Portal Berita Ekonomi Selasa, 26 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:19 WIB. Infrastruktur - Indonesia-Jepang jajaki investasi infrastruktur.
  • 23:18 WIB. Turki - Presiden Joko Widodo beri selamat Erdogan kembali pimpin Turki.
  • 23:18 WIB. Israel - Tentara Israel tangkap 16 warga Palestina di Tepi Barat.
  • 23:17 WIB. Palestina - Indonesia-Jepang janji perkuat pembangunan ekonomi Palestina.
  • 23:16 WIB. Brexit - Inggris: Ratusan ribu warga tuntut referendum kesepakatan Brexit.
  • 23:15 WIB. Erdogan - Anwar Ibrahim: Kemenangan Erdogan adalah kejayaan dunia Islam.
  • 23:15 WIB. Ekonomi Global - Sri Mulyani: Ekonomi global masih positif.
  • 23:14 WIB. Gaza - Warga Gaza rayakan kemenangan Erdogan dalam pemilihan Turki.
  • 23:14 WIB. Turki - Kelompok oposisi Suriah ucapkan selamat kepada Erdogan.
  • 23:13 WIB. Piala Dunia - Lionel Messi mengaku tidak akan pensiun sebelum juarai Piala Dunia.
  • 23:11 WIB. Korea Utara - Indonesia-Jepang setuju pengetatan sanksi Korea Utara.
  • 19:10 WIB. PLN - PLN Kota Palopo jamin pasokan listrik aman selama penghitungan suara Pilkada 2018.
  • 19:10 WIB. Bulog - Perum Bulog Subdivre Bangka akan tambah pasokan rastra sebanyak 750 ton
  • 19:09 WIB. Bulog - Serapan gabah Perum Bulog Surakarta capai 35.379 ton.
  • 19:09 WIB. PLN - Dalam Pilkada 2018, PLN bentuk posko siaga hingga H+7.

Investor Mengeluh, Pemerintah Diminta Dukung Online Single Submission

Foto Berita Investor Mengeluh, Pemerintah Diminta Dukung Online Single Submission
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kemudahan berinvestasi adalah salah satu hal yang terus digaungkan Presiden Joko Widodo di berbagai forum. Masih banyak hal yang harus dibenahi pemerintah untuk mendukung hal ini, salah satunya adalah menyederhanakan regulasi terkait perizinan sebagai implementasi online single submission. Proses pengurusan dan pendaftaran izin usaha di Indonesia sering dikeluhkan para investor, baik lokal dan luar negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, mengatakan, penyederhanaan regulasi perizinan adalah upaya mendukung implementasi sistem perizinan terintegrasi atau online single submission. Kebijakan ini merupakan implementasi tahap kedua dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Hasil penelitian kami menunjukkan, seharusnya ada dokumen yang digabung dan ditiadakan dalam proses pengurusan perizinan. Penyederhanaan ini akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha,” jelas Novani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2018).

Hasil penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal, seperti diperlukan penggabungan antara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP. Hal ini dikarenakan kedua dokumen ini memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat digabungkan menjadi satu jenis dokumen.

Selain itu, penerbitan SIUP dan TDP secara bersamaan seharusnya tidak lebih lama dari tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Namun, meskipun Peraturan Menteri menjelaskan pembentukan SIUP dan TDP dilaksanakan secara online dan secara bersamaan melalui layanan terintegrasi satu pintu, implementasi nyata di area tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan SIUP, pelaku harus terlebih dahulu menyelesaikan TDP.

“Hal ini terjadi karena peraturan daerah masih menafsirkan dua jenis dokumen ini sebagai dua dokumen terpisah. Hasil analisis regulasi diketahui bahwa sebenarnya ada kesamaan duplikasi pernyataan dalam pengelolaan SIUP dan TDP. Selain itu, ada esensi informasi yang disampaikan dalam dokumen-dokumen yang identik, yaitu tentang informasi perusahaan,” jelasnya.

Penerapan online single submission diharapkan mampu memotong jalur birokrasi terkait perizinan. Saat ini, ada 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

Selain itu, lanjut Novani, hasil penelitian juga menunjukkan ada beberapa peraturan daerah yang memiliki potensi untuk memperpanjang prosedur pendaftaran. Untuk itu, peraturan-peraturan ini perlu dihapus. Pada salah satu aturan perizinan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kalau setiap pelaku usaha wajib memiliki Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) saat akan mendaftarkan usaha.

WLK dinilai menyulitkan karena pelaku usaha baru, biasanya, belum memiliki struktur dan pembagian kerja yang jelas di antara karyawannya. Umumnya, mereka hanya terdiri atas kurang dari lima orang. Oleh karena itu, keberadaan WLK sebaiknya tetap ada dalam pendaftaran perizinan, tapi tidak dijadikan persyaratan utama karena dapat menghambat tumbuhnya usaha kecil.

Regulasi yang lebih sederhana dan penerapan online single submission diharapkan dapat membantu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 72. Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat EoDB Indonesia berada di posisi 40 pada 2019.

Tag: Novani Karina Saputri, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Joko Widodo (Jokowi), investasi

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Reuters/Rebecca Cook

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5859.083 37.271 587
2 Agriculture 1465.081 -17.828 19
3 Mining 1963.327 2.280 44
4 Basic Industry and Chemicals 795.853 3.134 70
5 Miscellanous Industry 1188.922 -3.589 45
6 Consumer Goods 2402.878 68.638 45
7 Cons., Property & Real Estate 452.447 3.467 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1029.345 4.390 65
9 Finance 1026.922 -1.579 93
10 Trade & Service 878.120 -0.554 141
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 116 156 40 34.48
2 GTBO 274 342 68 24.82
3 ALMI 486 605 119 24.49
4 KPAL 406 505 99 24.38
5 INTD 280 348 68 24.29
6 DFAM 845 1,025 180 21.30
7 PSDN 280 336 56 20.00
8 PRAS 190 228 38 20.00
9 DSSA 25,200 30,225 5,025 19.94
10 DNAR 260 308 48 18.46
No Code Prev Close Change %
1 AISA 368 276 -92 -25.00
2 ATIC 1,210 910 -300 -24.79
3 BUVA 480 372 -108 -22.50
4 JKSW 120 95 -25 -20.83
5 TRIL 63 52 -11 -17.46
6 OASA 254 216 -38 -14.96
7 BIKA 270 232 -38 -14.07
8 WICO 580 500 -80 -13.79
9 TRUS 236 204 -32 -13.56
10 PKPK 145 126 -19 -13.10
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 530 615 85 16.04
2 BBRI 2,980 2,890 -90 -3.02
3 AISA 368 276 -92 -25.00
4 ERAA 2,980 2,850 -130 -4.36
5 BMTR 540 565 25 4.63
6 KREN 750 735 -15 -2.00
7 TLKM 3,580 3,660 80 2.23
8 BBCA 21,925 22,200 275 1.25
9 ITMG 23,675 22,875 -800 -3.38
10 UNTR 32,975 32,800 -175 -0.53