Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:37 WIB. BI - BI mengimbau masyarakat untuk segera menukarkan uang rupiah kertas tahun emisi 1998 dan 1999. 
  • 10:36 WIB. Kemenhub - Menhub Budi Karya mengapresiasi seluruh pihak yang dikabarkan berhasil menemukan objek terduga KM Sinar Bangun.
  • 10:35 WIB. Gorontalo - BPS mengatakan tingkat okupansi hotel di Gorontalo sebesar 45,50% pada April 2018.
  • 10:33 WIB. Kaltara - Kaltara mencatat jumlah penerbangan mengalami peningkatan sebesar 6,25% selama arus balik Lebaran 2018.
  • 10:32 WIB. Arab - Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh, yakin Indonesia akan menjadi mitra dalam kampanye Islam moderat.
  • 10:31 WIB. MPMX - Mitra Pinasthika Mustika memperkirakan capex sebesar US$25-30 juta hingga dua tahun mendatang.
  • 10:27 WIB. JPRS - Gunawan Dianjaya Steel akan menargetkan merger dengan Jaya Pari Steel pada tahun ini.
  • 10:26 WIB. ARNA - Arwana Citramulia mencetak pertumbuhan penjualan double digit per Mei 2018.
  • 09:56 WIB. ELTY - Bakrieland Development menargetkan utang dapat menyusut menjadi Rp1,5 triliun pada 2018.
  • 09:55 WIB. AS - AS tengah menyusun peraturan untuk mencegah China terlibat dalam teknologi yang berkaitan dengan industri penting AS.
  • 08:44 WIB. FIFA - FIFA menjatuhkan denda sebesar US$10.124 terhadap Federasi Sepak Bola Polandia akibat spanduk bernada ofensif.

Pemerintah Diminta Percepat Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Foto Berita Pemerintah Diminta Percepat Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diharapkan dapat mempercepat pembangunan industri perikanan nasional agar dapat benar-benar memanfaatkan stok kelautan dan perikanan yang berlebih setelah pemberantasan aktivitas pencurian ikan di perairan Nusantara.

"Keberhasilan (pemberantasan pencurian ikan) ini perlu diikuti oleh rencana dan strategi pengelolaan perikanan melalui pembangunan industri perikanan," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Menurut Abdi Suhufan, pembangunan industri perikanan nasional diperkirakan akan menyerap 3,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja dari industri perikanan dari hulu ke hilir.

Abdi mengingatkan bahwa momentum meningkatkan stok ikan di laut Indonesia dan menurunnya kapal ikan asing ilegal perlu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri perikanan nasional.

"Sejauh ini masih sedikit program nyata dari kementerian dan lembaga untuk merealisasikan Perpres No 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional," paparnya.

Peneliti Destructive Fishing Watch, Subhan Usman, mengatakan jika dihubungkan dengan Nawacita presiden Jokowi, Perpres 3/2017 mempunyai semangat untuk membangun industri perikanan di daerah pinggiran dan mengurangi disparitas infrastruktur perikanan Jawa dan luar Jawa.

Menurut Subhan Usman, cara mewujudkan hal tersebut adalah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur perikanan luar Jawa, memperkuat kelembagaan nelayan, melengkapi regulasi pengelolaan perikanan dan melancarkan transportasi perhubungan.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan upaya digitalisasi yang dilakukan pihaknya sangat bermanfaat dalam rangka mengefisienkan rantai bisnis perikanan di Tanah Air.

"Digitalisasi ini akan menjadi jembatan modern bagi seluruh stakeholder perikanan budidaya. Dengan begitu akan terjamin konektivitas secara efisien di antara stakeholders," kata Slamet Soebjakto.

Menurut Slamet, terkait hal akses pasar, sistem yang terdigitalisasi juga dinilai mampu menjamin efisiensi rantai pasar baik dari aspek waktu, tenaga, maupun proses.

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital telah dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yaitu antara lain sistem perizinan online melalui aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur (AKUBISA) yang meliputi izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), izin pengangkutan ikan hidup hasil budi daya (SIKPI), serta rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM).

Selain itu, ujar dia, pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan budi daya dan meningkatan daya saing produksi melalui aplikasi pemanfaatan autofeeder, penerapan budidaya sistem bioflok, serta budi daya sistem keramba jaring apung (KJA) offshore yang berbasis pada teknologi digital.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengatakan KKP perlu untuk meningkatkan akses perbankan sebagai upaya menambah keuangan dan modal bagi kalangan nelayan tradisional.

"LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Untuk Kelautan dan Perikanan; unit kerja di bawah KKP) sebagai unit kerja baru perlu bekerja keras," kata Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, sejauh ini kinerja dari Lembaga Pengelolaan Modal Untuk Kelautan dan Perikanan masih belum terlihat kinerjanya karena di banyak sentra produksi perikanan masih ada nelayan yang tersangkut dengan tengkulak. (Ant)

Tag: Perikanan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Rahmad

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83