Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

ASN Dilarang Pakai Gas Bersubsidi!

ASN Dilarang Pakai Gas Bersubsidi! Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Gorontalo -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.

"Surat edaran Bupati Gorontalo Utara terkait larangan bagi ASN menggunakan gas elpiji bersubsidi sudah disebar sejak tahun 2017 lalu," kata Kasubbag Perekonomian, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab setempat, Dumran Ahmad, Jumat.

Hasil pantauan di lapangan, kata dia, masih ada ASN yang menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.

Pihaknya pun akan berinovasi terkait bentuk pengawasan tersebut, untuk menindak atau melaporkan ASN yang tidak mematuhi surat edaran itu.

Khusus bulan Ramadhan 1439 Hijriah, pemkab mendukung penuh operasi yang dilakukan pemerintah provinsi dan pihak Kepolisian, dalam rangka pemantauan kekosongan gas elpiji bersubsidi untuk mencegah aksi borong, aksi penimbunan ataupun penjualan diatas harga eceran tertinggi.

Pihaknya pun, kata Dumran, akan ikut mengawasi distribusi gas elpiji bersubsidi agar tidak merugikan kuota yang seharusnya diperuntukkan untuk keluarga miskin.

Pemkab Gorontalo Utara berharap pihak pangkalan juga proaktif mengawasi penjualan gas elpiji bersubsidi dengan tidak melayani pembeli dari kalangan ASN yang seharusnya menggunakan gas elpiji ukuran 5,5 kg.

Kuota gas elpiji bersubsidi di daerah itu untuk 11 kecamatan kata Dumran, mencapai 2.267 metrik ton.

Pihaknya terus mendorong agar pihak distributor menyalurkan gas sesuai kuota yang ditentukan.

Sementara itu, Wardi, warga Kwandang, mengaku heran dengan kondisi kekosongan gas elpiji ukuran 3 kg.

"Belasan pangkalan yang saya datangi hari ini, di sepanjang Kecamatan Tomilito hingga Kecamatan Kwandang, tidak satupun yang terisi," ujarnya.

Ia mengaku menyisir pangkalan-pangkalan mulai dari Desa Bubode, Milango, Dambalo dan Jembatan Merah di Kecamatan Tomilito, seluruhnya kosong.

Termasuk pangkalan di wilayah Desa Moluo, Cisadane, Titidu, Posso, Bulalo, Leboto, Alata Karya, Mootinelo, juga tidak dijumpai pangkalan yang terisi.

Ia berharap, pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan distribusi gas dari tingkat agen ke pangkalan, termasuk fokus mengawasi pihak pangkalan agar tidak menjual gas elpiji tiga kilo gram ke para pengecer.

"Saya khawatir ada aksi penimbunan yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab, sebab belasan pangkalan di wilayah ini kosong," ujarnya.

Dedy, warga Tomilito, juga mengeluhkan kondisi yang sama.

Ia harus menyusuri wilayah itu hingga ke Kecamatan Kwandang, berupaya mendapatkan gas elpiji ukuran tiga kilo gram.

"Seluruh pangkalan kosong, seharusnya pemerintah daerah bertindak cepat menindaklanjuti kondisi ini," ujarnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: