Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:51 WIB. Mandiri - Sekitar 600 investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri akan menghadiri MIF 2019.
  • 21:48 WIB. Holding BUMN - Pembentukan holding masih menunggu inisiatif Kementerian BUMN.
  • 19:46 WIB. BNI - BNI mengelola dana wealth management sebesar Rp128,5 triliun di tahun 2018.
  • 19:45 WIB. BNI - Komposisi transaksi melalui e-channel BNI sudah mencapai sekitar 92%.
  • 19:35 WIB. WIKA - WIKA akan melakukan penawaran IPO melalui WIKA Realty dengan target proceeds sekitar Rp2 trliun.
  • 19:23 WIB. WIKA - WIKA menganggarkan capex Rp715 miliar untuk pengembangan kawasan dan TOD 2019.
  • 19:21 WIB. PTPP - Total investasi untuk proyek TOD PT PP sekitar Rp550 miliar.
  • 19:19 WIB. PTPP - PT PP menyiapkan investasi sekitar Rp250 miliar untuk pengembangan proyek TOD pada 2019.
  • 19:18 WIB. NYIA - Menhub berencana membuat kereta api jarak jauh berhenti di stasiun kereta Bandara NYIA.
  • 19:16 WIB. Waskita - Waskita akan melakukan kajian bersama dengan KAI untuk rencana pengembangan TOD.
  • 19:14 WIB. BNI - BPK meminta BNI untuk membantu distribusi KIP kepada penerimanya.
  • 19:14 WIB. PGN - Jumlah pelanggan yang akan dikelola PGN pada 2019 direncanakan mencapai 244.043 pelanggan.
  • 19:13 WIB. PGN - Dari segmen usaha transmisi gas, PGN menargetkan 2.156 MMSCFD sepanjang 2019.
  • 19:13 WIB. PGN - PGN Group mematok target mampu menggarap lini niaga gas bumi hingga 935 BBTUD.
  • 19:13 WIB. Pertamina - Selain gugatan pidana, Pertamina akan digugat juga secara perdata oleh KLHK.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Politisi Golkar

Foto Berita KPK Perpanjang Masa Penahanan Politisi Golkar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, tersangka suap pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam APBN-P 2016 untuk Bakamla RI "Fayakhun Andriadi perpanjangan penahanan hari ini selama 30 hari mulai 27 Mei sampai 25 Juni 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

KPK telah menetapkan Fayakhun Andriadi sebagai tersangka dalam kasus tersebut pada 14 Februari 2018.

Fayakhun diduga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa dia atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan RKAKL dalam APBN Tahun 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI.

Fayakhun disangkakan menerima uang senilai Rp12 miliar dan 300 ribu dolar AS ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR. Saat ini, ia sudah tidak lagi berada di komisi tersebut, tapi duduk di Komisi III yang bermitra dengan KPK.

Fayakhun diduga menerima "fee" atau imbalan atas jasa memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN tahun anggaran 2016 sebesar 1 persen dari total anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun atau senilai Rp12 miliar dari tersangka Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya M Adami Okta secara bertahap sebanyak empat kali.

Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima uang sejumlah 300 ribu dolar AS.

Fayakhun disangkakan melanggar 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pun telah memanggil beberapa politisi Partai Golkar seperti Yorrys Raweyai dan Idrus Marham untuk menelusuri soal aliran uang kepada beberapa pihak terkait kasus suap pembahasan anggaran Bakamla RI di DPR itu.

"Itu juga kami telusuri. Itu kami tindak lanjut, kami telusuri. Oleh karena itu kan sudah banyak yang ditanya juga kan? Ada teman-teman DPR juga sudah ditanya. Nanti tindak lanjutnya itu ya tergantung pada hasil pemeriksaan itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Sebelumnya, Yorrys dalam pemeriksaannya mengaku dikonfirmasi oleh KPK soal pemberian uang sebesar Rp1 miliar dari Fayakhun.

