Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:55 WIB. Perikanan - KKP bekerja sama dengan Perindo untuk memperkuat sistem logistik perikanan nasional.
  • 12:20 WIB. Emas - Sepanjang Juli-Desember 2018, produksi emas NHM mengalami penurunan sebesar 19,88%.
  • 12:19 WIB. BNI - BNI menggaet sejumlah nasabah baru dari gelaran Travel Fair Balikpapan 2019.
  • 12:19 WIB. Batubara - Kementerian ESDM menyatakan DMO batu bara tahun ini mencapai 128 juta ton.
  • 12:18 WIB. ADHI - Adhi Karya siap membangun pembangkit listrik tenaga sampah di Marunda.
  • 12:17 WIB. BCA - BCA melalui aplikasi m-BCA menambah fitur baru berupa widget keyboard bertajuk BCA Keyboard.
  • 10:00 WIB. Pasar Modal - OJK mencatat pertumbuhan pasar modal di Sulsel sangat tinggi.
  • 17:41 WIB. Bukalapak - RatingĀ Bukalapak terjun bebas di App Store.

Investor Mengeluh, Pemerintah Diminta Dukung Online Single Submission

Foto Berita Investor Mengeluh, Pemerintah Diminta Dukung Online Single Submission
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kemudahan berinvestasi adalah salah satu hal yang terus digaungkan Presiden Joko Widodo di berbagai forum. Masih banyak hal yang harus dibenahi pemerintah untuk mendukung hal ini, salah satunya adalah menyederhanakan regulasi terkait perizinan sebagai implementasi online single submission. Proses pengurusan dan pendaftaran izin usaha di Indonesia sering dikeluhkan para investor, baik lokal dan luar negeri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Novani Karina Saputri, mengatakan, penyederhanaan regulasi perizinan adalah upaya mendukung implementasi sistem perizinan terintegrasi atau online single submission. Kebijakan ini merupakan implementasi tahap kedua dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Hasil penelitian kami menunjukkan, seharusnya ada dokumen yang digabung dan ditiadakan dalam proses pengurusan perizinan. Penyederhanaan ini akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha,” jelas Novani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5/2018).

Hasil penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal, seperti diperlukan penggabungan antara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP. Hal ini dikarenakan kedua dokumen ini memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat digabungkan menjadi satu jenis dokumen.

Selain itu, penerbitan SIUP dan TDP secara bersamaan seharusnya tidak lebih lama dari tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Namun, meskipun Peraturan Menteri menjelaskan pembentukan SIUP dan TDP dilaksanakan secara online dan secara bersamaan melalui layanan terintegrasi satu pintu, implementasi nyata di area tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan SIUP, pelaku harus terlebih dahulu menyelesaikan TDP.

“Hal ini terjadi karena peraturan daerah masih menafsirkan dua jenis dokumen ini sebagai dua dokumen terpisah. Hasil analisis regulasi diketahui bahwa sebenarnya ada kesamaan duplikasi pernyataan dalam pengelolaan SIUP dan TDP. Selain itu, ada esensi informasi yang disampaikan dalam dokumen-dokumen yang identik, yaitu tentang informasi perusahaan,” jelasnya.

Penerapan online single submission diharapkan mampu memotong jalur birokrasi terkait perizinan. Saat ini, ada 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

Selain itu, lanjut Novani, hasil penelitian juga menunjukkan ada beberapa peraturan daerah yang memiliki potensi untuk memperpanjang prosedur pendaftaran. Untuk itu, peraturan-peraturan ini perlu dihapus. Pada salah satu aturan perizinan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kalau setiap pelaku usaha wajib memiliki Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) saat akan mendaftarkan usaha.

WLK dinilai menyulitkan karena pelaku usaha baru, biasanya, belum memiliki struktur dan pembagian kerja yang jelas di antara karyawannya. Umumnya, mereka hanya terdiri atas kurang dari lima orang. Oleh karena itu, keberadaan WLK sebaiknya tetap ada dalam pendaftaran perizinan, tapi tidak dijadikan persyaratan utama karena dapat menghambat tumbuhnya usaha kecil.

Regulasi yang lebih sederhana dan penerapan online single submission diharapkan dapat membantu meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 72. Presiden Joko Widodo menargetkan peringkat EoDB Indonesia berada di posisi 40 pada 2019.

Tag: Novani Karina Saputri, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Joko Widodo (Jokowi), Investasi

Penulis/Editor: Ratih Rahayu

Foto: Reuters/Rebecca Cook

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31