Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:28 WIB. Datsun - Datsun akan mengadakan pameran dan acara test drive yang diberi nama Live Matsuri di Bandung.
  • 12:27 WIB. Havaianas - Havaianas meluncurkan koleksi terbaru Let's Summer 18/19.
  • 12:26 WIB. Ciputra - Ciputra Development melalui subholding 3 siap meluncurkan penjualan tahap I The Newton 2 pada Desember.
  • 12:23 WIB. Paramount Land - Paramount Land menghadirkan promo KPR Bang! 345 di ajang pameran properti REI Mandiri Expo 2018.
  • 12:23 WIB. DKI Jakarta - PD Sarana Jaya mendirikan empat smart toilet di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang.
  • 05:54 WIB. UEFA Nations League - Denmark 0 vs 0 Republik Irlandia

Investor Mengeluh, Pemerintah Diminta Dukung Online Single Submission

Foto Berita Investor Mengeluh, Pemerintah Diminta Dukung Online Single Submission
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kemudahan berinvestasi adalah salah satu hal yang terus digaungkan Presiden Joko Widodo di berbagai forum. Masih banyak hal yang harus dibenahi pemerintah untuk mendukung hal ini, salah satunya adalah menyederhanakan regulasi terkait perizinan sebagai implementasi online single submission. Proses pengurusan dan pendaftaran izin usaha di Indonesia sering dikeluhkan para investor, baik lokal dan luar negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, mengatakan, penyederhanaan regulasi perizinan adalah upaya mendukung implementasi sistem perizinan terintegrasi atau online single submission. Kebijakan ini merupakan implementasi tahap kedua dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Hasil penelitian kami menunjukkan, seharusnya ada dokumen yang digabung dan ditiadakan dalam proses pengurusan perizinan. Penyederhanaan ini akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha,” jelas Novani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2018).

Hasil penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal, seperti diperlukan penggabungan antara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP. Hal ini dikarenakan kedua dokumen ini memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat digabungkan menjadi satu jenis dokumen.

Selain itu, penerbitan SIUP dan TDP secara bersamaan seharusnya tidak lebih lama dari tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Namun, meskipun Peraturan Menteri menjelaskan pembentukan SIUP dan TDP dilaksanakan secara online dan secara bersamaan melalui layanan terintegrasi satu pintu, implementasi nyata di area tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan SIUP, pelaku harus terlebih dahulu menyelesaikan TDP.

“Hal ini terjadi karena peraturan daerah masih menafsirkan dua jenis dokumen ini sebagai dua dokumen terpisah. Hasil analisis regulasi diketahui bahwa sebenarnya ada kesamaan duplikasi pernyataan dalam pengelolaan SIUP dan TDP. Selain itu, ada esensi informasi yang disampaikan dalam dokumen-dokumen yang identik, yaitu tentang informasi perusahaan,” jelasnya.

Penerapan online single submission diharapkan mampu memotong jalur birokrasi terkait perizinan. Saat ini, ada 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

Selain itu, lanjut Novani, hasil penelitian juga menunjukkan ada beberapa peraturan daerah yang memiliki potensi untuk memperpanjang prosedur pendaftaran. Untuk itu, peraturan-peraturan ini perlu dihapus. Pada salah satu aturan perizinan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kalau setiap pelaku usaha wajib memiliki Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) saat akan mendaftarkan usaha.

WLK dinilai menyulitkan karena pelaku usaha baru, biasanya, belum memiliki struktur dan pembagian kerja yang jelas di antara karyawannya. Umumnya, mereka hanya terdiri atas kurang dari lima orang. Oleh karena itu, keberadaan WLK sebaiknya tetap ada dalam pendaftaran perizinan, tapi tidak dijadikan persyaratan utama karena dapat menghambat tumbuhnya usaha kecil.

Regulasi yang lebih sederhana dan penerapan online single submission diharapkan dapat membantu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 72. Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat EoDB Indonesia berada di posisi 40 pada 2019.

Tag: Novani Karina Saputri, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Joko Widodo (Jokowi), Investasi

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Reuters/Rebecca Cook

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6005.297 -7.053 616
2 Agriculture 1442.671 -1.953 20
3 Mining 1844.938 -18.572 47
4 Basic Industry and Chemicals 790.570 -1.875 71
5 Miscellanous Industry 1413.515 -4.728 45
6 Consumer Goods 2338.209 -9.153 49
7 Cons., Property & Real Estate 423.665 3.328 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1076.855 -15.574 71
9 Finance 1145.996 8.015 91
10 Trade & Service 807.510 -3.038 150
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 151 202 51 33.77
2 MTSM 139 179 40 28.78
3 SURE 2,930 3,660 730 24.91
4 POLA 228 284 56 24.56
5 KBLV 372 450 78 20.97
6 LPLI 107 124 17 15.89
7 MPRO 770 860 90 11.69
8 IMAS 1,960 2,150 190 9.69
9 TIRA 138 150 12 8.70
10 INRU 640 690 50 7.81
No Code Prev Close Change %
1 AMAG 338 272 -66 -19.53
2 GMTD 14,800 12,100 -2,700 -18.24
3 NIPS 400 350 -50 -12.50
4 RODA 388 340 -48 -12.37
5 ABMM 2,150 1,885 -265 -12.33
6 PYFA 191 171 -20 -10.47
7 PRIM 815 730 -85 -10.43
8 TRIS 250 228 -22 -8.80
9 AKSI 280 260 -20 -7.14
10 INCI 535 500 -35 -6.54
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,840 1,980 140 7.61
2 TLKM 4,050 3,950 -100 -2.47
3 TRUK 151 202 51 33.77
4 BBCA 24,825 25,100 275 1.11
5 BBRI 3,490 3,520 30 0.86
6 ADRO 1,545 1,485 -60 -3.88
7 INKP 11,900 11,250 -650 -5.46
8 WSKT 1,530 1,630 100 6.54
9 PGAS 2,070 2,030 -40 -1.93
10 PTBA 4,740 4,660 -80 -1.69