Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:35 WIB. MTDL - Metrodata Electronics membidik tambahan pendapatan dari lini penyewaan gedung di Cibitung dan Surabaya.
  • 21:33 WIB. Pangan - Kementerian Pertanian mengklaim harga kebutuhan bahan pangan relatif stabil sepanjang Lebaran 2018.
  • 21:33 WIB. Baja - IISIA mengaku sedikit khawatir dengan potensi berlimpahnya besi baja asal China.
  • 21:32 WIB. Kedelai - Asosiasi Kedelai Indonesia mengklaim tidak tergiur untuk mengimpor lebih banyak kedelai dari AS.
  • 20:01 WIB. Politik - Gerindra akan bahas nama Chairul Tanjung dengan PKS dan PAN.
  • 19:59 WIB. Politik - Golkar ingatkan Iriawan untuk netral di Pilkada Jabar.
  • 19:57 WIB. Transportasi - Polda Metro: Angka kecelakaan saat operasi ketupat 2018 turun drastis.
  • 19:57 WIB. Pemilu - Sandiaga: AHY tengah atur pertemuan dengan Prabowo-SBY.
  • 19:56 WIB. Pilkada - Mendagri prediksi pemenang Pilkada 2018 tak jauh dari hasil survei.
  • 19:56 WIB. Hukum - Polri akan turunkan ratusan personel amankan sidang vonis Aman Abdurrahman.
  • 19:55 WIB. DKI Jakarta - Sandiaga Uno akan kunjungi Amerika Serikat selama 6 hari.
  • 19:55 WIB. Hukum - Wakapolri: Tak ada intervensi dalam kasus chat mesum Rizieq.
  • 19:54 WIB. Politik - Fadli Zon tuding pemerintahan Jokowi berbohong soal Iriawan.
  • 19:53 WIB. Politk - PDIP nilai pengangkatan Iriawan keputusan yang tepat.
  • 16:58 WIB. Yaman - Pertempuran sengit di Yaman ancam jutaan warga sipil.

KPK Periksa Bos Nindya Karya

Foto Berita KPK Periksa Bos Nindya Karya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

KPK memeriksa Direksi PT Nindya Karya Haedar A Karim dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2006 hingga 2011.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat, menyatakan penyidik terus mendalami aturan-aturan internal PT Nindya Karya dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada terkait siapa yang berwenang dan bagaimana pembagian tugas di korporasi dalam penanganan sebuah proyek dan kerja sama dengan PT Tuah Sejati.

"Pendalaman aturan internal dan SOP tersebut dalam konteks pelaksanaan proyek di Sabang yang menjadi pokok perkara yang disidik," ungkap Febri.

PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati melalui Heru Sulaksono yang merupakan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation diduga telah melakukan korupsi dari proyek senilai total Rp793 miliar yang dibiayai APBN tahun anggaran 2006-2011.

Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, sedangkan kedua korporasi ini diduga mendapat keuntungan sejumlah Rp94,58 miliar yang berisiko tidak dapat dikembalikan ke negara jika korporasi tidak diproses.

Dugaan penyimpangan secara umum adalah dengan cara (1) penunjukan langsung, (2) Nindya Sejati Joint Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, (3) rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), (4) pekerjaan utama disubkontrakkan kepada PT Budi Perkara Alam (BPA) dan adanya kesalahan prosedur seperti izin amdal belum ada tapi tetap dilakukan pembangunan.

Laba yang diterima PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dari proyek tahun jamak ini adalah sebesar Rp94,58 miliar yaitu PT Nindya Karya sekitar Rp44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sekitar Rp49,9 miliar.

KPK juga telah melakukan pemblokiran rekening terhadap PT Nindya Karya yang diduga menerima uang tersebut sedangkan untuk PT Tuah Sejati sudah disita aset berupa SPBN dan SPBN (untuk nelayan) senilai Rp12 miliar.

Terhadap PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Selasa, 19/06/2018 04:50 WIB

Kapolda Bakal Tindak Penerbang Balon Udara

Senin, 18/06/2018 13:33 WIB

Pertamax Laris Manis Pasca Lebaran

Senin, 18/06/2018 05:05 WIB

Penumpang Keluhkan Pelayanan PT KAI

Minggu, 17/06/2018 06:46 WIB

China Tahan Laju Pertumbuhan Kendaraan Listrik

Sabtu, 16/06/2018 05:59 WIB

"Wajar Pemudik Apresiasi Jokowi"