Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Rusuh di Mako Brimob dan Teror Bom di Surabaya, Fadli: Polri Gagal

Rusuh di Mako Brimob dan Teror Bom di Surabaya, Fadli: Polri Gagal Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik kinerja Polri yang dinilainya gagal menjaga kemanan dan ketertiban negara pasca terjadinya rentetan peristiwa, mulai kerusuhan di Rutan Kompleks Mako Brimob, bom di tiga gereja Surabaya dan pengeboman di Polrestabes Surabaya.

"Apa yang terjadi adalah aparat keamanan gagal menjaga keamanan bahkan di markas pasukan elit Polri seperti Mako Brimob pun terjadi kerusuhan. Itu bukan kelalaian namun kegagalan dalam mengatasi keadaan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Dia menilai dalam sejarah bangsa Indonesia, baru kali ini kerusuhan di dalam Rutan yang berada di kompleks pasukan elit aparat keamanan terjadi hingga melibatkan 155 napi.

Karena itu dia meminta pihak keamanan bertanggung jawab atas rentetan kejadian teror tersebut dan harus mengungkap apakah semua kejadian tersebut merupakan rangkaian atau tidak.

"Karena itu harus diungkap apa yang sebenarnya terjadi di Mako Brimob. Apakah memang karena kelalaian? Kalau lalai lalu kenapa mereka bisa 'live' di Instagram, kan luar biasa sehingga apakah karena makanan atau ada sebab lain," ujarnya.

Dia menilai seharusnya kejadian di Mako Brimob tidak perlu terjadi karena di tempat tersebut merupakan markas pasukan elit Kepolisian karena dijaga ketat namun masih bisa kebobolan.

Menurut dia, harus diusut tuntas apakah kejadian pengeboman di tiga gereja di Surabaya dan di Polrestabes Surabaya terkait dengan kejadian di Mako Brimob.

"Karena itu perlu diteliti agar tidak terulang lagi kejadian serupa karena merugikan dari semua aspek," katanya.

Fadli menilai kepemimpinan aparat keamanan harus dievaluasi untuk menanggulangi keadaan yang terjadi di Indonesia karena selama ini anggaran keamanan sudah cukup.

Dia menegaskan permasalahan di Mako Brimob tidak ada urusannya dengan DPR karena Polri tinggal melaksanakan UU yang ada dengan prosedur pengamanan yaitu "maksimum security". 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: