Portal Berita Ekonomi Sabtu, 18 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:20 WIB. BTN - Bank BTN sudah memberikan kredit untuk tanah atau lahan perumahan khusus bagi pengembang rumah bersubsidi.
  • 12:09 WIB. PLN - PLN memberikan beasiswa bocah pemanjat tiang bendera.
  • 11:21 WIB. BUMN - Peringati Hari Kemerdekaan, BUMN Gelar Pesta Rakyat di Lapangan Merdeka Balikpapan.
  • 11:02 WIB. ASDP - ASDP Cabang Baubau menambah satu armada penyeberangan di pelabuhan penyeberangan Tampo-Torobulu.
  • 10:58 WIB. Asian Games - Direktur Utama Bank BNI, Achmad Baiquni, turut mengarak obor Asian Games 2018 pada Etape ke-34.
  • 10:55 WIB. Mandiri - Bank Mandiri Luncurkan Kartu e-money Edisi Energy of Asia dan Ticket Store Asian Games.
  • 08:25 WIB. WIKA - WIKA menargetkan pendapatan dan laba bersihnya masing-masing bisa mencapai Rp39,48 triliun dan Rp2,03 triliun.
  • 08:22 WIB. WIKA - WIKA telah mengakumulasi kontrak luar negeri Rp1,4 triliun.
  • 07:58 WIB. ANDI - Andira Agro mencatat penjualan bersih baru mencapai Rp72,43 miliar per Maret 2018.
  • 07:57 WIB. ANDI - Andira Agro menargetkan total penjualan tembus Rp500 miliar pada tahun 2018.
  • 07:55 WIB. JLB - Jakarta Lingkar Baratsatu menawarkan kupon obligasi mulai dari 9% hingga lebih dari 10%.
  • 07:54 WIB. ADM - Astra Daihatsu Motor mencatat penjualan wholesales tumbuh 4% menjadi 112.893 unit¬†pada Januari-Juli 2018.
  • 07:52 WIB. Desa¬†- Mendes Eko Putro mengimbau aparatur desa untuk memanfaatkan dana desa guna membangun sarana olahraga.

Dituding Dukung HTI, Profesor Hukum Undip Beri 'Kuliah' tentang Khilafah

Foto Berita Dituding Dukung HTI, Profesor Hukum Undip Beri 'Kuliah' tentang Khilafah
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Guru Besar Fakultas Hukum Undip Suteki yang dipersoalkan karena unggahannya di media sosial menegaskan Pancasila tidak bisa dibandingkan dengan khilafah.

"Khilafah itu sistem pemerintahan Islam. Dasarnya, tentu Quran dan hadis, kemudian turun lagi ijtihad ulama dan sebagainya. Jadi, bukan paham, bukan ideologi," kata Profesor Suteki di Semarang, Rabu (23/5/2018).

Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pemberitaan mengenai unggahan-unggahannya di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di akun Facebook-nya, Suteki sempat mem-"posting" komentar yang arahnya diduga membela HTI ketika ormas itu dibubarkan oleh Pemerintah, termasuk ketika terjadi rentetan aksi terorisme belakangan.

Kalau khilafah disejajarkan dengan demokrasi, menurut dia, baru bisa karena apple to apple, sementara jika khilafah di-"track" dengan Pancasila jelas tidak "matching" atau tidak pas. Pancasila, kata Suteki, adalah ideologi yang turunnya ke demokrasi Pancasila sehingga jika kemudian sistem demokrasi Pancasila yang dibandingkan dengan khilafah baru sejajar.

"Ideologi itu, Islam, komunisme, liberalisme, dan sebagainya. Kalau khilafah itu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan umat, sementara demokrasi Pancasila berdasarkan kedaulatan rakyat," jelasnya. Suteki yang pernah diundang HTI sebagai saksi ahli saat sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang paling detail mengatur sistem pemerintahan.

"Saya kira HTI juga memahaminya (khilafah, red.) sebagai sistem pemerintahan, bukan ideologi. Saya akui bahwa khilafah itu ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu ada, berarti boleh dipelajari," katanya.

Kalau kemudian boleh mempelajari khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam, lanjut dia, mestinya mempelajari dan mendakwahkan ajaran Islam itu tidak boleh dilarang atau dikriminalkan.

"Persoalan khilafah, sekali lagi ini sistem pemerintahan, bukan ideologi, bukan paham, kemudian tidak bisa dijalankan di Indonesia era sekarang ini dan tidak boleh dipaksakan, itu persoalan lain," katanya.

Akan tetapi, Suteki menyebutkan fakta sejarah mencatat bahwa khilafah Islam pernah ada mulai masa Khulafaur Rosyidin hingga 1924 yang juga dipelajari anak-anak di sekolah, termasuk di buku-buku Fikih.

"Kalau untuk menerapkannya (khilafah, red.), jelas tidak bisa karena negara sudah menerapkan demokrasi seperti sekarang ini. Bagaimana memaksakannya? Tetapi, bahwa khilafah itu benar bagian dari ajaran Islam," ungkapnya.

Sebagaimana diwartakan, Undip berencana menggelar sidang etik Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) terhadap staf pengajarnya yang diduga mendukung HTI lewat unggahan-unggahannya di medsos, salah satunya Profesor Suteki.

Tag: Universitas Diponegoro (Undip), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Facebook

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Aug
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10

Recommended Reading