"Dari laporan Fayakhun dalam pemeriksaan dia bahwa dia ada memberikan uang kepada beberapa orang di antaranya saya. Dalam rangka apa tentunya, dia katakan dalam rangka proses dia untuk menjadi Ketua Golkar DKI bulan April (2017) yang lalu tetapi kejanggalannya bahwa uang itu diserahkan ke saya bulan Juni. Ini kan tidak masuk logika," kata Yorrys seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (14/5).

KPK saat itu memeriksa Yorrys sebagai saksi untuk Fayakhun.

Menurut dia, KPK berdasarkan keterangan Fayakhun bahwa ada beberapa nama juga yang diduga turut menerima uang untuk dukungan pencalonan Fayakhun tersebut.

"Jadi KPK cuma mengatakan bahwa ada beberapa nama yang disebutkan seperti Pak Idrus kemudian ada Pak Freddy. Menurut penyidik hal itu bagus karena ini disebut. Dia hanya mau untuk konfirmasi karena takutnya kalau sampai di persidangan nanti jadi persoalan baru," kata dia.

Dalam pemeriksaan itu, Yorrys juga mengaku dikonfirmasi oleh penyidik soal proses pembahasan anggaran untuk Bakamla RI. Untuk diketahui, Yorrys pernah duduk di Komisi I DPR RI.

"Bakamla, tadi ya ada singgung sedikit. Saya bilang paling gampang itu kalau anda ikuti, kalau di internal Golkar panggil Ketua Banggar," ujarnya.

Saat itu, kata dia, yang mejabat sebagai Ketua Badan Anggaran adalah Kahar Muzakir.

"Kahar kan Ketua Banggar pada saat itu kemudian Bendahara Fraksi yang kemudian menjadi Bendahara Umum, saudara Robert Kardinal. Karena kalau menyangkut uang dari anggaran itu mengalirnya kan ke situ, Banggar, Ketua Fraksi, Bendahara Fraksi. Itu yang paling tahu persis mengenai bagaimana mekanisme-mekanisme," tuturnya

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Hafidz

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6450.834 2.678 627
2 Agriculture 1642.122 58.830 21
3 Mining 1896.174 15.254 47
4 Basic Industry and Chemicals 890.201 0.505 71
5 Miscellanous Industry 1423.572 -19.807 46
6 Consumer Goods 2599.505 -7.787 51
7 Cons., Property & Real Estate 465.509 -6.115 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.795 5.554 71
9 Finance 1239.207 4.959 91
10 Trade & Service 794.825 -2.264 155
No Code Prev Close Change %
1 NATO 175 236 61 34.86
2 CLAY 306 382 76 24.84
3 SQMI 382 476 94 24.61
4 YPAS 575 710 135 23.48
5 HEXA 2,920 3,600 680 23.29
6 BNLI 705 855 150 21.28
7 VOKS 250 300 50 20.00
8 INRU 785 910 125 15.92
9 KMTR 334 382 48 14.37
10 DSSA 15,600 17,825 2,225 14.26
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 206 157 -49 -23.79
2 AGRS 490 402 -88 -17.96
3 PADI 1,090 920 -170 -15.60
4 CANI 248 210 -38 -15.32
5 NAGA 280 240 -40 -14.29
6 SKYB 160 142 -18 -11.25
7 AKSI 394 350 -44 -11.17
8 PLIN 3,400 3,040 -360 -10.59
9 KIOS 2,000 1,790 -210 -10.50
10 MYTX 105 94 -11 -10.48
No Code Prev Close Change %
1 HOME 150 144 -6 -4.00
2 BUMI 174 174 0 0.00
3 ERAA 2,310 2,240 -70 -3.03
4 BNLI 705 855 150 21.28
5 PNLF 296 296 0 0.00
6 ASII 8,475 8,325 -150 -1.77
7 BHIT 69 68 -1 -1.45
8 BBRI 3,820 3,800 -20 -0.52
9 SSMS 1,205 1,210 5 0.41
10 INDY 2,180 2,130 -50 -2.29