Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyebut ada mafia proyek yang menguasai Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) Pemprov DKI Jakarta. Ketua Umum KAKI Arief Nur Cahyono berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di DKI Jakarta yang dinilai banyak dimanipulasi.
"Modus Mafia Proyek memanfaatkan peluang pada sistem tender pengadaan barang dan jasa. Ada yang aneh, ketika UPPBJ menunjuk pemenang tender proyek rehab berat tahun 2017 yang waktu itu masih dipimpin Ahok- Djarot," kata Arief dalam keterangannya, Jumat (18/5/2018).
Saat itu lanjut Cahyo, ada sekitar 118 sekolah di Jakarta yang sistem tender rehab gedungnya dimenangkan PT MKI. Namun ternyata kata dia, justru proyek tersebut banyak menuai masalah.
"Dari pantauan kami, permasalahan ini tak lepas dari keteledoran dan oknum Kepala Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Balai Kota Jakarta inisal FRM yang sangat dipercaya penguasa lama DKI Jakarta untuk mengatur proyek itu," tandasnya.
Ia juga menduga, oknum FRM inilah yang selama ini berperan agar para Mafia ini leluasa memilih perusahaan yang dijadikan pemenang tender. Para mafia itu kata dia, akan mencari perusahaan lain atau meminjam bendera perusahaan lain yang sekedar dipakai sebagai nama perusahaannya saja. Hal ini jugalah yang terjadi pada kasus pengadaan proyek rehabilitasi 118 gedung sekolah yang bermasalah pada tahun 2017 silam.
"Selain perusahaan milik mafia, banyak sekali perusahaan fiktif yang dipakai sebagai bendera untuk memenangkan proyek. Padahal setelah kita telusuri, ternyata yang bermain ya kelompok mafia itu sendiri," tandasnya.
Bahkan kata Arifin, agar niatannya mulus dalam pemenangan tender, mereka tidak segan-segan mengeruk keuntungan dan asal-asalan dalam mencari perusahaan. Jadi kata dia, perusahaan pemenang lelang sejatinya sudah diatur oleh panitia Lelang (ULP).
"Jadi selalu saja yang menang adalah perusahan yang diduga akal-akalan atau miliki para Mafia itu sendiri. Kita juga menduga ada beberapa oknum pejabat yang terlibat," urainya.
Kejanggalan lainya kata Arifin, si Mafia proyek tersebut setelah dinyatakan menang, maka untuk proyek sejenis lainnya, mereka juga akan bermain kembali dengan meminjam bendera perusahaan lain. Penggunaan bendera perusahaan lain ini kata dia, guna menghindari adanya kecurigaan karena perusahaan milik mereka yang sering menang dalam beberapa tender sekaligus.
"Kalau satu perusahaan, tentu akan mudah ketahuan auditor. Itulah kenapa mereka meminjam bendera perusahaan lain. Jadi inilah modus para Mafia itu untuk mengelabuhi para auditor," jelasnya.
Selain itu, berdasarkan temuannya ada pula bukti-bukti pembelian dipalsukan.
"Dengan pemalsuan itu, seolah mereka membelanjakan barang senilai harga yang ditetapkan. Padahal nilai harga barangpun mereka gelembungkan (mark-up)," urainya.
Dengan demikian kata dia, bila seluruh proses sejak dari pembahasan draft RAPBD sudah disusupi mafia proyek, maka tentu saja para koruptor dengan mudah akan membobol APBD. Karena menurut Arifin, para Mafia itu juga melibatkan legislatif dan eksekutif yang terkait dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang tersebut.
"Untuk itu, kami meminta Gubernur Anies untuk melakukan perubahan personil di BPJB DKI Jakarta. Dan setiap tahun harus ada rotasi personil baru agar pratik mafia ini bisa dihentikan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
