkan, kata dia, PMA tersebut juga mengatur harga referensi untuk biaya umrah minimal Rp20 juta yang bisa menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

"Kalau sampai ada biro umrah yang mematok di bawah Rp20 juta, harus menjelaskan kepada Kemenag. Standar hotelnya bagaimana? Penerbangan pakai pesawat apa? Semua harus dijelaskan," imbuhnya.

Farhani mengatakan bahwa PMA itu merupakan regulasi yang diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan ibadah umrah sekaligus sebagai proteksi umat Islam yang ingin melaksanakannya.

"Biro umrah wajib mengakses Sipatuh. Kalau sampai ada yang tidak masuk sistem, kena teguran. Apalagi, sampai biro memberangkatkan umrah secara tidak resmi, bisa dipidana," tuturnya.

Berdasarkan data Kanwil Kemenag Jateng, Farhani menyebutkan saat ini terdapat 29 biro umrah sebagai PPIU berizin yang berpusat di Jateng, sementara yang cabang dari Jakarta ada 55 biro. Sementara itu, Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta H. Endro Dwi Cahyono mengapresiasi PMA 8/2018.

"Dengan PMA ini, diatur secara lebih 'rigid'. Siapa yang boleh menyelenggarakan, PPIU harus sudah berizin, biro travel yang belum punya izin tidak boleh memberangkatkan jemaah calon umrah," katanya.

Apalagi, kata Endro, PMA itu juga melarang PPIU untuk meminjamkan benderanya kepada pihak lain untuk memberangkat jemaah calon umrah. Jika melanggar, akan dicabut izinnya.

Tag: Umrah, Kementerian Agama

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56