Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Jasnita - Kemenkominfo belum tetapkan waktu pelelangan frekuensi PT Jasnita.
  • 20:30 WIB. Bolt - Bolt hentikan sementara isi ulang dan paket berlangganan.
  • 20:29 WIB. Samsung - Usung 4 kamera, Samsung Galaxy A9 dibanderol Rp7,9 juta.
  • 20:26 WIB. Zuckerberg - Mark Zuckerberg takkan mundur dari Facebook.
  • 20:23 WIB. Android - Tingkat kecerahan layar Android Pie diatur pakai AI.
  • 20:21 WIB. Xiaomi - Xiaomi masuk buku rekor dunia berkat 500 Mi Store.
  • 19:57 WIB. MBS - Trump memilih setia dengan Mohammad Bin Salman (MBS).
  • 19:56 WIB. Carlos Ghosn - Renault juga umumkan pencopotan Carlos Ghosn.
  • 19:55 WIB. Kemlu - Staf Kedubes Indonesia terlibat suap di Singapura dipulangkan.
  • 19:55 WIB. Singapura - Warga Singapura hendak suap staf Kedubes Indonesia ditangkap.
  • 19:54 WIB. Ivanka Trump - DPR AS akan usut Ivanka Trump soal penyalahgunaan surel.
  • 19:54 WIB. DiDi - DiDi Chuxing resmi mengaspal di jalanan Meksiko.
  • 19:53 WIB. Airbnb - Tak akui keberadaan permukiman Yahudi di Tepi Barat, Israel murka kepada Airbnb.
  • 19:52 WIB. IKEA - 2020, IKEA bakal buka toko terbesarnya di Filipina.
  • 19:52 WIB. Yordania - Dukung UKM Yordania, UAE gelontorkan dana $100 juta.

Pemerintah Diminta Percepat Pembangunan Industri Perikanan Nasional

Foto Berita Pemerintah Diminta Percepat Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah diharapkan dapat mempercepat pembangunan industri perikanan nasional agar dapat benar-benar memanfaatkan stok kelautan dan perikanan yang berlebih setelah pemberantasan aktivitas pencurian ikan di perairan Nusantara.

"Keberhasilan (pemberantasan pencurian ikan) ini perlu diikuti oleh rencana dan strategi pengelolaan perikanan melalui pembangunan industri perikanan," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Menurut Abdi Suhufan, pembangunan industri perikanan nasional diperkirakan akan menyerap 3,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja dari industri perikanan dari hulu ke hilir.

Abdi mengingatkan bahwa momentum meningkatkan stok ikan di laut Indonesia dan menurunnya kapal ikan asing ilegal perlu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri perikanan nasional.

"Sejauh ini masih sedikit program nyata dari kementerian dan lembaga untuk merealisasikan Perpres No 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional," paparnya.

Peneliti Destructive Fishing Watch, Subhan Usman, mengatakan jika dihubungkan dengan Nawacita presiden Jokowi, Perpres 3/2017 mempunyai semangat untuk membangun industri perikanan di daerah pinggiran dan mengurangi disparitas infrastruktur perikanan Jawa dan luar Jawa.

Menurut Subhan Usman, cara mewujudkan hal tersebut adalah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur perikanan luar Jawa, memperkuat kelembagaan nelayan, melengkapi regulasi pengelolaan perikanan dan melancarkan transportasi perhubungan.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan upaya digitalisasi yang dilakukan pihaknya sangat bermanfaat dalam rangka mengefisienkan rantai bisnis perikanan di Tanah Air.

"Digitalisasi ini akan menjadi jembatan modern bagi seluruh stakeholder perikanan budidaya. Dengan begitu akan terjamin konektivitas secara efisien di antara stakeholders," kata Slamet Soebjakto.

Menurut Slamet, terkait hal akses pasar, sistem yang terdigitalisasi juga dinilai mampu menjamin efisiensi rantai pasar baik dari aspek waktu, tenaga, maupun proses.

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital telah dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yaitu antara lain sistem perizinan online melalui aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur (AKUBISA) yang meliputi izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), izin pengangkutan ikan hidup hasil budi daya (SIKPI), serta rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM).

Selain itu, ujar dia, pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan budi daya dan meningkatan daya saing produksi melalui aplikasi pemanfaatan autofeeder, penerapan budidaya sistem bioflok, serta budi daya sistem keramba jaring apung (KJA) offshore yang berbasis pada teknologi digital.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, mengatakan KKP perlu untuk meningkatkan akses perbankan sebagai upaya menambah keuangan dan modal bagi kalangan nelayan tradisional.

"LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Untuk Kelautan dan Perikanan; unit kerja di bawah KKP) sebagai unit kerja baru perlu bekerja keras," kata Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, sejauh ini kinerja dari Lembaga Pengelolaan Modal Untuk Kelautan dan Perikanan masih belum terlihat kinerjanya karena di banyak sentra produksi perikanan masih ada nelayan yang tersangkut dengan tengkulak. (Ant)

Tag: Perikanan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Rahmad

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5948.052 -57.245 616
2 Agriculture 1420.064 -22.607 20
3 Mining 1752.232 -92.706 47
4 Basic Industry and Chemicals 794.852 4.282 71
5 Miscellanous Industry 1405.848 -7.667 45
6 Consumer Goods 2338.754 0.545 49
7 Cons., Property & Real Estate 427.067 3.402 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1070.304 -6.551 71
9 Finance 1128.672 -17.324 91
10 Trade & Service 795.747 -11.763 150
No Code Prev Close Change %
1 HOME 123 166 43 34.96
2 MPRO 860 1,075 215 25.00
3 POLA 284 354 70 24.65
4 MINA 535 665 130 24.30
5 NIPS 350 428 78 22.29
6 AKSI 260 310 50 19.23
7 MPPA 157 184 27 17.20
8 ABMM 1,885 2,190 305 16.18
9 AMAG 272 314 42 15.44
10 GOLD 510 560 50 9.80
No Code Prev Close Change %
1 SOSS 1,950 1,465 -485 -24.87
2 PALM 254 220 -34 -13.39
3 PTIS 380 330 -50 -13.16
4 TRUK 202 176 -26 -12.87
5 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
6 GLOB 218 194 -24 -11.01
7 GEMA 316 282 -34 -10.76
8 INDY 2,430 2,180 -250 -10.29
9 MAIN 1,300 1,170 -130 -10.00
10 LEAD 66 60 -6 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 ADRO 1,485 1,310 -175 -11.78
2 PTBA 4,660 4,350 -310 -6.65
3 PGAS 2,030 1,945 -85 -4.19
4 UNTR 34,400 31,950 -2,450 -7.12
5 BBRI 3,520 3,430 -90 -2.56
6 ERAA 1,980 2,010 30 1.52
7 ITMG 22,025 20,025 -2,000 -9.08
8 TRUK 202 176 -26 -12.87
9 BMRI 7,475 7,275 -200 -2.68
10 TLKM 3,950 3,960 10 0.25