DPR Minta Pemerintah Atasi Masalah Data Pangan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menginginkan permasalahan terkait perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai instansi pemerintahan dapat segera diatasi agar terdapat pondasi yang kokoh untuk mengambil suatu kebijakan.

Ia mengingatkan agar ditegakkannya transparansi terkait data pangan nasional karena saat ini ada beberapa kementerian yang dinilai memiliki data yang berbeda-beda terkait produksi dan konsumsi pangan.

"Kondisi seperti ini dapat diibaratkan seperti adanya "perang" data pangan yang terjadi di dalam internal pemerintah." katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (21/5/2018).

Politisi PAN itu mengungkapkan, sejumlah kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

Ia mengingatkan bahwa bila perbedaan data tersebut tidak segera diatasi maka berpotensi untuk masuk ke dalam wilayah permainan politik.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu segera mengevaluasi data dan komoditas pangan karena selama ini pelaksanaan distribusi pangan yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih tidak berjalan maksimal.

Viva Yoga juga menyoroti langkah kebijakan impor beras yang dilakukan padahal di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami panen raya dan kenaikan hasil panen sekitar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut dia, akibat impor beras di tengah panen raya yang terjadi di berbagai daerah , maka hal itu juga bakal mengakibatkan harga gabah petani juga akan terus mengalami penurunan yang dampaknya berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan petani.

Sebagaimana diwartakan, Perum Bulog menyatakan stok komoditas strategis pangan, khususnya beras terbilang cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2018.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso pada diskusi di Kementerian Kominfo Jakarta, Jumat (11/5), menjelaskan stok beras saat ini sebesar 1,2 juta ton terdiri atas 1,050 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya beras untuk komersial Bulog.

Ia memaparkan stok beras yang dimiliki Bulog sangat dinamis karena ada penyerapan dan penyaluran setiap hari. Dengan jumlah penyerapan rata-rata 15 ribu ton per hari, Bulog menargetkan dapat menyerap 300 ribu ton beras pada akhir Mei nanti.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memantau perkembangan harga dan pasokan pangan pokok menjelang bulan puasa Ramadhan.

"(Kami bahas) perkembangan harga, bukan cuma beras sebetulnya, daging juga," kata Darmin usai rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Rabu (25/4) malam.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ditemui usai rapat, Enggartiasto menjamin tidak ada peningkatan harga menjelang Ramadhan di 50 persen dari 34 provinsi yang telah dipantau.