Bamsoet Sarankan Polisi Sisipkan Anggota di Sel-sel Teroris

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan Polri berani membongkar jaringan teroris dari dalam dengan menyusupkan anggota kepolisian ke dalam sel-sel kelompok teroris.

"Polri harus berani bertindak tegas untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Bambang melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin malam (15/5/2018).

Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu hadir bersama Ketua DPD RI Oesman Sapta serta sejumlah anggota DPR RI meninjau lokasi peledakan bom bunuh diri di rumah ibadah dan Polrestabes Surabaya serta mengunjungi korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit di Surabaya pada Senin sore.

Bamsoet bersama rombongan tiba di Mapolrestabes Surabaya disambut oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kapolda serta Jawa Timur dan jajarannya serta Kepala Korp Brimob dan jajarannya. Mereka langsung mengadakan rapat.

Pada pertemuan tersebut, Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo, meminta aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya mampu bertindak tegas tanpa takut melanggar hak asasi manusia (HAM). Aparat kepolisian, kata da, harus berani menyusup masuk ke dalam sel-sel kelompok teroris, tanpa menunggu teroris melancarkan aksi teror.

"Aparat kepolisian bisa langsung menangkap dan memeriksa jika dirasa ada dugaan kuat dan bukti yang cukup. Kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan," katanya.

Menurut Bamsoet, kalau ada pilihan antara HAM atau menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara, dirinya akan memilih menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Soal HAM, kata dia, akan dibahas kemudian, kalau terbukti bersalah diproses hukum. Sebaliknya jika tidak terbukti bersalah dibebaskan.

"Jangan kasih ruang dan toleransi bagi teroris untuk berlindung dibalik nama HAM," kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini mendesak pemerintah untuk tidak ragu menutup situs yang bermuatan radikal karena berdasarkan informasi dari Kapolri, para teroris memanfaatkan media sosial dan laman digital untuk merakit bom.

Pemerintah, kata dia, jangan takut untuk meminta provider maupun penyedia layanan platform digital menutup situs maupun konten yang bermuatan radikal.

"Jika provider maupun platform digital lambat menutup, pemerintah bisa memaksanya. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia," kata Bamsoet.