Portal Berita Ekonomi Senin, 24 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:11 WIB. WIKA - WIKA menargetkan kontrak baru dari sektor EPC sebesar Rp7,67 triliun.
  • 06:11 WIB. BTN - BTN menunjuk Eko Hapsoro sebagai sekretaris perusahaan sementara.
  • 06:10 WIB. Mandiri - Yulie Sekuritas telah melaporkan Mandiri kepada OJK mengenai dugaan tindak pidana perbankan.
  • 06:08 WIB. Mandiri - Yulie Sekuritas menyomasi Mandiri setelah Mandiri mencairkan deposito kepada Jeje Yutrindo Utama.
  • 21:01 WIB. PEP - Pertamina EP melakukan pengeboran sumur BTP-01 di Desa Bungku, Kabupaten Batanghari.
  • 20:58 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dari proyek luar negeri sebesar Rp3,8 triliun.
  • 20:57 WIB. WIKA - Tahun depan WIKA akan melakukan strategi natural hedging untuk memitigasi tekanan dollar terhadap rupiah.
  • 20:54 WIB. WIKA - WIKA meraup surplus US$7,8 juta dari natural hedging.
  • 20:52 WIB. ADHI - Adhi Karya akan lebih memprioritaskan belanja bahan baku konstruksi di pasar dalam negeri.
  • 20:47 WIB. PP Urban - PP Urban saat ini sedang menyiapkan satu proyek baru di Sudimara, Tangerang Selatan.
  • 20:44 WIB. PP Urban - PP Urban hanya akan fokus properti di segmen menengah bawah.
  • 20:42 WIB. PP Urban - PP Urban mengharapkan penjualan properti akan menyumbang 15% dari target.
  • 20:41 WIB. PP Urban - Target penjualan PP Urban sebesar Rp1,5 triliun akan didominasi oleh jasa konstruksi dan precast masing-masing 60% dan 25%.
  • 20:40 WIB. PP Urban - PP Urban akan genjot kontribusi pendapatan bisnis propertinya.

Pemerintah Diminta Percepat Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Foto Berita Pemerintah Diminta Percepat Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diharapkan dapat mempercepat pembangunan industri perikanan nasional agar dapat benar-benar memanfaatkan stok kelautan dan perikanan yang berlebih setelah pemberantasan aktivitas pencurian ikan di perairan Nusantara.

"Keberhasilan (pemberantasan pencurian ikan) ini perlu diikuti oleh rencana dan strategi pengelolaan perikanan melalui pembangunan industri perikanan," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Menurut Abdi Suhufan, pembangunan industri perikanan nasional diperkirakan akan menyerap 3,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja dari industri perikanan dari hulu ke hilir.

Abdi mengingatkan bahwa momentum meningkatkan stok ikan di laut Indonesia dan menurunnya kapal ikan asing ilegal perlu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri perikanan nasional.

"Sejauh ini masih sedikit program nyata dari kementerian dan lembaga untuk merealisasikan Perpres No 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional," paparnya.

Peneliti Destructive Fishing Watch, Subhan Usman, mengatakan jika dihubungkan dengan Nawacita presiden Jokowi, Perpres 3/2017 mempunyai semangat untuk membangun industri perikanan di daerah pinggiran dan mengurangi disparitas infrastruktur perikanan Jawa dan luar Jawa.

Menurut Subhan Usman, cara mewujudkan hal tersebut adalah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur perikanan luar Jawa, memperkuat kelembagaan nelayan, melengkapi regulasi pengelolaan perikanan dan melancarkan transportasi perhubungan.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan upaya digitalisasi yang dilakukan pihaknya sangat bermanfaat dalam rangka mengefisienkan rantai bisnis perikanan di Tanah Air.

"Digitalisasi ini akan menjadi jembatan modern bagi seluruh stakeholder perikanan budidaya. Dengan begitu akan terjamin konektivitas secara efisien di antara stakeholders," kata Slamet Soebjakto.

Menurut Slamet, terkait hal akses pasar, sistem yang terdigitalisasi juga dinilai mampu menjamin efisiensi rantai pasar baik dari aspek waktu, tenaga, maupun proses.

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital telah dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yaitu antara lain sistem perizinan online melalui aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur (AKUBISA) yang meliputi izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), izin pengangkutan ikan hidup hasil budi daya (SIKPI), serta rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM).

Selain itu, ujar dia, pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan budi daya dan meningkatan daya saing produksi melalui aplikasi pemanfaatan autofeeder, penerapan budidaya sistem bioflok, serta budi daya sistem keramba jaring apung (KJA) offshore yang berbasis pada teknologi digital.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengatakan KKP perlu untuk meningkatkan akses perbankan sebagai upaya menambah keuangan dan modal bagi kalangan nelayan tradisional.

"LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Untuk Kelautan dan Perikanan; unit kerja di bawah KKP) sebagai unit kerja baru perlu bekerja keras," kata Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, sejauh ini kinerja dari Lembaga Pengelolaan Modal Untuk Kelautan dan Perikanan masih belum terlihat kinerjanya karena di banyak sentra produksi perikanan masih ada nelayan yang tersangkut dengan tengkulak. (Ant)

Tag: Perikanan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Rahmad

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,972.48 3,932.70
British Pound GBP 1.00 19,766.67 19,568.83
China Yuan CNY 1.00 2,179.44 2,157.79
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,898.00 14,750.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,860.64 10,751.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,904.46 1,885.47
Dolar Singapura SGD 1.00 10,919.89 10,810.61
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,552.82 17,372.55
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,609.89 3,570.56
Yen Jepang JPY 100.00 13,234.43 13,099.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5957.744 26.478 602
2 Agriculture 1585.807 1.672 20
3 Mining 1954.048 17.971 46
4 Basic Industry and Chemicals 821.966 11.293 71
5 Miscellanous Industry 1239.096 -33.418 45
6 Consumer Goods 2491.409 13.779 47
7 Cons., Property & Real Estate 420.972 -0.966 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1027.263 -2.237 69
9 Finance 1075.740 7.879 91
10 Trade & Service 829.850 7.907 145
No Code Prev Close Change %
1 LPIN 900 1,125 225 25.00
2 PANI 306 382 76 24.84
3 LAND 1,155 1,440 285 24.68
4 DIGI 530 660 130 24.53
5 IIKP 236 280 44 18.64
6 FILM 1,135 1,285 150 13.22
7 RELI 234 260 26 11.11
8 PBSA 660 730 70 10.61
9 NIKL 2,060 2,270 210 10.19
10 ACES 1,420 1,560 140 9.86
No Code Prev Close Change %
1 AIMS 230 200 -30 -13.04
2 BIKA 200 175 -25 -12.50
3 TOPS 825 730 -95 -11.52
4 SIPD 1,065 955 -110 -10.33
5 MAPA 4,180 3,800 -380 -9.09
6 INTD 308 282 -26 -8.44
7 MMLP 575 530 -45 -7.83
8 WICO 645 595 -50 -7.75
9 LMSH 695 645 -50 -7.19
10 UNIT 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 690 680 -10 -1.45
2 BBRI 3,090 3,120 30 0.97
3 TRAM 260 254 -6 -2.31
4 ADRO 1,805 1,880 75 4.16
5 CPRO 50 50 0 0.00
6 BBCA 23,950 23,700 -250 -1.04
7 PNLF 232 238 6 2.59
8 LAND 1,155 1,440 285 24.68
9 TLKM 3,600 3,600 0 0.00
10 FILM 1,135 1,285 150 13.22

Recommended Reading