Portal Berita Ekonomi Minggu, 27 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:59 WIB. DKI Jakarta - Anies soal Ormas minta THR jika langgar hukum laporkan.
  • 09:57 WIB. DKI Jakarta - Anies kaji usul PKS soal Milad Jakarta pada ramadan ke-22.
  • 09:57 WIB. Nasional - Kemendagri: 10 juta penduduk belum rekam e-KTP.
  • 09:56 WIB. Pilpres - Gatot Nurmantyo optimis ikut Pilpres 2019.
  • 09:56 WIB. Politik - Fahri Hamzah belum maafkan dosa Abraham Samad terhadap eks presiden PKS.
  • 09:55 WIB. Politik - Moeldoko sebut Perpres korupsi tinggal diteken Jokowi.
  • 09:55 WIB. Politik - KPU akan undang parpol sosialisasi larangan caleg koruptor.
  • 09:54 WIB. Politik - JK kritik pembagian takjil berlabel #2019GantiPresiden.
  • 09:54 WIB. Politik - SETARA Institute: Perpres pelibatan TNI berpotensi lampaui UU Terorisme.
  • 09:53 WIB. Hukum - Hidayat Nur Wahid: Pelaku bom Gereja tidak melaksanakan ajaran Islam.
  • 09:53 WIB. Nasional - Menag minta petugas haji jadi role model jemaah Indonesia di tanah suci.
  • 09:52 WIB. Politik - Golkar: Ali Mochtar bantu Jokowi komunikasi ke jaringan muslim.
  • 09:52 WIB. Politik - Sekjen PAN: Caleg jangan coba sogok pemilih dengan uang.
  • 09:50 WIB. Politik - KPU: Penolakan DPR soal larangan mantan napi korupsi bersifat politis.
  • 09:49 WIB. Politik - JK: Sedekah di bulan ramadan jangan bermuatan politis.

MPR: Jokowi Jangan Ancam Keluarkan Perppu Terorisme

Foto Berita MPR: Jokowi Jangan Ancam Keluarkan Perppu Terorisme
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden menegur Menkumham karena beberapa kali meminta penundaan pembahasan revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di Panitia Khusus.

"Menkumham beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan pembahasan RUU Terorisme. Karena itu Presiden Jokowi harus menegur Menhumham dan diselesaikan di internal eksekutif," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dia mengatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua Pansus revisi UU Anti-terorisme M. Syafi'i sudah menjelaskan bahwa keterlambatan pembahasan revisi UU tersebut masalahnya ada di sisi pemerintah.

Karena itu, dia meminta internal pemerintah menyelesaikan masalah tersebut sehingga Presiden jangan mengeluarkan pernyataan yang terkesan mengancam yaitu ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Seharusnya Presiden Jokowi jangan mengancam akan mengeluarkan pernyataan akan membuat Perppu. Dan seharusnya menegur Menkumham, kenapa meminta penundaan," ujarnya.

Hidayat yang juga politisi PKS itu menilai seharusnya pemerintah menyelesaikan secara internal, misalnya meminta Menkumham mencabut surat penundaan dan membuat surat baru yang menyatakan siap membahas revisi UU Anti-terorisme.

Sementara itu, terkait konten revisi UU tersebut, dia menilai semangat yang ada adalah memberantas terorisme tanpa melakukan teror yang lain sehingga harus berdasarkan aturan yang berlaku.

"Di satu pihak harus mengamankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan keberagaman namun produk hukum yang dihasilkan jangan melegalkan represifitas negara terhadap warga negara," katanya.

Hidayat tidak ingin dengan alasan terlibat terorisme, seseorang ditangkap tanpa ada proses hukum dan alasan yang kuat. Dia tidak ingin negara Indonesia kembali kepada otoritarianisme dengan dalih melawan terorisme.

"Saya secara prinsip menegaskan bahwa terorisme tidak dibenarkan oleh agama, UUD 1945 dan Pancasila namun memberantasnya jangan dengan memunculkan teror yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak kepada DPR RI dan sejumlah kementerian terkait untuk segera menyelesaikan RUU Tindak Pidana Terorisme.

"Saya juga meminta kepada DPR dan kementerian-kementerian yang terkait yang berhubungan dengan revisi undang-undang tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 yang lalu," kata Presiden Jokowi di JI Expo Jakarta pada Senin usai menghadiri peresmian Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat, dan Daerah Tahun 2018.

Tag: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Muhammad Hidayat Nur Wahid, Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92