Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:52 WIB. META - Nusantara Infrastructure menganggarkan capex sekitar Rp400 miliar untuk mendukung ekpansi bisnis energi.
  • 21:51 WIB. META - Nusantara Infrastructure menargetkan bisa memiliki konsesi pembangkit listrik dengan kapasitas 300 MW.
  • 21:50 WIB. Hino Motors - Hino Motors menargetkan bisa mencapai penjualan 23.050 unit medium duty truck pada 2018.
  • 21:47 WIB. Modalku - Mitrausaha Indonesia Grup menargetkan penyaluran pembiayaan Rp1 triliun pada semester I-2018.
  • 21:46 WIB. Barata - Barata Indonesia mengincar proyek revitalisasi pabrik gula Gempolkrep milik PTPN X senilai Rp800 miliar.
  • 21:44 WIB. PORT - Nusantara Pelabuhan Handal meraih restu dari pemegang saham untuk melakukan rights issue.
  • 21:43 WIB. MTDL - Metrodata Electronics menargetkan laba bersih mencapai Rp272,1 miliar pada 2018.
  • 21:36 WIB. MTDL - Metrodata Electronics mempersiapkan belanja modal sebesar Rp265 miliar pada tahun ini.
  • 21:35 WIB. MTDL - Metrodata Electronics membidik tambahan pendapatan dari lini penyewaan gedung di Cibitung dan Surabaya.
  • 21:33 WIB. Pangan - Kementerian Pertanian mengklaim harga kebutuhan bahan pangan relatif stabil sepanjang Lebaran 2018.
  • 21:33 WIB. Baja - IISIA mengaku sedikit khawatir dengan potensi berlimpahnya besi baja asal China.
  • 21:32 WIB. Kedelai - Asosiasi Kedelai Indonesia mengklaim tidak tergiur untuk mengimpor lebih banyak kedelai dari AS.
  • 20:01 WIB. Politik - Gerindra akan bahas nama Chairul Tanjung dengan PKS dan PAN.
  • 19:59 WIB. Politik - Golkar ingatkan Iriawan untuk netral di Pilkada Jabar.
  • 19:57 WIB. Pemilu - Sandiaga: AHY tengah atur pertemuan dengan Prabowo-SBY.

Tim Advokasi Demiz Akan Laporkan KPI ke Dewan Etik dan Kepolisian

Foto Berita Tim Advokasi Demiz Akan Laporkan KPI ke Dewan Etik dan Kepolisian
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Tim Advokasi Calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) berencana melaporkan para komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ke aparat kepolisian. Hal itu seiring dengan larangan penayangan Deddy Mizwar pada sinetron berjudul Cuma Disini oleh KPI. Bahkan Tim Advokasi Cagub Jabat nomor urut 4 ini pun akan melaporkan KPI pada Dewan Etik Penyiaran. 

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinan Hutahayan, selaku Tim Advokasi Deddy Mizwar mengatakan, pihaknya telah menerima jawaban somasi dari KPI terkait larangan penayangan Deddy Mizwar pada film sinetron Cuma Disini. 

"Sudah dijawab oleh KPI kemarin dan diserahkan ke saya, intinya KPI merasa sedang menjalankan tugasnya mengawasi konten siaran. Memang sesuai uu penyiaran tugasnya mengawasi konten siaran. Tapi konten siaran yang seperti apa dulu yang perlu diawasi sesuai uu penyiaran. Sepertinya mereka ini belum paham tentang tugasnya sendiri mengenai konten, terutama konten yang dianggap tidak boleh tayang," jelas Ferdinan kepada wartawan, Rabu (23/5/2018).

Menurutnya, larangan tayangan tersebut tidak jelas. Terlebih KPI hanya mengawasi penayangan film yang bersifat, pornografi, edukasi kekerasan dan lainnya. Artinya KPI tidak boleh melarang.

"Memang kalau pornografi itu tidak boleh tayang, tapi kalau sinetron seperti ini tidak mengandung hal hal seperti itu kok dilarang. Apalagi disana tidak mengandung unsur kampanye. Artinya KPI tidak boleh melarang ini Oleh karena itulah atas jawaban KPI yang kita terima dan sudah kita pelajari, maka kita putuskan tim hukum akan melaporkan komisioner kpi kepada kepolisian," tegas Ferdinan. 

Ferdinan mengungkapkan pihaknya akan melaporkan KPI pada kepolisian karena menilai KPI tidak profesional dan sewenang wenang. Selain itu, KPI dinilai sudah melampaui kewenangangannya membatasi siaran siaran yang kontennya sendiri tidak pernah diperiksa oleh mereka.

"Tapi mereka bisa menyatakan itu tidak layak tayang, padahal kontennya tidak mereka periksa. Artinya ini perbuatan sewenang wenang yang akan kita laporkan ke aparat kepolisian dan kepada dewan etik komisi penyiaran, kita akan ambil langkah langkah hukum Seperti itu," jelasnya. 

Rencananya, lanjut Ferdinan, pihaknya akan melaporkan KPI ke kepolisian dalam waktu dekat ini. Terlebih saat ini pihaknya akan berkoordinasi dan melakukan rapat dengan tim advokasi lainnnya untuk menentukan langkah hukum lanjutanya. 

"Saya sedang menunggu tim saya yang lain, malam ini kita akan rapatkan untuk putuskan langkah hukum seperti apa yang akan dilakukan, tapi minggu ini kita akan tindak lanjuti," katanya. 

Tidak hanya itu saja, saat ini pun pihaknya tengah mempelajari rencana untuk melaporkan KPI ke PTUN.Terutama untuk membatalkan surat edaran KPI, terlebih hal itu dinilai tidak sesuai dengan tupoksi KPI.

"Memang betul tugas KPI mengawasi konten, tapi konten yang mana yang mereka awasi, sinetron deddy mizwar inikan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kenapa bisa melarang dan menyimpulkan, konten yang mana yang dilarang. Mereka bilang sesuai peraturan pkpu nomor 4 tahun 2017, tapi yang tidak diperbolehkan itukan tentang penyiaran iklan. Artinya KPI menjabarkan sendiri. Mereka tidak boleh menjabarkan dan mengartikan sebuah kalimat dengan penafsiran mereka sendiri. Makanya kita juga akan lakukan langkah hukum PTUN untuk batalkan surat edaran," pungkasnya 

Tag: Deddy Mizwar, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5993.627 -113.071 587
2 Agriculture 1535.417 -16.568 19
3 Mining 1950.048 -19.774 44
4 Basic Industry and Chemicals 810.011 -8.507 70
5 Miscellanous Industry 1230.258 -8.573 45
6 Consumer Goods 2439.310 -39.956 45
7 Cons., Property & Real Estate 473.172 -5.498 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1040.501 -26.112 65
9 Finance 1059.149 -33.106 93
10 Trade & Service 902.658 -6.794 141
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading

Selasa, 19/06/2018 04:50 WIB

Kapolda Bakal Tindak Penerbang Balon Udara

Senin, 18/06/2018 13:33 WIB

Pertamax Laris Manis Pasca Lebaran

Senin, 18/06/2018 05:05 WIB

Penumpang Keluhkan Pelayanan PT KAI

Minggu, 17/06/2018 06:46 WIB

China Tahan Laju Pertumbuhan Kendaraan Listrik